Terkait Kasus Mafia Tanah, Kuasa Hukum Eks Kakanwil Hadirkan Saksi Ahli dalam Persidangan

Senin, 21 November 2022 - 18:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Sidang kasus dugaan pemalsuan dokumen dengan terdakwa eks Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) DKI Jakarta, Jaya terus bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Kali ini kuasa hukum dari Jaya dari tim Erlangga Law Firm menghadirkan Saksi Ahli dalam persidangan untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim terkait surat palsu atau surat yang dipalsukan.

Dihadapan Majelis Hakim, saksi ahli, Jayadi menerangkan bahwa surat palsu atau surat yang di palsukan merupakan dua hal yang berbeda. Menurutnya, jika ada surat palsu berarti harus ada surat aslinya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Jadi surat palsu atau surat yang dipalsukan merupakan dua hal yang berbeda. Kalau surat palsu berarti harus ada yang aslinya, tapi kalau surat di palsukan artinya kertasnya asli tapi isi substansinya yang di palsukan dengan tandatangan dan stempel pejabat terkait yang di salah gunakan,” jelas Jayadi, Saksi Ahli dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (21/11/2022) Pagi.

Bahwa dakwaan Jaksa dalam perkara yaitu tentang, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang dapat menimbulkan kerugian. Sebagaimana Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Baca Juga :  Penandatanganan Akta Van Dading, Wikileaks: Meskipun Damai tapi Sebenarnya Kami Menang

Atas dakwaan tersebut, melalui press rillis kuasa hukum terdakwa mengambil sikap sebagai berikut:

  • Bahwa Jaya, SH. MM., menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor. 13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 343/Cakung Barat, No. 436/Cakung Barat (DH, HM No. 269/Gapura Muka), No. 437/ Cakung Barat (DH. HM No. 539/ Gapura Muka), No. 438/ Cakung Barat (DH. HM No. 525/Gapura Muka), No. 439/ Cakung Barat (DH. HM No. 526/ Gapura Muka), No. 442/ Cakung Barat (DH. HM No. 565/Gapura Muka), No. 443/ Cakung Barat (DH. HM No. 573/ Gapura Muka), No. 447/Cakung Barat (DH. HM No. 574/Gapura Muka), No. 448/ Cakung Barat (DH, HM No, 528/ Gapura Muka), No. 449/Cakung Barat (DH. HM No. 570/Gapura Muka), No. 450/ Cakung Barat (DH. HM No. 425/ Gapura Muka), No. 453/Cakung Barat (DH. HM No. 529/Gapura Muka), No. 454/ Cakung Barat (DH. HM No. 540/ Gapura Muka), No. 455/Cakung Barat (DH. HM No. 530/Gapura Muka), No. 456/ Cakung Barat (DH. HM No. 445/ Gapura Muka), No. 457/Cakung Barat (DEI. HM No. 572/Gapura Muka), No. 458/ Cakung Barat (DH. HM No. 538/ Gapura Muka), No. 459/Cakung Barat (DH. HM No. 523/Gapura Muka), No. 461/ Cakung Barat (DH. HM No. 569/ Gapura Muka), No. 462/Cakung Barat (DH. HM No. 571/Gapura Muka), beserta turunannya yang saat Ini menjadi 38 (Tiga Puluh Delapan) Sertifikat Hak Guna Bangunan, kesemuanya tercatat atas nama PT. Salve Veritate, dengan luas 77.852 M2 dalam sengketa tanah terletak di Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  • Bahwa penerbitan Surat Keputusan Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019 didasari dengan adanya Surat dari :
    1. Surat H. Abdul Halim tanggal 18 Februari 2019, tanggal 10 Mei 2019, tanggal 24 Mei 2019, dan tanggal 18 Juni 2019.
    2. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur No. 887 / 600-31.75 / VI / 2019 tanggal 20 Juni 2019.
    3. Surat Lurah Cakung Barat No. 183 / -1.711.12 tanggal 28 Maret 2019 dan Surat Lurah Cakung Barat No. 306 / -1.711.12 tanggal 18 Juni 2019. Dan didukung pula dengan adanya atensi dari Menteri ATR/BPN.
  • Bahwa Pembatalan Sertifikat-Sertifikat sebagaimana Surat Keputusan Nomor. 13 / PBT / BPN.31 / IX / 2019 tanggal 30 September 2019 dikarenakan alas hak awal berupa Girik-Girik dalam Persil 22 dan Persil 23 yang menjadi dasar penerbitan Sertifikat-Sertifikat tersebut tidak ditemukan di Kelurahan Cakung Barat.
  • Bahwa sebelum menerbitkan SK Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019, Jaya, SH. MH., terlebih dahulu telah memerintahkan jajaran dibawahnya melalui surat tugas No.839/ST 31.75/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019, untuk melakukan peninjauan lokasi di Lahan PT. Salve Veritate.
  • Sehingga penerbitan Surat Keputusan Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019 dilakukan bukan atas kehendak sendiri melainkan berdasarkan surat-surat dan atensi dari Menteri ATR/BPN.
  • Bahwa pada hari ini Senin, 21 November 2022, kami selaku tim Kuasa Hukum Jaya, SH. MM., menghadirkan Saksi Fakta yaitu H. Endang Sulaeman, SH., selaku mantan Pegawai IPEDA yang menerangkan fakta, bahwa Persil 22 dan Persil 23 terletak di Kelurahan Cakung Timur dan bukan terletak di Kelurahan Cakung Barat, hal tersebut didukung dengan Bukti Peta Desa.
  • Sehingga penerbitan Surat Keputusan Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019 Surat Lurah Cakung Barat yang didasari dengan :
Baca Juga :  Diduga Tidak Memiliki Ijin Puluhan Kubik Kayu Ditahan Subdit Gakkum Polairud Polda Malut

