Soal Pemenuhan Hak Difabel, Pemkot Tikep Diduga Tak Sejalan Dengan Presiden Jokowi

Kamis, 30 Desember 2021 - 18:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DETIKINDONESIA.ID, TIDORE- Akademisi Universitas Nuku, Muhammad Julham, mengkritik pembangunan Pelabuhan berlokasi di kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara.

Alasan Kritikan itupun dikemukakan Julham, didasari lantaran, ditemukan adanya tindakan diskriminasi dilakukan Dinas Perhubungan terhadap disabilitas.

Harusnya lanjut dia, proyek diketahui menghabiskan anggaran senilai milyaran rupiah tersebut, mestinya menyediakan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, orang-orang difabel memiliki hak mengakses prasarana dan sarana pelayanan umum.

Katanya, itu ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Begitupun menyangkut pembangunan sarana prasarana umum.

Dia menerangkan, setiap pembangunan fasilitas publik harusnya merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

Baca Juga :  Wakil Walikota Tidore Kepulauan Resmi Buka Karnaval Pesona Budaya Jiko Akelama

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Tim
Editor : Harris
Sumber :

Berita Terkait

Pemkot Tidore Kepulauan Lakukan MoU Bersama Kanwil Dirjen Pembendaharaan Malut
PT. GMM Diduga Tidak Penuhi Hak Masyarakat Soal Hasil Kebun Plasma
Penandatanganan NPHD Pengamanan Pemilukada Tahun 2024, Bupati Freddy Thie: Jaga Kondusifitas Pilkada
Polres Langkat Lakukan Pengamanan Ketat di Rekapitulasi KPU Pemilu 2024
Pimpin Apel Pagi Gabungan, Walikota Ali Ibrahim Minta Tim Inflasi Pantau Kondisi Pasar
Pemkot Tidore Kepulauan Gelar Rapat Internal Antisipasi Kenaikan Harga Beras
SBGN Malut Dampingi Karyawan yang Ditelantarkan oleh PT. HEI Subko PT. IWIP, PT. MCCBOE dan PT. HJF
Polsek Kayoa Terkesan Lambat dalam Penanganan Kasus Pencurian BBM

Berita Terkait

Selasa, 27 Februari 2024 - 16:37 WIB

Update Real Count KPU 16.00: Prabowo 58,84%, Anies 24,46%, Ganjar 16,70%

Selasa, 27 Februari 2024 - 15:30 WIB

Sandiaga Uno Beri Sinyal Merapat Ke Koalisi Prabowo-Gibran

Selasa, 27 Februari 2024 - 12:30 WIB

Soal Hak Angket, Jimly Asshiddiqie: Jokowi Tak Perlu Khawatir

Senin, 26 Februari 2024 - 18:22 WIB

Beras Premium Mahal dan Langka, Zulhas: Beli Punya Bulog

Senin, 26 Februari 2024 - 15:12 WIB

Update Real Count KPU 15.00 WIB: Prabowo 58,84%, Anies 24,44%, Ganjar 16,72%

Senin, 26 Februari 2024 - 13:14 WIB

Program Makan Gratis Resmi Dieksekusi 2025, Utang RI Dipastikan Membengkak

Senin, 26 Februari 2024 - 13:00 WIB

Usai Sidang Kabinet, Bahlil Tegaskan Makan Gratis Masuk APBN 2025

Senin, 26 Februari 2024 - 12:49 WIB

Tolak Pengajuan Hak Angket, AHY: Lebih Baik Mulai Rekonsiliasi Bangsa

Berita Terbaru

Foto: Sepi Wanimbo/istimewa (detikindonesia)

Teraju

Bahasa Ibu Sebagai Identitas Orang Asli Papua

Selasa, 27 Feb 2024 - 18:18 WIB

Nasional

Sandiaga Uno Beri Sinyal Merapat Ke Koalisi Prabowo-Gibran

Selasa, 27 Feb 2024 - 15:30 WIB