Terkesan Carut Marut Seleksi PPPK di Langkat, Wakil Ketua LPK Minta Kapolres dan Kajari Periksa BKD Langkat dan Dinas Terkait

DETIKINDONESIA.CO.ID,LANGKAT– Polemik dan terkesan carut marut rekrutmen guru honorer seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023 di Kabupaten Langkat Sumatera Utara terus menjadi pembicaraan di tengah masyarakat.

Miris memang, hingga cuitan sejumlah peserta yang tidak lulus seleksi PPPK dimedia sosial pun tak terbendung.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dari informasi yang dirangkum media ini, persoalan yang mendasar adalah peserta tes
seleksi PPPK yang diketahui nilai mencukupi lulus passing grade pengumuman Computer Assisted Test (CAT) BKN. Namun gagal pada
penilaian seleksi kompetensi teknis tambahan (SKTT) yang tidak diketahui apa dasar landasan penilaian tersebut.

Menanggapi hal itu wakil ketua umum Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Pemberantasan Korupsi (DPN-LPK) Norman Ginting SE, meminta aparat penegak hukum periksa Kepala BKD Langkat dan Dinas terkait diduga teridikasi KKN.

“Kapolres dan Kajari Langkat diminta periksa Kepala BKD dan Dinas terkait. Jangan diam, bongkar hasil ujian kedua, jangan hanya duduk manis dan berleha-leha,” ucap Norman, kepada wartawan, Selasa (2/1/2024)

Ia pun menduga, nama-nama yang lulus CAT, kemudian menang di penerimaan PPPK ini disinyalir adanya permainan oknum dinas terkait yang terindikasi KKN.

Lanjutnya, ini menyangkut masa depan orang, dikarenakan banyak oknum yang berharap besar lulus dalam seleksi itu.

“Diduga nama-nama yang lulus penerimaan PPPK ini disinyalir KKN dan diduga beberapa orang yang kita dengar pakai money politik, ini menyangkut masadepan orang. Maka aparat penegak hukum jangan diam,” tegas Norman kembali.

Ditempat terpisah, Eka Syaputra Depari, S.STP, M.AP Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Langkat dan Kepala Dinas Pendidikan Langkat Dr. H. Saiful Abdi SH, SE, Mpd, belum memberikan tanggapan dari konfirmasi Detik Indonesia melalui pesan WhatsApp.

Diberitakan sebelumnya, ratusan guru berseragam hitam menggelar long march dari Mesjid Aswada Stabat, menuju kantor Bupati Langkat, pada Rabu (27/12/2023) siang.

Aksi orasi guru honorer yang berkisar satu jam di depan kantor Bupati Langkat. Mereka meminta untuk mengembalikan nilai murni ujian Computer Assisted Test (CAT) BKN dan meminta penilaian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) dihapuskan.

Dikatakan Wahyu Bima Mahruzar, koordinator Aliansi peserta guru PPPK 2023 pada pertemuan dengan Plt Bupati Langkat H Syah Afandin SH. Kebijakan SKTT tidak di wajibkan di dalam aturan PPPK pada tahun 2023.

Dari 34 Kabupaten kota Sumatera Utara yang menggunakan SKTT hanya Madina, Batu Bara, Labura dan Langkat. “Kalu tidak silap, Madina, Batu Bara, Labura dan Langkat,” kira Bima saat itu.

Bima menyampaikan, di Kemendikbud Nomor 298. CAT itu 70% diambil dari live score, dan 30% diambil SKTT di lain tehnis. Dimana dalam tehnis tersebut ada penguji dari satu orang dari Dinas Pendidikan provinsi kabupaten kota yaitu Kabupaten Langkat.

Satu orang mewakili Badan Kepegawaian Daerah Langkat, dalam penilaian ada 10 kriteria yakni, kematangan moral dan spritual, kematangan emosional.

“Lalu keteladanan, interaksi pembelajaran dan sosia keaktifan dalam organisasi profesi, kedisiplinan, tanggung jawab, perilaku inklusif, kepedulian terhadap perundungan serta kerjasama dan kolaborasi,” ketusnya.

Diketahui, pertemuan ratusan peserta guru PPPK diruang Pola Kantor Bupati Langkat turut dihadir Sekretaris daerah H. Amril, S.Sos, Kepala BKD Eka Syahputra Depari, S.STP, dan Kepala Dinas Pendidikan Langkat H. Saiful Abdi, SH, M.Pd.

Diruang pola itu, lanjut Bima menyampaikan kepada para aksi perserta PPPK 2023. Nilai tidak dikurangi, bahkan nilai kita ditambahkan.

“Yang menjadi pertanyaan kami, landasan penilaian kami itu berdasarkan apa?. Karena poin bobot dari live score dari 30% itu, 15 sampai 135 poin penambahan nilai tehnis.

Ia mengungkapkan, ini semua termasuk saya dalam perengkingan live score permata pelajaran masuk di urutan 60 olahraga, yang diterima 80.

“Bobot nilai 21 yang diberikan dari SKTT. Jadi tim penilaian satu mewakili Kabupaten Madina seperti kita Langkat 10,5. BKD menilai saya 10,5,”ungkap Bima.

Ia pun mempertanyakan, apa dasar landasan penilaian 10,5 yang tidak ada pemberitahuan, wawancara atau test di SKTT.

“Dasar landasan penilaian 10,5 berdasarkan apa pak ?. Nilai tehnis 400 telentang ke bawah, yang nilai anjlok didongrak keatas,”
cetus Bima, seorang guru olahraga sembari mendapat sorakan “betul…” dari para guru aksi peserta PPPK.

Sambung Bima, sementara Medan, Deliserdang, Binjai tidak ada menggunakan SKTT. Mereka murni menggunakan Computer Assisted Test (CAT).

“Mereka murni gunakan CAT. Pemberitahuan
website SKTT dari Dinas Kabupaten Langkat 15 Desember 2023. Sementara pengumunan tanggal 22. Bagaimana penilaian SKTT itu menilai kami 23 Kecamatan se-Kabupaten Langkat menyeleksi kami,” kata koordinator Aliansi peserta guru PPPK diruang pola.

Pada pertemuan itu Plt Bupati Langkat H Syah Afandin SH, menyampaikan akan mengevaluasi tentang hal-hal yang terjadi dan mengajak perwakilan peserta guru PPPK untuk ikut ke Jakarta. Ini hal yang zholim akan terus saya pantau, bila perlu saya pribadi ikut ke jakarta.

“Ini zholim dan akan terus saya pantau. Perwakilan peserta guru PPPK nantinya ikut ke Jakarta. Diawal Januari kita lakukan koordinasi, Keberangkatan setelah tahun baru,”kata Syah Afandin.