Sekjen PB HMI MPO Sebut DBH Sawit Perkuat Desentralisasi

Sabtu, 25 Desember 2021 - 07:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Zunnur mengatakan, kebijakan memasukkan pajak perkebunan sawit ke dalam DBH merupakan langkah yang tepat. Selain memperkuat konsep desentralisasi keuangan, juga memperkuat pembangunan di daerah.

“Saya berkesimpulan, DBH Sawit sebagai langkah positif untuk memperkuat konsep desentralisasi yang akan semakin menggairahkan perekonomian dan pembangunan daerah,” terangnya.

Ketua Komisi Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat PB HMI MPO, Fajri, menuturkan bahwa dengan adanya UU HKPD, akan berdampak pada meningkatnya pendapatan daerah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain itu, Fajri meyakini bahwa DBH dari sektor sawit pun akan berpengaruh positif, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan disahkannya UU HKPD pun, ia berharap pengelolaan ekonomi daerah dapat semakin baik dan terarah.

Baca Juga :  PB HMI Desak KPK Segera Adili Dugaan KKN Anak Presiden

“Kita tentu berharap, semangat Gubernur dari daerah penghasil sawit se-Indonesia diterima dengan baik oleh komisi XI DPR RI dan bu Menteri Keuangan, agar sinergis bergerak cepat memfinalkan produk hukum yang diperlukan, sehingga dapat direalisasikan dengan segera,” tandasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Tim
Editor : Harris
Sumber :

Berita Terkait

RDP di DPRD Langkat Soal Ratusan PPPK Guru yang Gagal Seleksi Diwarnai Aksi Saling Pukul Meja
Terkesan Carut Marut Seleksi PPPK di Langkat, Wakil Ketua LPK Minta Kapolres dan Kajari Periksa BKD Langkat dan Dinas Terkait
Pada Refleksi Akhir Tahun, Mahkamah Agung Paparkan Capaian Selama 2023
Ratusan Guru Honorer di Langkat Lulus Passing Grade PPPK Unjuk Rasa di Kantor Bupati
Pengukuhan 138 Pejabat di Pemkab Langkat Menuai Kritikan dan Munculkan “Bau Tak Sedap”
Jelang Akhir Tahun 2023 dan di Akhir Masa Jabatan Plt Bupati, Pemkab Langkat “Bongkar Pasang” 138 Pejabat
Dinas PUPR Langkat Akan Terbitkan SKK dan Dilimpahkan ke Kejaksaaan
Pagar Kantor DPRD Langkat Roboh, Massa Mahasiswa Tuntut Bukti Fisik Perjalanan Dinas dan Temuan BPK di Dinas PUPR

Berita Terkait

Jumat, 29 Maret 2024 - 01:02 WIB

Nama Agusti Talib Menguat Dampingi Hj Eka Dahliani di Pilkada Halsel

Jumat, 29 Maret 2024 - 00:57 WIB

Tinjau SD Pulau Adi, Bupati Freddy Thie Janji Bangun Ruang Kepala Sekolah

Jumat, 29 Maret 2024 - 00:51 WIB

Safari Ramadhan di Kampung Kambala, Bupati Freddy Thie Janjikan Bangun Laboratorium Komputer

Rabu, 27 Maret 2024 - 23:33 WIB

Safari Ramadan Ke Kampung Karawawi, Bupati Freddy Thie Bicara Pembangunan Dan Kawasan Konservasi

Rabu, 27 Maret 2024 - 23:17 WIB

Bupati Freddy Thie Ungkap Masjid Kampung Nusaulan akan Dapat Bantuan Sebesar 250 Juta

Selasa, 26 Maret 2024 - 21:55 WIB

Kejari Langkat Dinilai Kurang Optimal Tangani Kasus Korupsi

Selasa, 26 Maret 2024 - 21:07 WIB

Pemkot Tidore Kepulauan Resmi Sampaikan Laporan LPPD Tahun 2023 Kepada Gubernur Maluku Utara

Selasa, 26 Maret 2024 - 20:52 WIB

Puluhan Ton BBM Milik Ditpulairud Polda Malut Ditahan AL, Kepala KSOP ll Ternate Diduga Terlibat

Berita Terbaru