Andika di Tolak Jadi Panglima

Sabtu, 6 November 2021 - 03:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DETIKINDONESIA.ID, JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri dari beberapa LSM menolak Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa dicalonkan sebagai Panglima TNI. Mereka juga mendesak DPR agar melakukan evaluasi kembali terhadap pencalonan Andika. Ada beberapa alasan mengapa mereka menolak pencalonan Andika.

BACA JUGA:

Pertama, usulan nama Andika merupakan pilihan yang keliru karena mengabaikan pola kebijakan berbasis pendekatan rotasi. Bila merujuk ke Undang-Undang TNI Pasal 13 ayat (4), maka tertulis jabatan Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan atau matra. Calon panglima pernah atau sedang menjabat sebagai kepala staf angkatan.

Bila merujuk kepada aturan tersebut, maka seharusnya Panglima TNI pada tahun ini dijabat Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono. Tetapi, Presiden Joko “Jokowi” Widodo kembali memilih pucuk pimpinan dari matra Angkatan Darat.

“Jangan sampai terbentuk kesan, salah satu matra itu dianak-emaskan. Seperti yang kita ketahui di era Orde Baru, salah satu matra menjadi anak memimpin ABRI ketika itu. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari kecemburuan di dalam internal angkatan bersenjata kita,” ujar peneliti dari Imparsial, Hussein Ahmad dalam diskusi virtual, Kamis, 4 November 2021.

Di sisi lain, rotasi antar-matra juga bertujuan untuk menciptakan sinergitas. Supaya siapa pun yang menjadi pemimpin, maka ia bisa menghadapi ancaman perang secara terintegrasi.

Apa lagi alasan Koalisi Masyarakat Sipil menolak pencalonan Andika sebagai calon tunggal Panglima TNI?

Alasan lain mengapa DPR harus menolak pencalonan Andika sebagai Panglima TNI, karena ia diduga terlibat pembunuhan tokoh Papua, Theys Hiyo Eluay pada 2001. Hingga kini pembunuhan Theys di Jayapura tidak pernah diusut tuntas.

Mengutip laporan yang pernah dirilis Human Rights Watch (HRW), Theys diculik dan ditemukan dalam kondisi tak bernyawa sehari usai menghadiri upacara Hari Pahlawan di Markas Komando Pasukan Khusus TNI AD di Jayapura. Setelah mendapat tekanan dari dunia internasional, Kepolisian Daerah Papua menghasilkan kesimpulan pembunuhan itu dilakukan tujuh anggota Kopassus.

Baca Juga :  Bamsoet Buka Indonesia Automodified x IIMS Motobike Show 2021

Nama Andika muncul di dalam surat yang dikirim ayah salah seorang terdakwa kepada Kepala Staf TNI AD saat itu, Jenderal Ryamizard Ryacudu. Anggota Kopassus itu mengaku kepada sang ayah agar mengakui pembunuhan Theys. Imbalannya, anggota Kopassus tersebut bakal diberikan karier di Badan Intelijen Negara (BIN), di mana ketika itu pucuk pimpinannya masih dijabat A.M. Hendropriyono, yang tak lain adalah mertua Andika.

“Bagi kami, dalam pemilihan calon Panglima TNI penting melakukan pengecekan rekam jejak. Karena masih abu-abu (soal dugaan keterlibatan Andika), maka Presiden sebaiknya melakukan evaluasi dengan melibatkan lembaga terkait seperti Komnas HAM. Tujuannya untuk melakukan verifikasi apakah tuduhan tersebut benar,” ujar Hussein.

Ia mengaku khawatir bila isu itu terus muncul maka bisa melemahkan agenda pertahanan di Tanah Air. “Dugaan-dugaan ini perlu dijawab tidak saja oleh Andika sendiri tetapi oleh Presiden Jokowi yang menominasikan dia,” tutur Hussein.

Baca Juga :  Buka Pameran Lukisan, Nono Sampono Apresiasi Karya Seni Budi Karmanto

Kendati, pada 2018, Andika sudah membantah pernah terlibat pembunuhan Theys. Bahkan, ia mempersilakan aktivis HAM melakukan investigasi kasus tersebut.

“Kalau mereka mau menelusuri itu juga silakan. Gak ada yang perlu saya khawatirkan,” ujar Andika, tiga tahun lalu.

Hal lain yang menjadi catatan Koalisi Masyarakat Sipil yakni mengenai sikap tidak terbuka Andika mengenai sumber harta kekayaannya. Sebagai perwira tinggi di TNI, Andika baru melaporkan harta kekayaan sekali pada 20 Juni 2021 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Saat melaporkan, nilai kekayaannya mencapai Rp179,9 miliar, lebih besar dibandingkan harta kekayaan Presiden Joko “Jokowi” Widodo. Kecurigaan makin muncul ketika sebagian besar aset milik Andika merupakan pemberian tanpa penjelasan mengenai sumbernya.

“Padahal, dia mesti melaporkan itu untuk menghindari adanya dugaan-dugaan praktik korupsi atau tuduhan telah memperkaya dirinya sendiri,” kata Hussein.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Tim
Editor : Harris
Sumber : abadikini.com

Berita Terkait

Bahas Program dengan Kadispen, Bamus Betawi Dorong Mulok Masuk dalam Kurikulum Sekolah
Kunjungi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Makassar, Komite I Akan Perjuangkan Aspirasi Bapas
Percepat Penguatan IKN, Kemenpan RB Pastikan SDM Berkualitas
Indonesia Terus Komitmen Kirimkan Bantuan Kemanusiaan ke Palestina dan Sadan
Eksplorasi Hayati di Indonesia, PT Nose Herbalindo dan BRIN Dorong Pengembangan Industri Kosmetik
RDP di DPRD Langkat Soal Ratusan PPPK Guru yang Gagal Seleksi Diwarnai Aksi Saling Pukul Meja
Terkesan Carut Marut Seleksi PPPK di Langkat, Wakil Ketua LPK Minta Kapolres dan Kajari Periksa BKD Langkat dan Dinas Terkait
Pada Refleksi Akhir Tahun, Mahkamah Agung Paparkan Capaian Selama 2023

Berita Terkait

Sabtu, 8 Juni 2024 - 22:42 WIB

Berpeluang Didukung PDIP, Anies: Sebuah Kehormatan yang Luar Biasa

Sabtu, 8 Juni 2024 - 22:36 WIB

Usai Diusung Maju Pilkada Jabar, Ilham Akbar Habibie Singgung Histori Keluarga

Jumat, 7 Juni 2024 - 21:14 WIB

Hasil Sidang Isbat: Idul Adha Jatuh Pada Senin 17 Juni 2024

Jumat, 7 Juni 2024 - 20:53 WIB

Gerindra Resmi Usung Pasangan Khofifah-Emil Dardak di Pilgub Jatim 2024

Kamis, 6 Juni 2024 - 21:14 WIB

Menteri Basuki Sebut Tapera Berpeluang Diundur Jika Ada Usulan dari DPR-MPR

Kamis, 6 Juni 2024 - 21:08 WIB

Korupsi Semakin Marak, PDIP Dorong Revisi UU KPK

Kamis, 6 Juni 2024 - 20:38 WIB

Dihadapan Alumni Trisakti, Menkopolhukam Dukung Transformasi Kelembagaan Trisakti

Kamis, 6 Juni 2024 - 13:34 WIB

Ketua DPD RI Nilai Penyesalan Amien Rais Terkait Amandemen 1999-2002 adalah Momentum Percepat Wujudkan Visi Prabowo untuk Kembali ke Pancasila

Berita Terbaru