Selesaikan Perkara TPPO, IOM Indonesia dan Pusdiklat Teknis Peradilan MA Gelar TOT bagi Hakim Peradilan Umum

DETIKINDONESIA.ID, TANGERANG - Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan yang berdampak luas, baik pada laki-laki atau perempuan, dewasa maupun anak-anak. Para korban dieksploitasi dalam berbagai bidang, termaksud pekerja domestik, industri hiburan, konstruksi, pariwisata, pekerjaan seks, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan lainnya. Kebanyakan pelaku TPPO merupakan kelompok yang terorganisir, serta menggunakan jaringan yang sangat luas, bahkan bukan hanya domestik melainkan internasional. Indonesia merupakan salah satu negara sumber, transit, maupun penerima praktik TPPO. Perdagangan orang di Indonesia banyak disebabkan faktor kemiskinan, pengangguran, ketidaksetaraan gender, dan kemudahan pemalsuan dokumen. Selain itu ada juga karena faktor ekonomi, minimnya pendidikan dan pemahaman, dan belum maksimalnya peran negara dalam melakukan perlindungan terhadap warganya. Di Indonesia, TPPO diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mengatur terkait dengan bentuk, saksi, dan hukum acara dalam penanganan TPPO. Meskipun UU 21 Tahun 2007 telah berjalan selama 13 tahun, namun masih menemui berbagai tantangan dalam pelaksanaannya, sehingga belum maksimalnya penegakan hukum yang dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut, International Organization for Migration (IOM) Indonesia bekerjasama dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) telah merampungkan dalam menyusun Modul Penanganan TPPO dalam Persidangan bagi Hakim. Banyak tahapan dalam proses tersebut, seperti diskusi terarah dengan hakim, ahli hukum, akademisi, serta pihak lain yang memiliki pengalaman dengan kasus TPPO di lapangan. Sehingga IOM Indonesia mengadakan Training of Trainers (TOT) dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bagi Hakim Peradilan Umum Seluruh Indonesia, baik secara offline maupun hybrid yang di gelar di Ballroom, lt. M1 Hotel Novotel Tangerang, Tangcity Superblock, Jalan Jenderal Sudirman No. 1, Babakan, Kota Tangerang, Banten, Selasa (14/12/2021). Traning of Trainers yang digelar selama 5 hari sejak Selasa-Sabtu, 14-18 Desember 2021 ini memiliki tujuan untuk memperkuat pemahaman dan kesadaran hakim tentang kondisi serta lanskap isu perdagangan orang di Indonesia, meningkatkan pengetahuan dan kapasitas hakim dalam mengadili perkara TPPO dalam proses persidangan, dan memperdalam pendekatan sensitifitas korban anak dan gender dalam proses persidangan. Kegiatan tersebut diikuti oleh 22 orang peserta yang merupakan alumni TOT LAN Peradilan Umum tahun 2020 dan Hakim dari Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, Badan Pengawas MA RI, Kepaniteraan MA RI, Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Padang, Bandung, Surabaya, Jayapura, Jakarta, Pekanbaru, dan Makasar. Diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan sikap berdiri tegak sebagai bentuk kehormatan terhadap negara, kemudian dilanjuti dengan menyanyikan lagu Mars Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, Bambang. H. Mulyono dalam laporannya mengucapkan terima kasih kepada IOM Indonesia yang telah bekerjasama dengan Pusdiklat Teknis Peradilan MA untuk mengadakan TOT bagi Hakim Peradilan Umum Seluruh Indonesia untuk menyelesaikan Perkara TPPO. "Sesungguhnya dalam kerjasama IOM dan Pusdilat Teknis Peradilan MA untuk acara TOT ini anggarannya sepenuhnya dikeluarkan oleh IOM Indonesia, sedangkan untuk kepanitiaannya merupakan gabungan dari IOM dan Pusdiklat Teknis Peradilan MA. 22 orang peserta yang hadir pun telah melalui tahap seleksi dari alumni TOT Reguler, TOT dengan SSR, TOT dengan HAM dan TOT dengan Disabilitas yang telah memiliki pengalaman," ujar Bambang dalam laporannya di pembukaan acara TOT 2021. Pada kesempatan yang sama, Deputy Chief of Mission IMO Indonesia, Theodora Rachel Suter mengucapkan selamat datang kepada Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi dan Bambang H. Mulyono serta kepada para peserta undangan kegiatan TOT. Dirinya merasa senang, karena semua para undangan dapat hadir pada TOT 2021 ini. Theodora juga menyampaikan bahwa TPPO yang terjadi di Indonesia terbilang cukup tinggi, untuk itu dirinya mengajak segenap elemen agar dapat bekerjasama menekan TPPO di Indonesia, karena munculnya tatangan baru dalam penanganan TPPO, khususnya setelah masa Pandemi Covid-19. "Media online menjadi salah satu munculnya TPPO setelah masa pandemi. Akses penggunaan Media online lebih mudah didapatkan semua orang, sehingga dijadikan modus operandi baru bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk merekrut dan mengeksploitasi," ucap Theodora pada acara pembukaan TOT secara hybrid, Selasa (14/12/2021). Menurut Theodora, yang