Dari Ende, LaNyalla Gelorakan Indonesia Kembali ke Pancasila

DETIKINDONESIA.CO.ID, ENDE – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengajak Indonesia untuk kembali ke Pancasila. Ajakan itu disampaikan di Ende, Nusa Tenggara Timur, saat menyampaikan pidato Simposium Pembumian Pancasila, Senin (30/5/2022).

“Mari kita bertekad. Dari Ende kita gelorakan, Indonesia harus kembali kepada Pancasila. Bahwa kami Bangsa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan model baru melalui sistem Liberalisme dan Kapitalisme. Sekali layar terkembang, surut kita berpantang,” tuturnya.

Senator asal Jawa Timur itu optimistis Indonesia akan selamat dan berjaya kembali jika kembali kepada sistem yang digali oleh para Pendiri Bangsa. Sebaliknya, kita jangan menjadi bangsa yang durhaka kepada para pendiri bangsa.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca Juga :  64 Tahun LaNyalla: Sang Pemberani dan Tulus Perjuangan Kembali Ke UUD 1945 Yang Asli

Menurutnya, konsistensi bangsa dan negara ini dalam menjalankan nilai-nilai Pancasila yang digali Bung Karno di Kota Ende semasa pengasingan Proklamator tersebut patut menjadi pertanyaan.

Padahal kita semua tahu, bahwa Pancasila adalah nilai-nilai luhur yang sesuai dengan watak bangsa Indonesia. Apalagi Pancasila sama sekali tidak bertentangan dengan agama apapun. Bahkan Pancasila menempatkan Ketuhanan sebagai sila pertama.

“Pertanyaannya, apakah bangsa dan negara ini masih konsisten menjalankan Pancasila sebagai way of life? Apakah sistem Demokrasi kita dan sistem Ekonomi kita hari ini masih bersumber dari Pancasila? Mari kita jawab dengan jujur dan fakta,” katanya.

LaNyalla menjelaskan, permasalahan ini terjadi karena sejak Amandemen Konstitusi tahun 1999 hingga 2002 Indonesia telah mengubah secara total sistem tata negara.

“Amandemen telah mengubah lebih dari 90 persen isi dari Pasal-Pasal di dalam UUD 1945 naskah asli. Dari semula Demokrasi Pancasila dan Ekonomi Pancasila, telah berubah menjadi Demokrasi barat yang liberal dan ekonomi yang kapitalistik,” katanya.

LaNyalla menambahkan, dari Amandemen tersebut, kekuasaan yang besar diberikan kepada Partai Politik. Sehingga elemen-elemen Non-Partisan, termasuk unsur Golongan-Golongan sebagai bagian dari pemilik kedaulatan telah kehilangan perannya.

“Akibatnya, sekarang hanya Partai Politik yang menentukan arah perjalanan bangsa. Karena hanya Partai Politik yang bisa mengajukan dan mengusulkan calon presiden yang harus dipilih oleh rakyat,” katanya.

Tidak itu saja, Partai Politik melalui Fraksi di DPR juga yang membentuk Undang-Undang bersama Pemerintah yang hasilnya mengikat seluruh warga negara untuk tunduk dan menjalankan.

Halaman : 1 2 Selanjutnya