Bertemu GBN, Ketua DPD RI Tawarkan Perbaikan Total Sistem Bernegara 

Rabu, 22 Maret 2023 - 15:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Menghadapi situasi Indonesia saat ini, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menawarkan perbaikan total sistem bernegara dengan kembali kepada disain yang dirumuskan para pendiri bangsa.

Menurut LaNyalla, hanya sistem itulah yang menjamin tercapainya kesejahteraan dan kedaulatan rakyat.

Hal itu disampaikan LaNyalla yang didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Kabiro Setpim DPD RI Sanherif Hutagaol, saat bertemu jajaran pengurus Gerakan Bela Negara (GBN), di Jakarta, Selasa (21/3/2023) malam.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hadir Ketua Umum Gerakan Bela Negara, Brigjen TNI (Purn) Hidayat Purnomo, Ketua Penasehat GBN, Jenderal TNI (Purn) Agustadi Sasongko Purnomo dan Anggota  Pembina GBN, Marsda TNI (Purn) Amirullah Amin.

“Sudah waktunya kita kembali kepada sistem bernegara dan sistem ekonomi yang dirumuskan dan disepakati para pendiri bangsa,” tukas dia.

Dijelaskan LaNyalla, Konstitusi hasil Amandemen tahun 1999-2002 yang digunakan saat ini tidak mampu menjawab persoalan bangsa. Yang terjadi justru menghasilkan kekuatan zero sum game negative kepada parpol yang berkoalisi dengan pemerintah.

Baca Juga :  Depan Para Kades Gresik, Ketua DPD RI Paparkan Cara Desa Menjadi Kekuatan Ekonomi

“Pemilihan langsung Presiden dan Kepala Daerah justru menguras biaya negara, merusak kohesi sosial dan menyebabkan polarisasi,” katanya.

“Belum lagi kualitas Pemilu yang dipertanyakan karena ada distrust terhadap Pemilu dengan data pemilih yang diduga tidak valid, temuan DPT fiktif dan ganda,” imbuh dia lagi.

Sistem yang dijalankan faktanya juga semakin meningkatkan kesenjangan ekonomi dan memperkokoh cengkeraman oligarki ekonomi untuk menguasai dan menyandera kekuasaan. Yang terjadi kemudian adalah ketidakadilan yang melampaui batas dan menjadi penyebab kemiskinan struktural.

“Kondisi rakyat sangat jauh dari kata sejahtera. Padahal hak atas kesejahteraan merupakan bagian dari hak asasi manusia dimana negara harus bisa mewujudkannya,” tuturnya.

APBN selalu minus dan harus ditutup dengan hutang yang berbunga sangat tinggi. Di tahun 2022, hutang Indonesia mencapai Rp 7.554 T. Tahun 2023 proyeksi utang Indonesia sebesar Rp 669 T.

Sementara, lanjut dia, sebagian hutang sudah digunakan untuk pembiayaan rutin dan pembayaran bunga hutang. Sedangkan penerimaan negara bukan pajak tidak sebanding dan sangat jauh dengan potensi kekayaan bumi, air dan udara bangsa ini.

Baca Juga :  Hari Ini Eril Dimakamkan

“Sektor ekonomi pun bukan disusun oleh negara tetapi dibiarkan pada mekanisme pasar,” katanya.

Namun banyak kalangan, kata LaNyalla, yang menanyakan bagaimana cara perbaikan total sistem, yaitu kembali ke UUD 45 naskah asli tersebut.

“Cara yang saya tawarkan yaitu DPD RI menginisiasi konsensus nasional kenegaraan dengan menyampaikan darurat Konstitusi kepada Presiden, Ketua Lembaga Negara, TNI-Polri, Ormas Nasional, Parpol dan Pihak-pihak terkait di daerah dan Raja atau Sultan Nusantara,” ujar LaNyalla.

Dalam konsensus nasional kenegaraan itu, lanjut dia, meminta Presiden selalu kepala negara untuk mengeluarkan Dekrit Presiden dengan memberlakukan kembali UUD 1945  dengan penjelasannya untuk sesegera mungkin dilakukan amandemen dengan teknik adendum.