menjadi salah satu alasan dalam pelatihan ini adalah, pentingnya untuk terus menguatkan dalam pengimplementasian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan perdagangan orang dan memastikan bahwa akses keadilan itu tersedia bagi korban TPPO. "Memasuki 14 tahun UU 21 Tahun 2007 di sahkan, saya mengapresiasi usaha yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam memastikan hal tersebut terus berjalan, akan tetapi usahan untuk terus menguatkan dan juga melaksanakan undang-undang ini masih harus ditingkatkan untuk akses bagi korban dalam mendapatkan keadilan," tambahnya. Ketua Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. H. Takdir Rahmadi menghimbau agar pelaksaan pelatihan TOT tetap mematuhi protokol kesehatan, mengingat bahwa saat ini masih dalam masa pandemi. Serta mengucapakan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pusdiklat Teknis Peradilan dan IOM Indonesia yang telah besinergi dalam meningkatkan pelatihan TOT. Dalam sambutannya, Takdir juga memaparkan bahwa kerjasama antara IOM Indonesia dengan Pusdiklat Teknis Peradilan MA merupakan langkah yang strategis dan sangat penting agar Bangsa Indonesia dan Internasional dapat mencegah dan memerangi TPPO. "Ini merupakan langkah yang strategis dan tentunya sangat penting bagi Indonesia dan masyarakat Internasional agar dapat mencegah dan memerangi TPPO," paparnya. TPPO merupakan kejahatan kemanusiaan yang kompleks dari sisi cara. Modus dan cara yang digunakan sangat beragam dan terus berkembang serta melibatkan koorperasi perdagangan orang antar negara dan sindikasi sebagai pelakunya. "Berbagai tantangan akan muncul dalam memberantas TPPO, sehingga diperlukan kerjasama dan pemahaman yang sama serta terukur diantara para pelaku yang mendapat mandat memberantas TPPO," imbunya. Adapun masalah lain yang muncul adalah mengenai ganti rugi dalam bentuk restitusi terhadap korban belum seragamnya pengabulan restitusi bagi korban dalam putusan pengadilan merupakan suatu fase yang banyak disorot oleh pengamat dan aktifis TPPO. "Oleh karena itu, sinergi dan kerjasama yang baik antara MA dan IOM harus semakin dikedepankan dan ditingkatkan. Oleh sebab itu pula, MA melalui Kelompok Kerja Perempuan dan Anak sudah menyiapkan rancangan ke-VI tentang tata cara pemberian restitusi dan kompensasi bagi korban tindak pidana. Maka dengan TOT ini diharapkan dapat menggali poin-poin, masalah-masalah dan sisi teknis apa yang perlu diikutkan dalam penyusunan tersebut," ungkapnya. Untuk sesi petama di tutup dengan Do'a oleh Dwi Sugiarto (Kepaniteraan Mahkamah Agung RI). Materi pelatihan berikutnya mengenai 'Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Terkait TPPO' akan dibawakan oleh Hakim Agung Mahkamah Agung RI, H. Dwiarso Budi Santiarto yang akan berlangsung usai ba'da Isya, pukul 19.00 WIB. National Programme Officer Counter Trafficking Unit IOM Indonesia, Rizki Indrawansyah dalam keterangannya dengan media Detik Indonesia mengutarakan bahwa kegiatan TOT ini sudah sering dilakukan, meskipun dalam perjalanannya masih perlunya perbaikan karena tindak kejahatan perdagangan orang yang beraneka ragam caranya. Rizki juga menjelaskan jika IOM bersama PSHK telah menyelesaikan modul penanganan TPPO dalam persidangan bagi hakim. "Ini merupakan modul pilot atau uji coba bagi hakim dalam menangani persidangan TPPO, sehingga diharapkan korban TPPO mendapatkan keadilan yang sebenarnya dan dana restitusi dapat diterima oleh korban sesuai dengan keputusan peradilan, serta dapat mengurangi tingkat TPPO ke depannya," jelasnya. Perlu diketahui, bahwa dalam TOT 2021 kali ini ada 6 materi pokok yang menjadi inti pembahasan, diantaranya; Pertama tentang gambaran umum tentang TPPO, kedua terkait tindak pidana dalam UU TPPO, ketiga mengenai pembuktian dalam persidangan perkara TPPO, keempat pembahasan dalam keterkaitan pengaturan TPPO dengan UU lainnya, kelima menyangkut tentang perlindungan saksi, dan yang terakhir pembahasan restitusi bagi korban TPPO. Kemudian pada hari berikutnya mengadakan evaluasi dan diakhiri dengan pertanyaa dan jawaban untuk Brainstorming dengan Anggota Pokja TPPO terkait titik singgung TPPO dengan TP lainnya serta pembuktian TPPO, lalu ditutup dengan kuis tahap ke dua serta post test. Diharapakan usai menjalankan TOT yang di inisiasi oleh IMO Indonesia, para Hakim yang mengikuti pelatihan dapat memberikan edukasi dan pembelajaran serta pemahaman kepada jajarannya di wilayah tanggungjawabnya masing-masing di seluruh Indonesia, sehingga para korban TPPO dapat menerima manfaat dan keadilan terhadap dirinya. Seluruh rangkaian kegiatan pelatihan TOT 2021, yang merupakan kerjasama IOM dan MA tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat dengan menggunakan masker selama kegiatan, hand sanitizer dan menjaga jarak antar peserta.

