Buka Munas V GAPEKNAS dan Munas IV ATAKI, LaNyalla: Pembangunan Infrastruktur Harus Dibarengi Peningkatan SDM

Selasa, 30 November 2021 - 18:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DETIKINDONESIA.ID, JAKARTA – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menilai pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah akan lebih maksimal jika dibarengi peningkatan profesionalisme SDM. Oleh karena itu, LaNyalla meminta organisasi jasa konstruksi, sebagai stakeholder utama, ikut meningkatkan kualitas SDM.

Hal itu disampaikan saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) V Garda Pembangunan Nasional (GAPEKNAS) dan Munas IV Ahli Tenaga Anggota Konstruksi Infrastruktur (ATAKI) di Jakarta, Senin (29/11/2021).

“Pembangunan infrastruktur harus dibarengi dengan peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat di dalamnya, termasuk organisasi jasa konstruksi sebagai stakeholder utama,” tegas dia.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dengan kombinasi antara pemerataan infrastruktur dan kualitas SDM, LaNyalla optimis return of investment dalam pembangunan infrastruktur akan lebih terukur dan memiliki kepastian.

Baca Juga :  LaNyalla Ajak Gawagis Dorong Konsensus Nasional Agar Bangsa Kembali ke Pancasila

“Sehingga peningkatan kualitas SDM yang ada di GAPEKNAS dan ATAKI tidak bisa ditawar lagi. Organisasi ini harus ketat dalam menerapkan filter kualitas. Karena hanya organisasi yang kuat dan teruji yang akan mampu bertahan dan bersaing di era masa depan,” tegasnya.

Menurut LaNyalla, saat ini tidak bisa lagi memakai rumus pertemanan atau yang penting ada, tetapi harus benar-benar dipastikan bahwa mereka yang terlibat dalam sebuah kegiatan perusahaan jasa konstruksi harus memenuhi semua persyaratan yang berlaku.

LaNyalla menjelaskan, kehadiran SDM yang profesional akan memastikan pembangunan infrastuktur di Indonesia berjalan dengan baik dan berkualitas.

Menurut LaNyalla, ketika infrastruktur pada suatu negara lemah, hal itu berarti perekonomian berjalan secara tidak efisien.

Baca Juga :  Fachrul Razi Sinyalir Isu Penundaan Pemilu 2024 dan Perpanjangan Masa Presiden Hanya Sensasi Parpol

“Lemahnya infrastruktur dapat membuat sebuah negara harus menanggung high cost economic bagi rakyat. Sebab, logistic supply chain menjadi mahal dan mobilitas sosial terhambat,” tuturnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Tim
Editor : Harris
Sumber :

Berita Terkait

Temui Ketua Komisi II DPR RI, Eki Pitung beri Rekomendasi Perubahan UU 29 Tahun 2007
Dukung UUD 45 Naskah Asli, Eki Pitung Berikan Peci Merah pada LaNyalla
Fachrul Razi Kembali Terpilih Sebagai Ketua Komite I DPD RI Tahun 2023-2024
Silaturahmi Raja dan Sultan, Tuntut MPR Kembali Sebagai Lembaga Tertinggi Negara
Tingkatkan Semangat Petani Sula, Alien Mus: Saya Sudah Berjumpa Dengan Investor
Resmi Mendaftar di KPU Kepsul, Gerindra Target Panen Kursi Pemilu 2024
Bantu Kesulitan Warga, Safrin Gailea Bagikan Beras di Bulan Ramadan
Bentuk Diskriminasi, Senator Asal Papua Barat M.Sanusi Rahaningmas Minta Edaran Buka Bersama Ditidakan Segera Dibatalkan

Berita Terkait

Sabtu, 2 Maret 2024 - 12:32 WIB

Miris! Alih Fungsi Hutan Mangrove di Langkat Analisis 60%, Walhi Sumut: Lemahnya Penegakan Hukum

Sabtu, 2 Maret 2024 - 07:51 WIB

PT. GMM Di Halsel Akui Belum Penuhi Hak Masyarakat Di Lingkar Tambang

Sabtu, 2 Maret 2024 - 07:42 WIB

SBGN Pulau Morotai Gugat PT Halmahera Explores Di Nakertrans dan Pengadilan

Sabtu, 2 Maret 2024 - 07:03 WIB

Caleg PKB Temukan Dugaan Salah Hitung di Kecamatan Botang Lomang

Jumat, 1 Maret 2024 - 15:55 WIB

Anies Baswedan Akhirnya Buka Suara Terkait Peluang Maju Pilgub DKI Jakarta

Jumat, 1 Maret 2024 - 14:03 WIB

Prabowo Ingin Sulap Tebu Hingga Singkong Jadi Bensin Demi Setop Impor BBM

Jumat, 1 Maret 2024 - 11:14 WIB

Sah! MK Hapus Ambang Batas Parlemen 4% Berlaku di 2029

Jumat, 1 Maret 2024 - 11:01 WIB

Praktisi Hukum Soroti Kinerja Polsek Kayoa

Berita Terbaru