Akademisi Nilai Perubahan Arah Sistem Ekonomi Pancasila Imbas Amandemen Konstitusi

Selasa, 18 Januari 2022 - 13:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Filosofi lainnya adalah sistem kepemilikan sumber daya berupa faktor produksi dan keluwesan masyarakat untuk berkompetisi satu dengan lainnya. Dikatakannya, peran pemerintah dalam mengatur dan merencanakan kehidupan ekonomi itu dilakukan melalui peraturan yang dibuat dari pusat hingga daerah.

“Kalau kita bicara sistem ekonomi ada macam-macam. Ada ekonomi liberal-kapitalistik dan sosialisme-komunisme. Lalu ada juga percampuran keduanya. Nah, Indonesia punya sistem ekonomi sendiri, namanya sistem ekonomi Pancasila,” tegas Andrie.

Dalam perkembangannya, sejak era Reformasi pada 1998, sistem ekonomi Pancasila mengalami perubahan drastis.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kita mulai menganut sistem ekonomi yang terbuka, campuran. Ada nuansa Pancasilanya, tapi sedikit,” tutur Andrie.

Disebutkannya, dasar filosofi ekonomi Pancasila tertuang dalam pasal 23, 27, 33 dan 34 UUD 1945. “Itu harus direfleksikan dalam kegiatan pembangunan. Keadilan sosial menjadi hal utama, menjadi titik tolak sekaligus tujuan. Keadilan sosial ini yang paling utama, yang merupakan tempat bertumpunya sistem ekonomi Pancasila dengan berbagai macam alat kelengkapannya,” papar Andie.

Baca Juga :  Deklarasi Dukungan Lanyalla Capres 2024 di Bogor Raya

Ke depan, ia berharap sistem ekonomi Pancasila kembali diperkuat. Ia pun meminta mahasiswanya untuk membedah persoalan tersebut dalam skripsi yang nanti akan dibuatnya.

“Semua para pendiri bangsa itu sepakat jika Indonesia menerapkan sistem ekonomi Pancasila, di mana menurut Mohammad Hatta, pasal 33 UUD 1945 itu refleksi dari bangsa ini yang terjajah sekian lama,” ulas dia.

Hal itu penting, sebab arah dan haluan sistem ekonomi Pancasila sesuai amanat alinea keempat yakni untuk memajukan kesejahteraan umum menjadi tugas pemerintah ditunjukkan melalui pembangunan nasional,” katanya.

Yang terpenting, katanya, koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat. “Pengembangan ekonomi rakyat bisa dilakukan dengan berbagai macam saluran. Koperasi itu sebagai pergerakan ekonomi rakyat,” imbuhnya.(*)

Baca Juga :  Oligarki Lemahkan Civil Society, DPD RI Tak Mau Indonesia Jadi Negara Gagal Berdaulat

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Tim
Editor : Harris
Sumber :

Berita Terkait

RDP di DPRD Langkat Soal Ratusan PPPK Guru yang Gagal Seleksi Diwarnai Aksi Saling Pukul Meja
Terkesan Carut Marut Seleksi PPPK di Langkat, Wakil Ketua LPK Minta Kapolres dan Kajari Periksa BKD Langkat dan Dinas Terkait
Pada Refleksi Akhir Tahun, Mahkamah Agung Paparkan Capaian Selama 2023
Ratusan Guru Honorer di Langkat Lulus Passing Grade PPPK Unjuk Rasa di Kantor Bupati
Pengukuhan 138 Pejabat di Pemkab Langkat Menuai Kritikan dan Munculkan “Bau Tak Sedap”
Jelang Akhir Tahun 2023 dan di Akhir Masa Jabatan Plt Bupati, Pemkab Langkat “Bongkar Pasang” 138 Pejabat
Dinas PUPR Langkat Akan Terbitkan SKK dan Dilimpahkan ke Kejaksaaan
Pagar Kantor DPRD Langkat Roboh, Massa Mahasiswa Tuntut Bukti Fisik Perjalanan Dinas dan Temuan BPK di Dinas PUPR

Berita Terkait

Kamis, 22 Februari 2024 - 08:49 WIB

Balas Jasa Pilpres, AHY dan Hadi Keciprat Menteri RI

Kamis, 22 Februari 2024 - 08:39 WIB

Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Gelaran Konser Ed Sheeran dan Tom Jones di Jakarta

Kamis, 22 Februari 2024 - 08:31 WIB

Di Makassar, Jokowi Ajak Sejumlah Menteri Makan Malam

Kamis, 22 Februari 2024 - 07:57 WIB

Orang Muda 01, 02 & 03 Bersama Membangun Indonesia

Rabu, 21 Februari 2024 - 23:47 WIB

Mutasi Aset RSU Tanjung Pura Rp 13,8 Milyar Dinilai Tidak Transparan dan Patut Dicurigai

Rabu, 21 Februari 2024 - 14:01 WIB

Usai Dilantik Jadi Menteri ATR/BPN, AHY Janji Akan Sikat Mafia Tanah

Rabu, 21 Februari 2024 - 13:28 WIB

Resmi Masuk Kabinet, AHY Sebut Ini Momen Bersejarah Bagi Demokrat

Rabu, 21 Februari 2024 - 13:27 WIB

KPU Papua Sebut Masalah Telekomunikasi Jadi Kendala Laporan Pemilu 256 TPS

Berita Terbaru

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (dok: detikindonesia.co.id) ANTARA

Berita

Balas Jasa Pilpres, AHY dan Hadi Keciprat Menteri RI

Kamis, 22 Feb 2024 - 08:49 WIB

Presiden Joko Widodo Bersama Para Menteri Makan Malam (dok: detikindonesia.co.id) ANTARA

Berita

Di Makassar, Jokowi Ajak Sejumlah Menteri Makan Malam

Kamis, 22 Feb 2024 - 08:31 WIB

Komandan TKN Fanta Muh Bersama Anak Muda Indonesia (detikindonesia.co.id)

Nasional

Orang Muda 01, 02 & 03 Bersama Membangun Indonesia

Kamis, 22 Feb 2024 - 07:57 WIB