Bertemu Ketua DPD RI, Pelra Berharap Fasilitas Docking Khusus Kapal Rakyat di Jatim

Pada kesempatan tersebut, Oki Lukito juga mengadu tentang nasib nelayan di Jatim. Nelayan, ujarnya, hanya memiliki waktu efektif sekitar 180 hari dalam setiap tahun untuk melaut. Saat musim angin, mereka harus mencari pekerjaan lain, bahkan ada yg harus pergi ke Jakarta menjadi buruh bangunan atau buruh serabutan.

“Pemerintah harus hadir pada saat masa paceklik ikan. 5 bulan ini waktu yang lama sementara kebutuhan tiap hari. Nah, yang kita usulkan adalah alternatif pekerjaan seperti budidaya ikan di laut, kerang, rumput laut, bandeng laut atau kakap putih. Pemerintah harusnya membantu nelayan ini membuat keramba apung yang bisa digunakan untuk budidaya ikan laut agar mereka ada pekerjaan dan tidak harus meninggalkan desa,” ungkap Oki.

Di Jatim, ada sekitar 400 ribu nelayan yang tersebar di 22 kabupaten kota. Dengan tingkat kesejahteraan masih di bawah rata-rata. Ia menjelaskan, rata-rata nelayan tidak memiliki kapal dan kapal ukuran 30 GT rata-rata 22 ABK.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Saat pembagian hasil, sebesar sepertiga hasil tangkapan diberikan kepada pemilik kapal, sepertiga untuk nahkoda dan juru mesin dan sisanya untuk nelayan. Sehingga setiap satu orang nelayan hanya mendapatkan Rp 50 ribu hingga Rp 100 ribu setiap melaut. Padahal mereka butuh waktu minimal dua hari,” katanya.

Di sisi lain, Pemprov Jatim melakukan pembangunan pelabuhan ikan besar di beberapa lokasi dengan investasi besar juga.

Pembangunan pelabuhan ikan Mayangan Probolinggo misalnya, investasi yang dikeluarkan mulai tahun 2002 hingga saat ini sudah mencapai Rp 500 miliar. Padahal di sana jumlah kapal nelayannya hanya sekitar 300 kapal.

“Dan itu tidak hanya di Mayangan, tetapi juga di pelabuhan lain seperti di Pelabuhan Ikan Paiton. Itu juga dibangun mewah. Harusnya yang lebih diutamakan adalah kesejahteraan nelayan dengan memberikan program yang jelas. Nelayan tidak butuh pelabuhan mewah, yang mereka butuhkan adalah pelabuhan ikan dengan fasilitas lelangnya karena bisa meningkatkan harga jual ikan hasil tangkap. Tetapi dari beberapa pelabuhan yang dibangun mewah tersebut, hanya pelabuhan Sendang Biru yang ada proses lelangnya ,” tandasnya.

Menanggapi keluhan tersebut, LaNyalla mengatakan akan berupaya membantu untuk menyuarakannya. DPD RI, ujarnya, konsisten dalam membantu masyarakat nelayan untuk mendapatkan fasilitas yang bisa membantu meningkatkan kesejahteraan mereka.

“Kami berusaha membantu, termasuk DPD yang saat ini mendorong pengesahan RUU Daerah Kepulauan yang sudah masuk Prolegnas. Ini akan membantu masyarakat pesisir,” tegas LaNyalla.

Terkait pembangunan fasilitas docking kapal rakyat, ia berjanji akan meneruskan ke Gubernur Jawa Timur agar segera direalisasikan.

“Karena sangat mendesak dan sudah ada Pergub dan Perpresnya,” pungkasnya.

Halaman : 1 2