Teuku Kamaruzzaman: Aceh Perlu Penjelasan Transparansi dan Pola Distribusi BBM

Tidak boleh semua ini diselesaikan hanya oleh selembar surat Kepala BPH Migas saja, kita ingin mengetahui pola, sistem, serta mekanisme distribusi dari minyak yang dikuasai negara. Teuku Kamaruzzaman, Juru Bicara Mualem-Dek Fadh

DETIKINDONESIA.CO.ID, BANDA ACEH – Juru Bicara Mualem-Dek Fadh, Teuku Kamaruzzaman alias Ampon Man, mengatakan bahwa Gubernur Aceh Muzakir Manaf akan mengkaji makna akuntabilitas dan transparansi yang dimaksud Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Erika Retnowati, dalam surat penolakan permintaan penghapusan barcode pengisian BBM di Aceh.

Menurut Ampon Man, Mualem cukup menghargai semua pendapat yang berpedoman kepada aspek akuntabilitas dan transparansi. Akan tetapi, untuk Aceh keadilan dari mekanisme dan sistem (barcode) yang dibuat menjadi penting untuk diketahui lebih dalam.

Baca Juga :  Gubernur Aceh Mualem Resmi Buka MTR XXIV di Aceh Barat

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Tidak boleh semua ini diselesaikan hanya oleh selembar surat Kepala BPH Migas saja, kita ingin mengetahui pola, sistem, serta mekanisme distribusi dari minyak yang dikuasai negara,” kata Ampon Man, Minggu (2/3/2025).

Ia mengungkap, biaya subsidi dan kompensasi BBM yang berasal dari APBN diperoleh dari pajak rakyat dan juga eksploitasi sumber daya alam yang sebagiannya didapatkan negara dari rakyat dan SDA Aceh.

“Karenanya kami ingin mendapatkan data dan penjelasan lebih mendalam soal pola distribusi, kompensasi dan jumlah minyak subsidi yang diberikan ke masing masing daerah dengan komposisinya,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menilai surat Kepala BPH Migas soal penolakan penghapusan barcode BBM di Aceh sama sekali tidak menyebutkan dasar pemikiran, jangka waktu, serta kompensasi dari penetapan sebuah daerah percontohan, seperti dialami oleh Aceh saat ini yang merasa diperlakukan berbeda dengan daerah lainnya.

Halaman : 1 2 Selanjutnya