Senator DPD RI M. Sanusi Rahaningmas Minta KY Tinjau Ulang Keputusan Perwakilanya Di Papua Barat

DETIKINDONESIA.CO.ID, MANOKWARI - Senator DPD RI asal Papua Barat M.Sanusi Rahaningmas kembali mempertanyakan Keputusan Komisi Yudisial dalam menetapkan perwakilanya di Papua Barat, hal tersebut menuai banyak tanda tanya kepada KY. Dini hari di kantor DPD RI, Senayan Jakarta, setelah Sanusi mendengar banyak aspirasi berbagai tokoh dari Papua Barat terkait dengan Keputusan tersebut, maka Ia pun angkat Bicara agar KY tinjau ulang. Ia melihat bahwa tahapan seleksi yang dilakukan tim seleksi penghubung Komisi Yudisial (KY) Papua Barat, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2022 di gedung Yapis Kabupaten Manokwari, Papua Barat kemarin. "Saya menilai hasil seleksi yang dikeluarkan oleh Komisi Yudisial RI tidak mengikuti hasil tracking, sebagimana disampaikan oleh Tim Tracking yang dipercayakan oleh Komisi Yudisial RI pusat kepada daerah". Tuturnya Sambung Sanusi berdasarkan Surat Keputusan Komisi Yudisial RI No.12/PENG/UM/AP.01.01/10/2022, terkait Penghubung Komisi Yudisial Papua Barat terpilih, terdapat nama-nama yang tidak sesuai dengan hasil tracking yang telah dilaksanakan di daerah kemarin. "Tentu Kami berharap kepada Komisi Yudisial RI sebagai lembaga pengawasan Hukum, harus menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang dipakai dalam proses seleksi tersebut. Sehingga memenuhi kualifikasi seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Komisi Yudisial No. 1 Tahun 2017 tentang pembentukan susunan dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah, khususnya pasal 15 ayat 1". Kata Senator Asal Papua Barat ini. Artinya berdasarkan hasil seleksi yang dikeluarkan oleh Komisi Yudisial dianggap tidak sesuai, atau belum sesuai dengan pasal 15 ayat 1 Peraturan Komisi Yudisial No. 1 tahun 2017 tentang pembentukan susunan dan tata kerja Komisi Yudisial di daerah harus menjadi tinjauan ulang. Ia berharap Komisi Yudisial RI di Jakarta untuk menggunakan butir ke 6 dalam SK dimana surat keputusan disebutkan, jika calon yang telah dinyatakan lolos bisa digugurkan jika ditemukan adanya keterangan yang tidak sesuai dari calon-calon peserta dan untuk itulah hasil putusan Komisi Yudisial tentang Penghubung di Papua Barat harus cermat, keberadaannya harus benar-benar mempunyai nilai tambah di negeri ini. Jika demikian yang terjadi maka dari awal lebih baik tidak usah mengirimkan tim tracking untuk melakukan seleksi di daerah, kalau hasilnya bukan berpatokan pada kualitas dari peserta yang ikut dalam seleksi tersebut", tutup Senator DPD RI asal Papua Barat.

Penulis	: Tim
Editor	: Admin
Sumber	:

Senator DPD RI M. Sanusi Rahaningmas Minta KY Tinjau Ulang Keputusan Perwakilanya Di Papua Barat

Tetap terhubung dengan kami:

Komentar:

Muhamad Fiqram

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Selamat Jalan Anies Baswedan, Partai Ummat Siap Berlabu di Prabowo

Walikota Tidore Kepulauan Resmi Lepas 54 Peserta RAINAS Ke XII Tahun 2023

Dalam Rangka Menghadirkan Kampus di Kaimana, Bupati Freddy Thie Minta Petunjuk dan Kordinasi Ke Menteri Kordinator Muhadjir Effendy

Tetap terhubung dengan kami:

Komentar:

Muhamad Fiqram

With Product You Purchase

Subscribe to our mailing list to get the new updates!

Peranan Dunia Pendidikan Dalam Kesetaraan Jender Perspektif Islam dan Budaya Maluku Utara

Empat Senator Aceh DPD RI Asal Aceh Bantu Korban Banjir Di Aceh Tamiang

Related Articles

Bupati Pultab: Festival Pantai Pasir Anjing Sorotan Nasional

Suami Dianiaya Sampai Terkapar, Silviany Minta Polsek Medan Timur Segera Tangkap Pelaku

Pelantikan Pengurus HEBITREN di Papua Barat Daya

Kaisang Akhirnya Berlabu di PSI, Ada Pesan Apa Lagi Ni?

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Selamat Jalan Anies Baswedan, Partai Ummat Siap Berlabu di Prabowo

Walikota Tidore Kepulauan Resmi Lepas 54 Peserta RAINAS Ke XII Tahun 2023

Dalam Rangka Menghadirkan Kampus di Kaimana, Bupati Freddy Thie Minta Petunjuk dan Kordinasi Ke Menteri Kordinator Muhadjir Effendy