Terkait Isu Terkini dan Strategis, Kohati PB HMI Gelar Diskusi Publik Mengenai RUU PPRT

DETIKINDONESIA.ID, JAKARTA -Kohati PB HMI gelar diskusi publik yang bertemakan Kajian Isu Terkini dan Strategis Urgensi RUU PPRT secara hybrid di D'Hotel Jakarta untuk lokasi diskusi secara hybrid dengan beberapa narasumber yaitu Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Taprof Lemhannas RI, Jala PRT dan LKBHMI. (22/12/2021) Pekerja Rumah Tangga (PRT) selama ini melakukan pekerjaan dengan memenuhi unsur upah, perintah dan pekerjaan, dengan demikian PRT adalah pekerja yang berhak atas hak-hak normatif dan perlindungan sebagaimana yang diterima pekerja pada umumnya. UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menjadi suatu kebutuhan yang mendesak dalam perlindungan pekerja dan warga negara Republik Indonesia yang berjumlah 4, 2 juta (Data Survei ILO dan Universitas Indonesia 2015). Wilayah kerja bersifat domestik dan privat sehingga tidak ada kontrol dan pengawasan Pemerintah padahal praktek rawan dan rentan terhadap diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan. Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sampai detik ini masih belum jelas nasibnya, kendati beberapa waktu lalu sudah masuk dalam Prolegnas Prioritas Ketua Pelaksana dalam kegiatan ini Iik Nurul Fatimah menerangkan bahwa "Agenda ruu pprt ini dilaksanakan tepat di hari ibu, dimana jika ditilik dr sejarah hari ibu disahkan oleh presiden soekarno pada ulang tahun ke 25 kongres perempuan pertama 1928. sebagai pemaknaan semangat kaum perempuan memperjuangkan kemerdekaan. Maka dari itu, kami merasa hal ini jadi momen yang tepat utk melaksanakan agenda ini pada hari ini 22 agustus 2021. selain daripada itu, kemerdekaan perempuan belum sepenuhnya dirasakan, kita ketahui kekerasan seksual maupun fisik masih marak terjadi pada perempuan, belum lagi ketidakadilan yg dirasakan perempuan masih banyaknya relasi kuasa yang timpang yang menjadikan perempuan mahlik yg rentan. hal ini selaras dengan agenda pada hari ini, prt saat ini di dominasi oleh perempuan dan anak dibawah umur yang seringkali kita lihat banyak berita mengenai kekerasan, ketidak jelasan upah dan jam kerja, tidak adanya perlindungan yang jelas utk mereka sebagai pekerja. Maka sebagai organisasi gerakan perempuan kami berupaya utk memperjuangkan kemerdekaan perempuan melalui peranan yang bisa kami lakukan yakni ruang-ruang kajian kritis dari berbagai perspektif yang pada akhirnya bisa memperjelas arah gerak dan pengawalan kami dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan sosial utk masyarakat pada khususnya perempuan.” (jelasnya) Dalam sambutannya, Sri Irawati menguraikan data-data kekerasaan yang telah dialami oleh pekerja rumah tangga di Indonesia, dan mendesak agar RUU PPRT segera dibahas dan disahkan menjadi payung hukum "Data dari berbagai sumber menunjukkan sepanjang tahun 2015 hingga saat ini terdapat 376 kasus kekerasan yang dapat terlihat karena ada lembaga yang mendampingi serta adanya media dan publik yang memberitakan. Mayoritas 65% adalah multi kekerasan termasuk upah yang tidak dibayar, penyekapan, penganiayaan dan pelecehan. Di samping 35% adalah kasus perdagangan manusia berdasarkan dari data tersebut, RUU PRT harusnya menjadi urgen untuk disahkan" Jelas Sri Irawati dalam sambutannya Dr. Ninik Rahayu menjelaskan "Pemerintah sudah berusaha mencari cara untuk saling menguatka, maka dari itu organisasi-organisasi seperti Jala PRT, Sapu Lidi, dll. Mereka terus berlatih untuk meningkatkan kapasitas. Nah kalau nanti ini direkognisi sebagai profesi, berarti menjadi tanggungjawab negara untuk memberikan pelatihan dan pendidikan. Tidak apa-apa ada PRT, tapi dengan kualifikasi dan pendidikan yang baik. Karena kita tidak akan bisa menghilangkan jasa tersebut." (jelasnya) Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan H. Yayat Syariful Hidayat juga menjelaskan bagaimana posisi BPJS Ketenagakerjaan dalam menyikapi Isu ini, "Capaian kerja direksi dalam memastikan atau menjamin semua program itu bisa berjalan dengan baik itu tentu menjadi ranah direksi. Nah ini dalam rangka bagaimana supaya konteks penguasaan ini bisa efektif dan efisien untuk melindungi kepesertaan semesta, termasuk didalamnya adalah PRT. Nah bagaimana kita semua, teman-teman Kohati, Jala PRT, para akademisi dan kita semua ini membangun kesadaran terhadap seluruh masyarakat agar bagaimana kesadaran ini muncul di masyarakat tentang jaminan ketenagakerjaan sosial sebagai salah satu ikhtiar (upaya), langkah yang kita lakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan termasuk didalamnya PRT." (Tuturnya) Direktur LKBHMI Memberikan statement "Fenomena kasus yang ada pada PRT ini baik itu human trafiking Dan kasus kekerasan ini sudah dianggap sebagai komoditi, makanya ini sangat mendesak sebagai jaminan dan kepastian hukum RUU harus segera disahkan RUU PPRT." (katanya) Nurkhasanah dari Jala PRT juga menyampaikan bahwa, "PRT selalu dituntut tapi tidak diberikan ruang bagaimana mereka bisa mengembangkan dirinya, jadi negri ini menuntut tapi tidak memberikan perlindungan, maka segeralah sahkan RUU PRT ini." (Jelasnya) Ketua Umum Kohati PB Umiroh Fauziah menjelaskan bahwa "Negara terlalu lamban mengambil keputusan terkait kebijakan RUU atau UUD yang menjadi kebutuhan perempuan. Salah satu contoh, kita masih ingat betul, UUD tentang batas usia perkawinan saja di advokasi selama 45 tahun dan baru terjadi perubahan di tahun 2019. RUU PPRT ini penting dan mendesak, melihat betapa butuhnya sesama kita mendapatkan perlindungan, hampir 4,2 jt PRT 84% adalah perempuan, dan 14% adalah anak dibawah umur. Derita Kebanyakan PRT mereka adalah tulang punggung keluarga yang berjuang untuk melanjutkan kehidupan yang serba susah ditengah pandemi, apalagi jika derita mereka ditambah dengan mendapatkan perlakuan tidak manusiawi dari majkanya dan tidak mendapatkan perlindungan bahwakn kesejahteraan sebagai pekerja. Kita sebagai organisasi perempuan harus ikut terlibat aktif mendorongan kepada pihak-pihak penentu kebijakan, karena RUU ini sudah mandeg selama 17 tahun perlu ada kolaborasi gerakan-gerakan dari organisasi mahasiswa yang turun langsung bagaimana RUU ini bisa segera disahkan. Selain dari pada itu, dalam UUD no 1 tahun 2000 tentang penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak. Selama ini banyak masyarakat kita yang tidak mengetahui kalau anak dibawah usia 18 tahun itu tidak boleh bekerja, kemudian karena tidak ada aturan dan pengawasan dari pemerintah terkait PRT ini, kebanyakan anak-anak yang putus sekolah karena tidak punya pilihan untuk melanjutkan sekolah maka ini di arahkan oleh orang tua untuk bekerja sebagai PRT. Sembari mendorong adalanya regulasi hukum para PRT ini harus dibekali pendidikan kritis tentang bentuk-bentuk kejahatan, kekerasan, dan pelecehan. Sehingga dapat menjadi waspada dan berhati-hati dalam bekerja sebagai PRT." Pungkas

