DETIKINDONESIA.ID, JAKARTA – LO (Legal Opinion) Kejaksaan berpotensi memunculkan masalah maladminitrasi dalam Perizinan Usaha Tambang, Hal ini di temui langsung media DETIK Indonesia kepada Direktur Eksekutif PUSKAPU Sabaruddin, Jakarta (24/11/2021).
Pusat Kajian dan Pengawasan Persaingan Usaha, menyelenggarakan diskusi publik secara daring tentang “Tata Kelola Perizinan Usaha Pertambangan di Indonesia; Peran Legal Opini Kejaksaan dalam Perizinan Usaha” saat diskusi daring di Jakarta pada tanggal 19 November 2021.
Diskusi sedianya menghadirkan 6 nara sumber, terdiri dari Ombudsman RI, Dirjen Minerba KESDM, Jamdatun Kejaksaan Agung, Dinas ESDM Sulawesi Tengah dan Suratman SH, pengamat hukum dan Tenaga Ahli DPR RI Bidag Hukum. Namun perwakilan dari Dirjen Minerba KESDM dan Jamdatun Kejaksaan Agung tidak dapat dikonfirmasi kehadirannya dalam diskusi tersebut. Ujar Direktur Eksekutif yang Juga Pengurus MN KAHMI.
Sabaruddin melanjutkan bahwa Pelaksanaan diskusi dilatar belakangi oleh keberadaan LO yang menjadi dasar penerbitan sejumlah izin pertambangan oleh dinas terkait. Hal tersebut menjadi concern PUSKAPU untuk mereview implikasi terhadap akuntabilitas tata kelola pertambangan di Indonesia. Seperti diketahui bahwa sejak tahun 2009 sampai saat ini telah terjadi beberapa kali perubahan administrasi perizinan tambang di Indonesia. Pada tahun 2009-2014, penerbitan izin tambang menjadi kewenagan Bupati, pada tahun 2014-2020 kebijakan tersebut direvisi menjadi penerbitan izin tambang menjadi kewenangan Gubernur. Pasca diterbitkannnya UU Ciptaker, kewenangan IUP bergeser menjadi kewenangan Pusat, dalam hal ini KESDM dan Meninvest.
| Penulis | : Tim |
| Editor | : Harris |
| Sumber | : |
Halaman : 1 2 Selanjutnya
