DETIKINDONESIA.CO.ID, MELBOURNE – Reformasi ulang tahun lagi. Dua puluh satu Mei. Dua puluh lima tahun lalu, arus deras perubahan sapu seluruh negeri. Seperempat abad berlalu. Jerih-payah-darah Trisakti tak lagi punya arti.
Tiga tuntutan Reformasi. Amandemen konstitusi. Berantas korupsi. Hapuskan dwifungsi ABRI. Di era Presiden Jokowi. Tiga-tiga tuntutan dikhianati.
Konstitusi tak lagi dihormati. Korupsi kolusi jadi pandemi. Tanpa vaksinasi Nepotisme mesra berkolusi dengan oligarki. Dwifungsi ABRI berubah esensi
Jadi multifungsi Polri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Proyek demi oligarki. Dimanipulasi seolah bakti bagi negeri. Jauh sebelum peta IKN dieksekusi. Pengusaha kerabat dekat sumringah bernyanyi. Ditepuknya paha sang Daeng Sulawesi.
“Uang saya akan kembali. Ditambah keuntungan tak berseri.”
“Jokowi akan membuat Ibu Kota Negeri, di atas tanah kami.”
Legislasi menjadi modus kolusi. Perubahan kilat UU Minerba, memberi lisensi batubara, tanpa evaluasi. Tanpa bayar royalti, Undang-undang Ciptaker bukanlah relaksasi investasi. Tapi pengabdian pada sektor privasi. Sambil membiarkan buruh makin teralienasi.
Kedaulatan partai diintervensi. Partai Demokrat dicopet KSP Jokowi. Sambil berkilah itu urusan pribadi. Padahal biarkan anak buah mencuri. Lalu diam, adalah pemimpin tanpa hati-nurani.
Andai ingat sejarah pahit PDI Megawati
Yang dicopet PDI Soerjadi. Soekarnoputri mesti menabuh genderang-perang. Berang-garang pada petugas partai Jokowi.
Dua puluh lima tahun Reformasi. Jokowi tak punya visi antikorupsi. Jangankan menguatkan Komisi Antikorupsi. Regulasi dilucuti. Independensi institusi hilang dicuri. Pimpinan komisi diseleksi tanpa integrity. Para pegawai antikorupsi diterminasi. Melalui TWK tipa-tipu penuh manipulasi.
Kelebihan Presiden Jokowi. Citra merakyat surplus festivalisasi. Tapi minus esensi. Masuk gorong-gorong drama sensasi. Orasi di depan Pati Polri.
Bicara jangan pamer harta diri. Tapi lupa menagasi. Beking tambang padahal itulah mega-korupsi. Sensasi jalan rusak naik mercy. Tanpa tanya kenapa dana jalan provinsi terus dikorupsi.
Jika kedepankan substansi. Presiden Jokowi mesti bangun rekonsiliasi. Bukan hanya berbagi. Proyek koalisi pada Prabowo-Sandi. Tetapi merajut integrasi hati. Seluruh anak negeri. Bukan langgengkan relawan merawat kompetisi.
Kepememimpinan manipulasi. Mungkin lulus dengan rating tinggi. Tapi gagal-total lawan pencopetan demokrasi. Lumpuh berhadapan dengan pesta-pora duitokrasi. Tak akan punya nyali-berani.
Melunasi amanat-mandat Reformasi antikorupsi.
Melbourne, 21 Mei 2023
Denny Indrayana
| Penulis | : Tim |
| Editor | : Michael |
| Sumber | : Integrity Law Firm |
