Benny Wenda Desak Solidaritas untuk Papua Barat di Forum Pasifik, PM Papua Nugini: Indonesia Punya Hak Penuh Atas Papua Barat

DETIKINDONESIA.CO.ID, PAPUA BARAT – Perdana Menteri Papua Nugini (PNG), James Marape, menegaskan Indonesia memiliki hak penuh atas kedaulatan Papua Barat dan bahwa tanggung jawab penyelesaian tuntutan kemerdekaan berada di tangan pemerintah Indonesia.

Marape menyampaikan hal ini sebelum menghadiri Pertemuan Pemimpin Forum Kepulauan Pasifik (PIF) ke-53 di Tonga pada Senin (26/8/2024), di tengah meningkatnya perhatian internasional terhadap isu Papua Barat.

Pernyataan Marape ini menanggapi pertanyaan dari jurnalis PNG tentang apakah masalah Papua Barat akan dibahas secara terbuka di KTT Forum Pasifik tersebut, terutama mengingat Presiden terpilih Indonesia, Prabowo Subianto, telah menyatakan komitmennya untuk memperhatikan isu Papua Barat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca Juga :  Bupati Teluk Bintuni Tinjau Kondisi Rumah Warga Distrik Tomu yang Tidak Layak Huni

Marape menjelaskan, seperti halnya PNG yang tidak ingin tetangganya membahas soal kedaulatan di wilayah perbatasannya, Indonesia juga menginginkan hal serupa terkait Papua Barat.

Meski demikian, Marape menekankan bahwa topik lain, seperti hubungan ekonomi dengan Indonesia, tetap terbuka untuk dibicarakan selama pertemuan tersebut. Dia juga menyoroti sikap Prabowo Subianto yang ingin menghargai pandangan masyarakat adat, termasuk tentang hak atas tanah, adat istiadat, dan budaya, yang menurutnya perlu dilestarikan.

Namun, Benny Wenda, Free West Papua Campaigner, memberikan tanggapan berbeda.

Dalam wawancaranya dengan RNZ Pacific, seperti dikutip Jubi.id pada Selasa (27/8/2024), Wenda menegaskan bahwa masalah yang dihadapi Papua Barat bukan hanya tentang kedaulatan.

“Ini bukan tentang kedaulatan,” kata Wenda. “Ini tentang diskriminasi karena kami berbeda—kami adalah orang Kristen berkulit hitam. Itulah sebabnya Indonesia telah melakukan genosida dan ekosida di Papua Barat.”

Wenda menambahkan penduduk asli Papua Barat menghadapi tantangan yang sama seperti penduduk Kanak di Kaledonia Baru, dan menekankan bahwa tanah leluhur mereka telah dicuri dari mereka.

“Ini negara berdaulat kami, tanah leluhur kami, yang telah dicuri dari kami, jadi kami [memiliki] hak untuk hidup di negara berdaulat kami di Papua Barat,” tegasnya.

Halaman : 1 2 Selanjutnya