Dorong Isu Anak ke Presiden, Kongres Anak Nasional 2022 Melahirkan 9 Poin Suara Anak Nasional

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA - Kongres ke-15 Anak Indonesia yang diselenggarakan di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, menghasilkan sembilan poin suara anak nasional yang akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) serta instansi kementerian lain, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Kementerian Sosial (Kemensos), The Union TC Asia Pasific dan di semua jenjang provinsi dan kota/kabupaten. Duta Anak Nasional 2022 dari Provinsi Banten, Alya Eka Khairunnisa mengatakan, 9 poin yang dihasilkan dalam kongres tersebut berasal dari para delegasi dari berbagai daerah yang membawa isu-isu daerahnya. Masalah-masalah yang ada disusun sehingga menjadi hasil akhir. “Karena tema tahun ini “Anak Sehat Dan Berdaya Indonesia Kuat” jadi setiap delegasi dari provinsi masing-masing itu membawakan isu-isu dari daerahnya yang berkaitan dengan klaster pertumbuhan anak-anak. Kemudian didiskusikan, dan apa saja prioritas masalah yang ada disebagian besar wilayah Indonesia, akhirnya disusun suaranya seagai hasil akhirnya,” papar Alya Eka Khairunnisa pada konfrensi pers di Hotel Grand Cempaka, jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Minggu (27/11/2022) pagi. Ke-9 Poin Suara Anak Nasional tersebut dibacakan bersama oleh sejumlah delegasi dari provinsi di Indonesia dihadapan perwakilan Menteri PMK RI, Ketua Umum LPAI, Seto Mulyadi serta tamu undangan lainya. Sembilan Poin suara anak Indonesia tersebut, diantaranya adalah: 1. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) adalah organisasi penggiat perlindungan anak yang kelembagaannya disahkan oleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI serta kepengurusannya diresmikan oleh Surat Keputusan Menteri Sosial RI. Sebagai lembaga independen yang aktif menjalankan kegiatan pemenuhan hak dan kepentingan terbaik anak sejak tahun 1998, LPAI memiliki kantor-kantor Lembaga Perlinduangan Anak (LPA) daerah yang tersebar di provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia. LPAI dipimpin oleh Ketua Umum Prof.Dr. Seto Mulyadi dan Sekretaris Umum Ir. Titik Suhariyati. 2. Mengingat banyak sekali permasalahan, baik sosial, kesehatan, dan hukum yang berkaitan dengan anak. Banyak sekali anak yang menjadi korban kekerasan, pelecehan seksual, pengguna narkotika dan zat adiktif, gizi buruk, dan lain sebagainya. Begitu beragam masalah-msalah yang berkaitan dengan anak yang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini, perlu menjadi perhatian khusus dari kita semua. Mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, maupun pemerintah kita harus mampu memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak yang maskimal, tanpa membedakan antara satu anak dengan anak yang lainnya, dikarenakan anak merupakan tonggak pembangunan generasi penerus bangsa, maka keberadaannya patut kita hargai dan dijaga. 3. Kongres Anak Indonesia (KAI) merupakan salah satu program yang diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia setiap tahun. Akan tetapi, dikarenakan masalah Pandemic Covid-19, sehingga beberapa tahun terakhir ini Kongres Anak Indonesia tidak dapat diselenggarakan. 4.Dalam rangka mewujudkan hak partisipasi anak dan mendukung anak untuk dapat menyampaikan gagasan dan opini dihadapan pemangku kebijakan (pemerintah), Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyelenggarakan Kongres Anak Indonesia (KAI)Tahun 2022 dengan tema kegiatan “Anak Sehat dan Berdaya, Indonesia Kuat”. 5.Kongres Anak Indonesia tahun 2022 ini diselenggarakan secara Hybrid (Daring dan Luring), dengan jumiah peserta 248 Anak (Daring/Online), dan 26 Anak (Luring/Daring). Terdapat 274 Anak, peserta kongres dari 26 Provinsi. Peserta Daring (ofline) dihadirkan dari Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten. 6. Dalam penyelenggaraan Kongres Anak Indonesia juga dibarengi dengan kegiatan seminar nasional dengan beberapa narasumber dari beberapa kementerian, yaitu: 1. KEMENKO PMK RI 2. KEMEN KOMINFO RI 3. KEMENKES RI 4. KEMEN PPPA RI 5. KEMENSOS RI 6. THE UNION TC ASIA PASIFIC 7. Peserta Kongres Anak Indonesia mewakili lima klaster hak anak, yaitu: 1. Hak Sipil dan Kebebasan; 2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternative; 3. Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga; 4. Pendidikan, Waktu Luang dan Aktifitas Kebudayaan; 5. Perlindungan Hukum 8. Peserta Kongres dibagi dalam lima komisi yaitu: 1.Komisi I : Komisi Pendidikan dan Budaya; 2.Komisi II : Komisi Partisipasi Anak 3.Komisi III : Komisi Jaringan dan Teknologi 4.Komisi IV : Komisi Kesehatan dan Kesejahteraan 5.Komisi V : Komisi Perlindungan Khusus 9. Dari hasil sidang kelima komisi tersebut menghasilkan 9 (Sembilan) poin suara anak nasional, yaitu: 1. Memohon kepada pemerintah untuk serius memeratakan pemberian asupan gizi anak guna mencegah stunting. 2. Mengajak masyarakat untuk lebih pro aktif dalam kepedulian terhadap kasus kekerasan dan perundungan terhadap anak. 3. Memohon kepada pemerintah uniuk meralakan akses pendidikan yang berkualitas, gratis, dan di evaluasi secara berkala terutama bagi anak yang kurang mampu, daerah 3T, korhan perkawinan anak, ABH, dan penyandang disabilitas. 4. Memohon kepada pemerintah untuk memberikan akses sarana maupun prasarana teknologi secara merata dan tepat sasaran di daerah terpencil seluruh Indonesia, serta akses internet berkualitas dan ramah anak. 5. Memohon kepada pemerintah untuk melindungi anak dengan meregulasi dan melarang iklan, promosi, dan sponsor rokok di lingkungan terdekat anak serta menutup akses rokok untuk anak. 6. Memohon kepada pemerintah untuk menyediakan ruang partisipasi anak yang nyaman dan aman serta, berpatisipasi dalam setiap kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan anak, terutama musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbang). 7. Meminta pemerintah untuk tegas meregulasi dalam melindungi anak dari praktik perkawinan usia anak. 8. Memohon kepada pemerintah untuk menjamin keamanan anak ketika menggunakan internet dengan memperkuat sistem filtrasi pornografi dan informasi yang tidak layak anak di internet. 9. Memohon kepada pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk mengoptimalkan ruang partisipasi anak dalam segala bidang, seperti pendidikan, olahraga serta kesenian.

