Warga Berhak Melaporkan Pejabat yang Bertindak Diskriminatif, Ini Dasar Hukumnya

Jumat, 21 Februari 2025 - 09:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto Ilustrasi : Masyarakat melakukan Pengaduan Pejabat ke Layanan Pengaduan Publik

Foto Ilustrasi : Masyarakat melakukan Pengaduan Pejabat ke Layanan Pengaduan Publik

DetikIndonesia.com / Jakarta, 20 Februari 2025 – Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum, termasuk hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang adil dan bebas dari diskriminasi. Namun, masih ada pejabat yang menyalahgunakan wewenangnya dengan melakukan tindakan diskriminatif terhadap masyarakat. Lantas, apa dasar hukum yang melindungi masyarakat, dan bagaimana cara melaporkannya?

Dasar Hukum yang Melindungi Warga dari Diskriminasi

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Artinya, tidak boleh ada diskriminasi dalam pelayanan publik, termasuk oleh pejabat negara.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa diskriminasi. Hal ini diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang melarang penyelenggara pelayanan publik melakukan diskriminasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Jika ada pejabat yang melakukan tindakan diskriminatif, masyarakat memiliki hak untuk melaporkan melalui mekanisme yang telah diatur dalam hukum. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia memberikan kewenangan kepada Ombudsman untuk menerima dan menindaklanjuti laporan terkait dugaan maladministrasi oleh pejabat publik.

Bagaimana Cara Melaporkan?

Masyarakat yang mengalami atau menyaksikan tindakan diskriminatif oleh pejabat dapat melaporkannya ke beberapa lembaga berikut:

Baca Juga :  Perdokmil DKI Jakarta Gelar Simposium dan Workshop, Pengurus Resmi Dilantik

Ombudsman Republik Indonesia – Melayani pengaduan masyarakat terkait maladministrasi, termasuk diskriminasi dalam pelayanan publik. Laporan dapat disampaikan melalui situs resmi www.ombudsman.go.id atau kantor perwakilan daerah.

Komnas HAM – Jika diskriminasi terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia.

Kementerian PAN-RB – Jika kasus berkaitan dengan layanan publik yang buruk.

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) – Jika pejabat yang melakukan diskriminasi adalah ASN dan melanggar kode etik.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : TIM
Editor : BIM
Sumber :

Berita Terkait

Afriansyah Noor Resmi Bergabung dengan Partai Demokrat, Ditunjuk Sebagai Wasekjen
Dukung UMKM, Maman Abdurrahman Apresiasi Kolaborasi Sampoerna di The Big Idea Forum
Garuda Asta Cita Nusantara Puji 130 Hari Kinerja Presiden Prabowo: Komitmen Nyata untuk Rakyat
Forum Alumni Muda Trisakti Deklarasi Dukung Maman Abdurrahman untuk Pimpin IKA Trisakti
IKATIF Usakti: Menteri UMKM RI Harus Pimpin Alumni untuk Membangun Trisakti
Perdokmil DKI Jakarta Gelar Simposium dan Workshop, Pengurus Resmi Dilantik
BPN Gesid Gelar Buka Puasa Bersama dan Talk Show, Bahas Peran Organisasi dalam Sukseskan Koperasi Merah Putih
Ketua Ombudsman Mokhammad Najih dan Mendag Bahas Temuan Pelanggaran Distribusi MINYAKITA

Berita Terkait

Senin, 24 Maret 2025 - 11:09 WIB

Gubernur Malut Lepas Mudik Bersubsidi, 11.008 Penumpang Dapat Fasilitas Khusus

Senin, 24 Maret 2025 - 10:58 WIB

Gubernur Malut Sherly Tjoanda Ajak Warga Kelola Sampah untuk Cegah Banjir

Sabtu, 22 Maret 2025 - 23:46 WIB

Harita Nickel Gelar Buka Puasa Bersama Jurnalis Maluku Utara di Ternate

Sabtu, 22 Maret 2025 - 23:13 WIB

BPBD Update Data, Korban Terdampak Banjir Beberapa Desa di Halsel 

Sabtu, 22 Maret 2025 - 21:28 WIB

Curah Hujan Tinggi, Enam Desa di Halsel Terendam Banjir 

Sabtu, 22 Maret 2025 - 17:35 WIB

Praktisi Hukum Desak: KPK Ambil Alih Kasus BPRS Saruma

Sabtu, 22 Maret 2025 - 14:34 WIB

Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos: Antara Kesibukan dan Kecintaannya pada Keluarga

Sabtu, 22 Maret 2025 - 12:32 WIB

Gubernur Maluku Utara Dorong Digitalisasi Dana BOS untuk Transparansi Pendidikan

Berita Terbaru

Camat Kusan Hilir, Amirullah saat mendampingi anak yatim berbelanja, Minggu (23/3). Foto: Ist

KALIMANTAN SELATAN

Camat Kusan Hilir Dampingi Kegiatan “Belanja Yatim” di Tanah Bumbu

Senin, 24 Mar 2025 - 11:44 WIB