Penulis	: Tim
Editor	: Harris
Sumber	:

Terkait Isu Terkini dan Strategis, Kohati PB HMI Gelar Diskusi Publik Mengenai RUU PPRT

Tetap terhubung dengan kami:

Komentar:

Supanji Tawary

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

PLN Peduli Bantu Perbaikan Infrastruktur Sekolah yang Rusak Akibat Gempa

Nathalie Holscher Tiba di Rumah Sakit, Jalani Bedah Cesar Minggu 12 Desember 2021

Duta Wisata Shafa Azahra, Dari Program Mengajar Desa Untuk Indonesia

Tetap terhubung dengan kami:

Komentar:

Supanji Tawary

With Product You Purchase

Subscribe to our mailing list to get the new updates!

Induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Melapor Ke DPD RI, Ketua Komite I DPD RI: Tolak Pencabutan SKB 3 Kementerian

Provinsi NTB Dan Indonesia Maju Berbasis Perekonomian & Pariwisata

Related Articles

Melalui Sidang Isbat, Pemerintah Putuskan Awal Ramadhan Jatuh pada 23 Maret 2023

Sekda Pultab Buka STQ Ke – V Tingkat Kabupaten

Konsep Smart City akan Diterapkan di Kota Bobong

Tingkatkan Literasi Sejak Dini, DPK Kepsul Gelar Lomba Bertutur

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

PLN Peduli Bantu Perbaikan Infrastruktur Sekolah yang Rusak Akibat Gempa

Nathalie Holscher Tiba di Rumah Sakit, Jalani Bedah Cesar Minggu 12 Desember 2021

Duta Wisata Shafa Azahra, Dari Program Mengajar Desa Untuk Indonesia