Presiden Diminta Copot Kepala BPOM Terkait Perizinan Vaksin Novavak

DETIKINDONESIA.ID, JAKARTA- Mahasiswa dan Pemuda Pemerhati Kesehatan (MPPK) Indonesia mendesak pemerintah dan lembaga legislatif DPR RI untuk membatalkan izin EUA Novavax, Rabu (3/11/2021).

Desakan membatalkan saat puluhan orang masa aksi di kantor DPR RI, Senayan Jakarta hari ini (3/11). Yang mengatasnamakan MPPK dan melakukan desakan agar Presiden dan DPR RI harap menindaklanjuti aspirasi dari mahasiswa dan pemuda ini.

BACA JUGA:

• Pantau Rencana Singapura Impor Listrik, Ketua DPD RI Minta Pulau Bulan Disiapkan Maksimal

Menurut Penanggung Jawab Aksi Awaludin bahwa Covid-19 masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat Indonesia. Tentu Virus ini telah menjadi momok bagi sendi – sendi kehidupan dalam segala aspek utamanya bagi sektor Kesehatan dan Ekonomi. Kata Awaludin, selaku Penanggung Jawab aksi tersebut.

Baca Juga :  PUPR Dinilai Tidak Paham Nomenklatur; Warga Tului Boikot Aktivitas Proyek

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia melihat bahwa Pemerintah Indonesia pun terus berupaya agar virus covid-19 ini dapat diputus mata rantai penyebarannya dengan melakukan vaksinasi bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Awaludin menambahkan bahwa bila Proses vaksinasi ini pun melibatkan berbagai elemen bangsa mulai dari pemerintahan itu sendiri hingga pada lembaga – lembaga kepemudaan di Republik Indonesia. Tuturnya.

Namun pertanggal 1 november 2021, masyarakat Indonesia dikagetkan dengan adanya informasi dari salah satu perusahaan Amerika Serikat yang bergerak di bidang vaksin yakni Novavax yang menyebutkan bahwa jenis vaksin ini telah mendapatkan Emergency Use Authoriziation dari BPOM Republik Indonesia. Kata Awaludin

Tentunya ini menjadi pertanyaan besar dikarenakan di Negara asalnya sendiri yakni Amerika Serikat, perizinan darurat vaksin tersebut masih tertunda dan masih berdialog dengan FDA AS.Sautnya.

Dengan dasar argumentasi bahwa Novavax belum mendapatkan EUA di Amerika Serikat, maka kami dari Mahasiswa Pemuda Pemerhati Kesehatan ” MPPK ” dengan ini menganggap BPOM telah melakukan kekeliruan terkait bentuk perizinan yang diberikan kepada Novavax tersebut.

Halaman : 1 2 Selanjutnya