Dedi Mulyadi Instruksikan Seluruh Jajaran Pemerintah Cegah Konflik Sosial

DETIKINDONESIA.CO.ID, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengimbau seluruh jajaran pemerintahan dari tingkat provinsi hingga desa untuk mengambil langkah tegas dalam mencegah pelanggaran yang dapat memicu konflik sosial di masyarakat.

Dalam keterangannya, Dedi Mulyadi—yang akrab disapa KDM—menekankan pentingnya penerapan hukum yang adil dan merata, serta tanggung jawab setiap individu dalam menunaikan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

KDM menyoroti bahwa pembiaran terhadap aktivitas ilegal seperti pembangunan tanpa izin di sepanjang bantaran sungai dan area trotoar menjadi salah satu faktor utama penyebab konflik sosial berkepanjangan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Setiap unsur pemerintah harus aktif menanggapi dan tidak tinggal diam terhadap pelanggaran yang bisa memicu keresahan sosial,” ujarnya.

KDM juga memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian atas dedikasinya dalam menegakkan hukum dan menjaga ketertiban umum. Ia menekankan bahwa segala bentuk kekerasan, baik yang ditujukan kepada aparat maupun masyarakat, harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Semua warga negara wajib mematuhi hukum. Kami akan menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang demi mencegah potensi konflik yang merugikan masyarakat,” tambahnya.

Lebih lanjut, KDM mengajak masyarakat untuk ikut terlibat aktif dalam menjaga ketertiban serta mendukung berbagai program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama.