Demokrasi Majemuk

Oleh: Yudi Latif – Pengamat Politik

Saudaraku, gelombang pasang politik identitas destruktif di bagai belahan bumi menunjukkan gejala ketergagapan demokrasi dlm menangani kecenderungan pluralisasi etno-kultural.

Hal itu tersimpul dlm buku The Great Experiment: Why Diverse Democracies Fall Apart and How They Can Endure, karya Yascha Mounk (2022).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Perkembangan demokrasi sejak awal pertumbuhannya spt di Athena hingga demokrasi modern di AS terbiasa menangani masyarakat homogen, atau masyarakat plural dgn suatu identitas dominan mensubordinasikan yg lain.

Kerajaan atau kekaisaran lebih efektif dlm menangani masyarakat heterogen. Alasannya, di dlm kerajaan (kekaisaran), rakyat tak terlalu berpengaruh dlm menentukan hukum dan kebijakan. Dlm demokrasi, peran rakyat sangat menentukan, oleh krn itu setiap kelompok bersaing utk mempengaruhinya.

Sejauh ini, belum pernah ada demokrasi yg berhasil menangani masyarakat majemuk scr setara, dgn memperlakukan segala golongan scr fair. Masyarakat heterogen telah lama menderita akibat dominasi kelompok mayoritas atau minoritas, dan anarki permusuhan antarkelompok krn lemahnya otoritas pemerintahan. Banyak org pesimis bahwa masyarakat heterogen bisa hidup berdampingan dlm harmoni, lalu tergoda seruan fasistik.

Untuk menjawabnya, demokrasi hrs menjalani proses eksperimentasi baru. Demokrasi kian perlu mengembangkan budaya kewargaan multikultural dgn menghormati perbedaan scr setara seraya mengupayakan kerangka titik temu. Tidak dlm bentuk “melting-pot” ala AS yg memaksa golongan minoritas berasimilasi pd kelompok dominan. Tidak dlm bentuk “salad bowl” ala Libanon, yg memberi kapling-kapling terpisah bg setiap golongan tanpa ruang peleburan. Bentuk idealnya sejenis “public park”, yg memberi ruang riungan bg masing-masing identitas seraya menyediakan arena permainan bersama, ajang bbgai kelompok bisa terlibat dan melebur.

Demokrasi jg memerlukan tata kelola politik inklusif yg menjamin kesetaraan politik dan kesempatan; tak hanya mengamodasi suara mayoritas, tp jg melindungi golongan minoritas-marjinal dan asal-usul teritorial, dgn kemampuan tata sejahtera yg berkeadilan dan berkemakmuran (Edulatif No. 11).