Menanggapi gagasan LaNyalla, Ketua Dewan Penasehat GBN, Jenderal TNI (Purn) Agustadi Sasongko menegaskan persetujuannya kembali ke UUD 1945 yang kemudian diadendum. Menurutnya sejak Presiden Soekarno, UUD 1945 belum dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Namun dia menyadari upaya tersebut akan menemui banyak kesulitan.

Baca Juga :  LaNyalla Minta RKHUP Tak Bungkam Kritik Publik

“Bagaimana saya dahulu kesulitan untuk hal ini. Waktu itu disebut kaji ulang sistem. Saya paparkan ke MPR, ke lembaga tinggi lain tetapi memang sulit. Karena yang berkepentingan sangat banyak. Terutama bekas orang-orang yang  ikut mengamandemen,” papar dia.

Hambatan lainnya juga berasal dari tangan-tangan global yang menginginkan Indonesia tetap liberal.

“Makanya saya menyarankan agar sosialisasi ke TNI dan Polri. Mereka ini harus dipegang, sebagai penjaga kedaulatan negara. Tidak benar kalau ada yang bilang TNI tidak boleh berpolitik. Justru menurut saya, TNI harus berpolitik, tetapi politik negara,” ujar dia.

Sedangkan Marsma TNI (Purn) Amirullah Amin mengaku akan mengikuti strategi dari Ketua DPD RI. Gagasan tersebut sangat tepat dan sesuai jalur Konstitusi.

“Namun perlu juga mempersiapkan alternatif lainnya. Sehingga ada jika plan A tidak berjalan, sudah ada plan B, plan C dan seterusnya,” katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Tim
Editor : Fiqram
Sumber : Lanyalla Center

Berita Terkait

DPR Ogah Pindah ke IKN, Usul Jakarta Jadi Ibu Kota Legislasi
Golkar Blak-blakan Minta Jatah 5 Menteri di Kabinet Prabowo
Kominfo Akhirnya Buka Suara Terkait Lokasi Server Alibaba yang Dipakai KPU
PDIP Sebut Harun Masiku Sebenarnya Korban
TPN Ganjar-Mahfud Sebut Kecurangan Pilpres 2024″By Design” dan Siap Digugat ke MK
Jaga Kelestarian Pulau-pulau Kecil, Ketua DPD RI Minta RUU Daerah Kepulauan Segera di Sahkan
Fraksi PSI: Calon Gubernur Jakarta, Kita Mencari Sosok Jokowi Baru
Golkar Persiapkan 1.040 Kadernya Bertarung di Pilkada 2024

Berita Terkait

Selasa, 5 Maret 2024 - 07:50 WIB

Di Masa Agresi ke Palestina, Menteri Israel Sebut Bulan Ramadan Harus ‘Dihapus’

Sabtu, 24 Februari 2024 - 13:35 WIB

Erdogan Beri Ucapan Selamat Kepada Prabowo Lewat Surat

Kamis, 22 Februari 2024 - 12:56 WIB

Arab Saudi Sebut Tidak Ada Negara yang Bela Israel di Mahkamah Internasional Karena Perbuatannya

Minggu, 18 Februari 2024 - 21:46 WIB

PM Inggris Kirim Surat Ucapan Selamat atas Kemenangan Prabowo

Sabtu, 17 Februari 2024 - 14:33 WIB

Putin Beri Selamat atas Kemenangan Prabowo

Senin, 13 November 2023 - 07:34 WIB

Arab Akhirnya Bertindak Soal Penjajahan Israel

Jumat, 13 Oktober 2023 - 08:36 WIB

Israel Siapkan Perang Melawan Palestian

Senin, 18 September 2023 - 12:21 WIB

Fundraising Dinner untuk Korban Perang Ukraina di Westin Jakarta

Berita Terbaru

Nasional

DPR Ogah Pindah ke IKN, Usul Jakarta Jadi Ibu Kota Legislasi

Senin, 18 Mar 2024 - 16:37 WIB

Nasional

Golkar Blak-blakan Minta Jatah 5 Menteri di Kabinet Prabowo

Senin, 18 Mar 2024 - 16:06 WIB