Penulis	: Michael
Editor	: Michael
Sumber	: Special Report

Selesaikan Perkara TPPO, IOM Indonesia dan Pusdiklat Teknis Peradilan MA Gelar TOT bagi Hakim Peradilan Umum

Tetap terhubung dengan kami:

Komentar:

Michael Yusuf

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Selamat Jalan Anies Baswedan, Partai Ummat Siap Berlabu di Prabowo

Walikota Tidore Kepulauan Resmi Lepas 54 Peserta RAINAS Ke XII Tahun 2023

Dalam Rangka Menghadirkan Kampus di Kaimana, Bupati Freddy Thie Minta Petunjuk dan Kordinasi Ke Menteri Kordinator Muhadjir Effendy

Tetap terhubung dengan kami:

Komentar:

Michael Yusuf

With Product You Purchase

Subscribe to our mailing list to get the new updates!

Sengketa Pilkades di Haltim Belum Ada Keputusan Resmi

Kasus Seksualitas di Bandung, Menteri PPPA Minta Pemda Perkuat Pencegahan

Related Articles

Siti Rahila Menepis Adanya Hubungan Asmara Antara Korban dan Terduga Pelaku Pembunuhan

Waspada! Kabel Listrik Jatuh di Desa Awanggoa, Warga Jadi Resah

Bupati Buru Selatan Safitri Berharap OPD Bekerja Sesuai Target

Asisten Setda Taher Husain Mengikuti Rakor Bersama Kemendagri

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Selamat Jalan Anies Baswedan, Partai Ummat Siap Berlabu di Prabowo

Walikota Tidore Kepulauan Resmi Lepas 54 Peserta RAINAS Ke XII Tahun 2023

Dalam Rangka Menghadirkan Kampus di Kaimana, Bupati Freddy Thie Minta Petunjuk dan Kordinasi Ke Menteri Kordinator Muhadjir Effendy