Utang Pemerintah Membengkak, Ketua DPD RI Minta Presiden Fokus Jaga Stabilitas Ekonomi

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA - Semakin membengkaknya utang pemerintah, membuat Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah fokus menjaga stabilitas ekonomi. Hingga akhir Juli 2022, utang pemerintah diketahui mencapai Rp7.163 triliun. Belum lagi pemerintah harus membayar bunga utang sebesar Rp400 triliun tahun ini. Terlebih, dalam nota rancangan APBN tahun 2023, Presiden Joko Widodo menegaskan jika pemerintah akan menambah utang lagi sekitar Rp700 triliun. Oleh karena itu, LaNyalla menilai pemerintah perlu membuat treatment khusus untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. "Ini angka yang sangat besar, dan fakta sumber dari Pajak tidak mampu mengcover. Apalagi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang angkanya segitu-gitu aja, sehingga utang baru menjadi jalan keluar terus menerus,” kata LaNyalla, Selasa (4/10/2022). Ditegaskannya, saat ini dunia dihadapkan pada badai resesi sekaligus ancaman krisis pangan dan energi. Kondisi ini memberi pengaruh besar terhadap perekonomian nasional. Oleh karenanya, pemerintah perlu untuk fokus menjaga kondisi perekonomian nasional agar terus stabil. “Salah satu cara bisa dengan melakukan evaluasi atas program dan proyek strategis nasional yang bisa ditunda atau dialihkan term waktunya,” tukasnya. Senator asal Jawa Timur itu juga menegaskan, sektor industri nasional kita belum mampu bergerak secara signifikan. Apalagi iklim investasi kian menurun. Seperti diketahui, Kementerian Keuangan mencatat pada akhir Agustus 2022, utang pemerintah mencapai Rp7.236,61 triliun. Secara nominal, posisi utang pemerintah tersebut naik Rp73 triliun dibandingkan dengan posisi utang pada akhir Juli 2022 yang senilai Rp7.163 triliun. Sementara itu, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 38,30%. Angka tersebut meningkat dibanding rasio utang pada akhir Juli 2022 yang sebesar 37,91%. Secara rinci, utang pemerintah didominasi instrumen Surat Berharga Negara (SBN) yang kontribusinya sebesar 88,79%. Hingga akhir Agustus 2022, penerbitan SBN yang tercatat sebesar Rp 6.425,55 triliun. Penerbitan ini juga terbagi menjadi SBN domestik dan SBN valuta asing (valas). Kemenkeu juga memaparkan, utang pemerintah tersebut ada kontribusi 11,21% dari utang pinjaman pemerintah hingga akhir Agustus 2022 yang sebesar Rp811,05 triliun. Pinjaman ini dirincikan dalam dua kategori yakni pinjaman dalam negeri sebanyak Rp15,92 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 795,13 triliun.

Penulis	: Tim
Editor	: Admin
Sumber	: Lanyallacenter

Utang Pemerintah Membengkak, Ketua DPD RI Minta Presiden Fokus Jaga Stabilitas Ekonomi

Tetap terhubung dengan kami:

Komentar:

Muhamad Fiqram

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Selamat Jalan Anies Baswedan, Partai Ummat Siap Berlabu di Prabowo

Walikota Tidore Kepulauan Resmi Lepas 54 Peserta RAINAS Ke XII Tahun 2023

Dalam Rangka Menghadirkan Kampus di Kaimana, Bupati Freddy Thie Minta Petunjuk dan Kordinasi Ke Menteri Kordinator Muhadjir Effendy

Tetap terhubung dengan kami:

Komentar:

Muhamad Fiqram

With Product You Purchase

Subscribe to our mailing list to get the new updates!

Eks KPK Febri Kembali Sentil KPK RI Soal Formula E dan e-KTP

Kang Dedi Mulyadi Minta Maaf dan Akui Tidak Sempurna

Related Articles

Presenter DETIK TV Andi Eka Asdiana Warti Raih Magister Sains Odontologi Forensik dan Lulus Predikat Cum Laude di UI

Suami Dianiaya Sampai Terkapar, Silviany Minta Polsek Medan Timur Segera Tangkap Pelaku

Pelantikan Pengurus HEBITREN di Papua Barat Daya

Untuk Kepentingan Pariwisata, Perikanan dan Pertanian Buru Selatan, Bupati Safitri Kunjungi Jepang Bersama Sejumlah Bupati Daerah Lain

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Selamat Jalan Anies Baswedan, Partai Ummat Siap Berlabu di Prabowo

Walikota Tidore Kepulauan Resmi Lepas 54 Peserta RAINAS Ke XII Tahun 2023

Dalam Rangka Menghadirkan Kampus di Kaimana, Bupati Freddy Thie Minta Petunjuk dan Kordinasi Ke Menteri Kordinator Muhadjir Effendy