IKN Baru Masih Menjadi Perdebatan, KP2IT Gelar Dialog Pemerataan Ekonomi Nasional

DETIKINDONEDIS.CO.ID, JAKARTA – Komite Pemuda Pembangunan Indonesia Timur (KP2IT) menggelar dialog nasional yang bertemakan ‘Pembagunan Ibu Kota Negara Baru Kunci Pemerataan Ekonomi Nasional?’ di D Hotel, Jalan Sultan Agung No. 9, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, Sabtu (26/2/2022) Siang.

Narasumber yang dihadirkan pada dialog nasional tersebut, seperti Presiden KP2IT yang juga Bupati Bintuni Petrus Kasihiw, Bob Hasan (Ketua Umum DPP ARUN), Ajib Hamdani (Kadin Indonesia dan Pengamat Ekonomi IndoGo Network), Andrinof Chaniago (Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Periode 2014-2015), dan Ida Susilawati (Lembaga Reclasering Internasional (Kaltim) dengan moderator acara di pandu oleh Aghnia Addini.

Turut hadir pada acara tersebut Sekretaris Jenderal KP2IT Abdul Syukur Sangadji, perwakilan Mahasiswa Indonesia Timur, Advocad, unsur pemuda, dan juga para penggiat kemajuan Indonesia Timur, serta beberapa media yang turut meliput acara dialog nasional tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca Juga :  Peringati HUT Ke-77 TNI, Dandim Merauke Pimpin Do'a Bersama

Ketua Panitia, Jihad Sangadji dalam laporannya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang bersedia hadir dalam dialog tersebut, dan berharap pada acara tersebut dapat menghasilkan poin-poin yang bisa dijadikan sebagai tolak ukur dalam pandangan terhadap perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (DPP ARUN), Bob Hasan dalam paparannya menyampaikan bahwa pemerataan ekonomi tidak bisa Lepas dari falsafah bangsa. Seperti istilah jika suatu daerah terbakar, tentu daerah sekitarnya akan mendapatkan panasnya dari percikan api tersebut.

“Bicara tentang pemerataan ekonomi sabagai salah satu tujuan IKN baru sebenarnya tidak bisa lepas dari falsafah Bangsa Indonesia. Tentunya ini harus menjadi kesepakatan nasional. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang menjadi suatu lembaga dalam menyampaikan aspirasi rakyat di daerah, mestinya harus terlibat juga untuk masalah kearifan lokal suatu daerah. Seperti kebakaran di suatu wilayah, harusnya daerah disekitar dapat merasakan percikan dari panasnya juga,” ujar Bob Hasan saat membuka dialog tersebut, Sabtu (26/2/2022).

Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) periode 2014-2015, Andrinof Chaniago menjelaskan bahwa pemerataan ekonomi IKN merupakan salah satu cara.

“Pemerataan ekonomi IKN sebenarnya hanya merupakan salah satu cara, bukan satu-satunya. Sebenarnya ada beberapa alasan untuk memindahkan IKN ke Kalimantan dan kerangka strategis eksekusinya, seperti menghidupkan perdagagan, mendirikan transportasi ekonomi nasional, dan menggerakan transformasi nasional,” jelasnya.

Andrinof juga mengakui jika dirinya telah mengkaji masalah IKN sudah dari 2015 berdasarkan wacana yang timbul di masyarakat hingga ke pemerintahan, namun baru kali ini dapat terealisasikan.

“Kami telah mengkaji hal ini sejak 2015 berdasarkan arahan pemerintah, namun baru dapat di sahkan menjadi RUU IKN sejak pemerintahan sekarang. Tentunya itu semua melalui kajian yang mendalam, baik ilmiah maupun akademis dengan mempertimbangkan dari berbagai aspek. Kami mengakui jika masih ada kekurangan, namun secara bertahap akan selalu diperbaiki dan ditambahkan kekurangannya bersama-sama,” akunya.

Mantan Kepala BAPPENAS itu juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak termakan narasi miring yang tidak dapat dibuktikan keabsahannya, dengan mengatakan bahwa RUU IKN merupakan rancangan dari Oligarki.

“Saya tegaskan, bahwa IKN tidak ada hubungan dengan Oligarki. Sebenarnya sudah sekitar 90 persen kajian tersebut dilakukan oleh pemerintah, dan DPR boleh dikatakan hanya menerima kajian yang sudah hampir selesai, sehingga ini tidak ada kepentingan politik. Jadi untuk informasi yang beredar di masyarakat, harus bisa dibuktikan berdasarkan data yang sebenarnya,” tegas Mantan Kepala Bappenas periode 2014-2015 itu.

Senada dengan para narasumber yang lainnya, Presiden KP2IT yang juga Bupati Bintuni Petrus Kasihiw mengatakan jika ketimpangan ekonomi Indonesia memang nyata.

Halaman : 1 2 Selanjutnya