1. Surat H. Abdul Halim tanggal 18 Februari 2019, tanggal 10 Mei 2019, tanggal 24 Mei 2019, dan tanggal 18 Juni 2019.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Michael
Editor : Michael
Sumber : Special Report

Berita Terkait

Keluarga Brigadir J Gugat Perdata Ferdy Sambo Hingga Presidan Rp7,5 M
Diduga Jadi Kurir Narkoba, Oknum Sipir Rutan Weda Di Tangkap
Kabur ke Rumah Paman, Tersangka Pencabulan Bocah 7 Tahun di Langkat Diciduk Polisi
Diduga Jadi Korban Salah Tangkap, Udin H. Hasan Dipukuli Polisi dan Dituduh Sebagai Pengedar Narkoba
Tim Jatanras Polda Sumut Ringkus Komplotan Pencuri Modus Ganjal ATM
Ringkus Tiga Pelaku, Sat Narkoba Polres Langkat Sita Puluhan Kilogram Ganja Kering
Dor! Polsek Medan Baru Ringkus Perampok yang Coba Kabur
Bawa Kabur Truk Majikan, Buruh Harian Ditangkap Sat Reskrim Polres Tebing Tinggi

Berita Terkait

Rabu, 27 Maret 2024 - 23:33 WIB

Safari Ramadan Ke Kampung Karawawi, Bupati Freddy Thie Bicara Pembangunan Dan Kawasan Konservasi

Rabu, 27 Maret 2024 - 23:17 WIB

Bupati Freddy Thie Ungkap Masjid Kampung Nusaulan akan Dapat Bantuan Sebesar 250 Juta

Rabu, 27 Maret 2024 - 21:42 WIB

Polda Sumut Tetapkan 2 Tersangka Kasus PPPK di Langkat

Selasa, 26 Maret 2024 - 21:55 WIB

Kejari Langkat Dinilai Kurang Optimal Tangani Kasus Korupsi

Selasa, 26 Maret 2024 - 21:07 WIB

Pemkot Tidore Kepulauan Resmi Sampaikan Laporan LPPD Tahun 2023 Kepada Gubernur Maluku Utara

Selasa, 26 Maret 2024 - 12:14 WIB

Berbagi Kebahagiaan di Bulan Ramadhan, Ibu Bupati Ernawati Bagi-Bagi Takjil di Taman Kota Kaimana

Selasa, 26 Maret 2024 - 11:37 WIB

SBGN Malut Buka Pengaduan THR Keagamaan 2024

Selasa, 26 Maret 2024 - 11:30 WIB

Abukarim Latara: Oknum Penyidik di Laporkan Ke Propam dan Krimum Polda Malut

Berita Terbaru

Daerah

Polda Sumut Tetapkan 2 Tersangka Kasus PPPK di Langkat

Rabu, 27 Mar 2024 - 21:42 WIB

Daerah

Kejari Langkat Dinilai Kurang Optimal Tangani Kasus Korupsi

Selasa, 26 Mar 2024 - 21:55 WIB