Dorong Bukti Baru, Polda Dalami Kasus yang Dilaporkan Ricky Wikileaks

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Penasehat Hukum Priscillia Georgia, Ricky Wijaya, S.H yang dikenal dengan sebutan Ricky Wikileaks kembali sambangi Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya (PMJ) guna melakukan wawancara lanjutan terkait laporan pada tanggal 8 Juni 2023 dengan bukti Laporan Polisi No: LP/B/3219/VI/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA dengan Penyidik Unit 1, Keamanan Negara (Kemnag), Selasa (27/6/2023) Siang.

Selain undangan wawancara oleh penyidik, Ricky juga menyerahkan kembali temuan baru berupa bukti yang diduga dapat menyeret terlapor masuk dalam tindakan pidana. Namun, temuan ini dianggap dapat melibatkan beberapa nama ikut terseret didalamnya.

Didampingi oleh Roger Melles sebagai penerima kuasa dari Priscillia Georgia yang tidak dapat hadir, Ricky Wikileaks memberikan keterangan terkait pasal baru yang dilanggar oleh pihak terlapor.

Baca Juga :  Penandatanganan Akta Van Dading, Wikileaks: Meskipun Damai tapi Sebenarnya Kami Menang

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Wawancara atau permintaan keterangan yang dilakukan oleh penyidik memakan waktu sekitar -/+ 5 jam dalam proses pengumpulan data dan temuan barang bukti sebelum dilakukan pemanggilan kepada pihak terlapor oleh kepolisian.

“Jadi tadi di dalam ruangan, penyidik melakukan wawancara kembali sebelum gelar perkara lanjutan dilakukan, dalam menetapkan beberapa Pasal KUHP kepada terlapor atas tindakan pidananya,” ujar Wikileaks saat memberikan keterangan kepada awak Detik Indonesia di Kantin PMJ, Selasa (27/6/2023) Malam.

Wikileaks juga menambahkan bahwa proses laporan pidana tersebut merupakan langkah lanjutan atas perbuatan yang dinilai merugikan kliennya selama kurun waktu -/+ 12 tahun terakhir untuk mempertahankan asetnya dalam bentuk surat berharga (Sertifikat Hak Milik) rumah atas nama Agustina Th Raweyai di Kota Wisata, Cibubur.

“Meskipun kami telah melakukan perdamaian dalam perkara perdata nomor 129 di PN Cibinong, namun untuk pidananya terpisah karena dilakukan di tempat yang berbeda,” jelasnya.

Satu per satu akan diselesakan, lanjut Wikileaks, “kita selesaikan dulu Akta Perdamaian (Van Dading) di PN Cibinong setelah klien saya melakukan pelunasan piutang. Sementara untuk pidananya akan dibahas kembali dengan pihak pelapor dan terlapor sambil kita minum kopi.

Sementara pasal yang dituduhkan adalah Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan menerbitkan PPJB oleh terlapor sebelum putusan PK tanpa pemberitahuan nama yang tertulis dalam sertifikat tersebut pada 3 Desember 2021 silam, Pasal 336 dan 335 KUHP tentang tindakan premanisme dan intimidasi yang diduga dilakukan oleh orang suruhan terlapor, dan tindakan pidana memasuki halaman/perkarangan rumah orang lain tanpa ijin untuk mengambil gambar/foto untuk keuntungan pribadi dengan tujuan komersil, memasang iklan penjualan objek yang menjadi sengketa tanpa ijin dari pemilik rumah sebelum putusan pengadilan.

Dalam hal ini, pihak Kepolisian Polda Metro Jaya sudah mengantongi nama-nama orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut yang diduga sering dilakukan oleh jaringan mafia perbankan dalam melakukan aksinya, dan akan melakukan pemanggilan dalam waktu dekat.