Penulis	: Michael
Editor	: Michael
Sumber	: Special Report

Dorong Isu Anak ke Presiden, Kongres Anak Nasional 2022 Melahirkan 9 Poin Suara Anak Nasional

Tetap terhubung dengan kami:

Komentar:

Michael Yusuf

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Selamat Jalan Anies Baswedan, Partai Ummat Siap Berlabu di Prabowo

Walikota Tidore Kepulauan Resmi Lepas 54 Peserta RAINAS Ke XII Tahun 2023

Dalam Rangka Menghadirkan Kampus di Kaimana, Bupati Freddy Thie Minta Petunjuk dan Kordinasi Ke Menteri Kordinator Muhadjir Effendy

Tetap terhubung dengan kami:

Komentar:

Michael Yusuf

With Product You Purchase

Subscribe to our mailing list to get the new updates!

Polda Bali Digeruduk Puluhan CPMI yang Didampingi PBH Peradi Sai Laporkan PT. MAG

Tb. Massa Djafar : 10 Tahun Terakhir Oligarki Melemahkan Indonesia

Related Articles

Presenter DETIK TV Andi Eka Asdiana Warti Raih Magister Sains Odontologi Forensik dan Lulus Predikat Cum Laude di UI

Suami Dianiaya Sampai Terkapar, Silviany Minta Polsek Medan Timur Segera Tangkap Pelaku

Pelantikan Pengurus HEBITREN di Papua Barat Daya

Untuk Kepentingan Pariwisata, Perikanan dan Pertanian Buru Selatan, Bupati Safitri Kunjungi Jepang Bersama Sejumlah Bupati Daerah Lain

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Selamat Jalan Anies Baswedan, Partai Ummat Siap Berlabu di Prabowo

Walikota Tidore Kepulauan Resmi Lepas 54 Peserta RAINAS Ke XII Tahun 2023

Dalam Rangka Menghadirkan Kampus di Kaimana, Bupati Freddy Thie Minta Petunjuk dan Kordinasi Ke Menteri Kordinator Muhadjir Effendy