Lahan Dipaksa Untuk Tol, Warga Sumedang Mengadu Ke Ketua DPD RI

Minggu, 20 Maret 2022 - 19:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Sejumlah warga asal Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, mengadu kepada Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, terkait lahan yang diambil paksa dengan dalih pembangunan jalan tol.

Yang menjadi masalah, hingga kini proses pembayaran belum sepenuhnya rampung. Padahal, lahan yang awalnya disiapkan untuk pembangunan jalan tol tersebut tak jadi digunakan untuk membangun jalan tol.

“Lahan kami tak jadi dibangun jalan tol. Jalan tol malah dialihkan ke lokasi lainnya. Ini berproses mulai tahun 2008,” kata salah seorang perwakilan warga, Yayat, saat audiensi dengan Ketua DPD RI di kediaman Ketua DPD RI, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (20/3/2022).

Pada kesempatan itu, Yayat didampingi sejumlah rekannya di antaranya Deden Hidayat, Dudi Abdullah, Tommy dan Darmawan.

Dikatakan, awalnya warga sama sekali tak berencana menjual lahan mereka. Namun, tiba-tiba ada tim tujuh yang disebut-sebut menjadi kuasa warga dan menjual lahan milik mereka yang akan dibangun jalan tol.

“Kami tak pernah menguasakan kepada tim tujuh, tapi tiba-tiba lahan kami diperjualbelikan. Ada pembayaran paksa. Bilamana tak diambil, barang hilang dan uang hilang,” kata Yayat.

Tentu saja hal tersebut membuat bingung seluruh warga, termasuk Yayat. Mau tidak mau, sebanyak 400 KK merelakan lahan mereka daripada tak mendapatkan apapun.

“Luasannya 61 hektare. Kurang lebih seluruhnya Rp46 miliar untuk 400 KK. Paling tinggi lahan dibayar seharga Rp1,260 juta. Ada yang dibayar Rp900 ribu, ada juga Rp750 ribu. Lahan saya seluas 822 meter dibayar Rp10 juta,” katanya.

Baca Juga :  Kunjungi Ende, LaNyalla Datangi Rumah Pengasingan Bung Karno

Pada saat pemberkasan, Yayat melanjutkan, oleh Panitia Perluasan Tanah (P2T) warga diminta tanda tangan namun tak diperkenankan membaca isi surat yang ditandatanganinya tersebut.

“Pada saat pembayaran, kami dicicil, sampai ada yang selama setahun. Katanya jangan banyak-banyak pegang uang, nanti dirampok,” jelasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Tim
Editor : Harris
Sumber :

Berita Terkait

Percepat Penguatan IKN, Kemenpan RB Pastikan SDM Berkualitas
Indonesia Terus Komitmen Kirimkan Bantuan Kemanusiaan ke Palestina dan Sadan
Eksplorasi Hayati di Indonesia, PT Nose Herbalindo dan BRIN Dorong Pengembangan Industri Kosmetik
RDP di DPRD Langkat Soal Ratusan PPPK Guru yang Gagal Seleksi Diwarnai Aksi Saling Pukul Meja
Terkesan Carut Marut Seleksi PPPK di Langkat, Wakil Ketua LPK Minta Kapolres dan Kajari Periksa BKD Langkat dan Dinas Terkait
Pada Refleksi Akhir Tahun, Mahkamah Agung Paparkan Capaian Selama 2023
Ratusan Guru Honorer di Langkat Lulus Passing Grade PPPK Unjuk Rasa di Kantor Bupati
Pengukuhan 138 Pejabat di Pemkab Langkat Menuai Kritikan dan Munculkan “Bau Tak Sedap”

Berita Terkait

Kamis, 2 Mei 2024 - 10:34 WIB

Pemkot Tidore Kepulauan Gelar Rapat Evaluasi dan Pendampingan Penyusunan Profil Kelurahan

Kamis, 2 Mei 2024 - 10:29 WIB

4 Bulan Gaji ASN Lingkup Pemda Halsel Belum Terbayar

Kamis, 2 Mei 2024 - 10:24 WIB

Buka TKD Pertama Karang Taruna Kaimana, Bupati Freddy Thie: Habis Pemilihan Langsung Gas

Kamis, 2 Mei 2024 - 10:19 WIB

Peringatan Hari Kartini, Pemkot Tidore Kepulauan Dukung Peran Perempuan dalam Pembangunan

Kamis, 2 Mei 2024 - 10:11 WIB

Pemkot Tidore Kepulauan Pantau Harga Komoditas Pangan di Pasar Gosalaha

Kamis, 2 Mei 2024 - 10:03 WIB

Pesan Bupati Freddy Thie Dalam Upacara Peringatan Hari Kembalinya Irian Barat Ke Pangkuan NKRI

Rabu, 1 Mei 2024 - 20:36 WIB

Ketua PW IWO Sumut Angkat Bicara Soal Sikap Arogansi Kepsek SMPN 1 Beringin

Rabu, 1 Mei 2024 - 20:35 WIB

Anggaran Perjalanan Dinas Pemkab Langkat Tembus 104 M, Mengusik Rasa Keadilan Masyarakat

Berita Terbaru

Daerah

4 Bulan Gaji ASN Lingkup Pemda Halsel Belum Terbayar

Kamis, 2 Mei 2024 - 10:29 WIB