Bimtek Aparat Desa di Langkat ke Kota Medan Disinyalir Telan Miliaran Rupiah dan Diduga Ada “Sutradara” Cari Keuntungan

Senin, 7 November 2022 - 23:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DETIKINDONESIA.CO.ID, LANGKAT – Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) atau pelatihan pemerintahan desa dalam pengelolahan administrasi pertanahan dan legalitas, yang diikuti peserta ratusan Kepala Desa se- Kabupaten Langkat, pada hari Kamis sampai dengan Minggu ( 3 s/d 6 November- 2022 ) di Roddison Hotel Medan lalu, terkesan menghamburkan dana desa dan terus menjadi perbincangan publik, di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.

Pasalnya, kegiatan Bimtek yang diadakan di Kota Medan dikabarkan menelan anggaran Rp 1 miliar lebih. Hal ini diketahui berdasarkan lampiran surat bimbingan teknis masing- masing setiap peserta dibebankan biaya Rp 5 juta, pada peserta Kepala Desa se-Kabupaten Langkat.

Penggunaan anggaran Dana Desa (DD) yang tidak berdampak positif bagi masyarakat di desa yang dinilai mubazir dan terkesan menghamburkan dana desa itupun membuat
Arnis Safrin selaku Ketua PJMI Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Langkat kembali angkat bicara.

“Bimtek yang dilaksanakan, terkesan mencari keuntungan untuk penyelenggara, sebab setiap kepala desa yang mengikuti dibebankan biaya Rp 5 juta per orang atau per peserta,”ujar anis dengan nada tinggi , Senin (7/11/2022).

Lanjut Arnis, penggunaan Dana Desa (DD) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, jangan hanya Bimtek.

Selain itu, penggunaan dana desa harus berdasarkan juknis dan memperhatikan aspirasi masyarakat. Kalau memang penting, maka harus berdasarkan aspirasi, terutama aspirasi.

“Kini terhembus kabar, pogram Bimtek yang selama ini mewabah di Kabupaten Langkat, bukanlah rancangan desa, melainkan inisiatif pihak lain, yang diduga memanfaatkan
dana desa untuk mencari keuntungan dan kepentingan pribadi. Dan diduga ada “sutradara” yang bermain dibalik pelibatan perangkat desa pada kegiatan bimtek,” ujar Anis Safrin.

Baca Juga :  Mantapkan Pengawasan, Bawaslu Halsel, Gelar Apel Siaga Pilkada Serentak 2024.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Teguh
Editor : Admin
Sumber :

Berita Terkait

HIPMI Dorong Danantara Percepat dan Efisienkan Konsolidasi BUMN
Gubernur Maluku Apresiasi Penyelenggaraan Salam Fest dan Moluccas Digifest 2025
Bupati Maluku Tengah Resmi Berangkatkan Lima Atlet Sepak Bola ke Turnamen Malaysia
1 SSK Brimob Polda Kaltim Kawal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Suara PSU Kukar 2025
Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan oleh Presiden Prabowo Berlangsung Khidmat
Bupati TTU Falent Kebo Rayakan Paskah di Wini, Komitmen Dukung Pembangunan Gereja
Bupati Halmahera Selatan Tegaskan Sanksi Pemotongan TPP bagi Pegawai Tak Disiplin
Menteri Bahlil Lahadalia Pulang Kampung ke Fakfak, Disambut Bupati Fakfak Prosesi Adat

Berita Terkait

Kamis, 1 Mei 2025 - 15:35 WIB

Jelang May Day 2025, SPTJ Ambil Bagian dalam Soft Launching Aliansi Serikat Pekerja BUMD Jakarta Raya

Kamis, 1 Mei 2025 - 10:57 WIB

Justin DPRD DKI: Mutu Pendidikan Saat Ini Belum Mendukung Jakarta Menjadi Kota Global

Kamis, 1 Mei 2025 - 10:52 WIB

Legislator PSI Ikut Naik Transportasi Umum, Soroti Beberapa Masalah

Selasa, 29 April 2025 - 10:34 WIB

Pramono Wacanakan KJMU hingga S3, PSI Jakarta Sarankan Fokus Perluas Beasiswa S1 Strategis

Selasa, 29 April 2025 - 10:31 WIB

Legislator PSI Desak Pemprov DKI Tindak Tegas Pencurian Pelat Besi di JPO dan Kolong Tol

Jumat, 25 April 2025 - 16:52 WIB

PSI Jakarta Serukan Formula E Tak Pakai APBD dan Harus Beri Manfaat bagi Masyarakat Ibu Kota

Kamis, 24 April 2025 - 11:08 WIB

Kisruh Parkir Elektronik DKI, Francine PSI Soroti Kerusakan Mesin dan Praktik Pungli di Jalan Sabang

Rabu, 23 April 2025 - 19:43 WIB

August Hamonangan Menolak Kebijakan Parkir di Kantor Kecamatan, Wali Kota Juga Kena Tarif

Berita Terbaru