DPD GPM Malut, Soroti Sejumlah Permasalahan Proyek Ruas Jalan Nasional

DETIKINDONESIA.CO.ID, TERNATE - Pelayan Pemerintah terhadap masyarakat adalah salah satu keharusan konstitusi, yang harus atau wajib di patuhi dan di laksanakan sebagaimana mestinya tanpa ada penyimpangan, dalam setiap dan atau kebijakan-kebijakan pemerintah Negara. Akan tetapi suda berapa fase yang telah kita lewati bersama dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara, ternyata yang di temui dan kita alami saat ini adalah kebijakan Pemerintah yang telah keluar jauh dari cita-cita revolusi 17 Agustus 1945, yakni membangun masyarakat yang adil dan makmur," Hal ini disampaikan oleh Ketua DPD GPM Malut, Sartono Halek. Bahkan lanjut, Sartono, prakatek pemerintah ahir-ahir ini cenderung menampakan banyak dugaan tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan ini terjadi dihampir semua instansi Pemerintahan. Misalkan yang terjadi saat ini di wilayah Provinsi Maluku Utara (Malut), salah satunya Proyek preservasi jalan Nasional, ruas Halmahera tepatnya ruas Weda - Mafa - Matutin - Saketa. Dimana saat ini proyek tersebut mengalami keterlambatan, atau sudah melampaui batas waktu sebagai mana ketentuan kontrak, dan saat ini berstatus SHOW CAUSE MEETING (SCM 3). Selain itu pekerjaan proyek preservasi ruas jalan Weda - Sagea - Patani tahun anggaran 2021, dengan nilai kontrak Rp. 43.573.070.000,00 (Empat Miliar Lima Ratus Tuju Puluh Tiga Juta Tuju Pulu Ribu Rupiah), yang dikerjakan oleh pihak rekanan PT. Buli Bangun, tidak sesuai dengan prosedur dikarenakan ada dugaan pengalihan lokasi kerja, dari jalan Nasional ke jalan Kabupaten kurang lebih dua kilo meter pada beberapa titik, termasuk daerah telaga Nusliko, Halmahera Tengah. Sementara itu pekerjaan ruas Sofifi - Akelamo dan Payahe - Weda, melalui anggaran APBN tahun 2022, senilai Rp. 30.529.964.000,00 (Tiga Pulu Miliar Lima Ratus Dua Pulu Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Pulu Empat Ribu Rupiah), yang dikerjakan oleh pihak rekan PT. Amara Marga Jaya diduga mengalami keterlambatan atau sudah melampaui batas waktu sebagai mana ketentuan kontrak, dan saat ini berstatus SHOW CAUSE MEETING (SCM 3). Belum lagi item pekerjaan talud penahan longsoran ruas Weda - Mafa, Mafa - Saketa, pada sisi kanan badan jalan, hingga saat ini belum selesai dikerjakan bahkan di duga pekerjaan Lapisan Pondasi Atas (LPA) tidak sesuai spesifikasi teknis, pasal nya pekerjaan tersebut tidak mencapai 20 Cm sebagaimana ketentuan minimum, dan di duga material yang di gunakan adalah material campuran pasir dan batu bulat dan atau tidak menggunakan material full bidang pecah. Parahnya lagi pakerjaan proyek jembatan ake tiabo yang telah dilakukan pemutusan kontrak dengan pihak rekanan PT. Viktori Sinergi, juga diduga hingga saat ini belum dilakukan pelunasan upah buruh lokal, yang bekerja pada proyek tersebut. Sejumlah permasalahan dugaan tindak pidana korupsi tersebut di atas tentunya telah melanggar ketentuan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2021 atas perubahan Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-undang Nomor: 28 tahun 1999, tentang penyelenggara negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 12 tahun 2021 perubahan atas Perpres Nomor: 16 tahun 2018, tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Olehnya itu atas nama Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Maluku Utara, secara kelembagaan mendesak kepada Polda Dan Kejati Malut, agar mengusut tuntas sejumlah permasalahan tersebut diatas, serta melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada sejumlah PPK dan Rekanan, atas sejumlah pekerjaan proyek yang di duga kuat bermasalah tersebut. DPD GPM Malut, juga mendesak kepada Dirjen Bina Marga Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) RI, untuk mengevaluasi dan mencopot sejumlah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada BPJN Malut, diantaranya; 1. Jooni Seisi Margaret Manus, ST. MT jabatan PPK HALMAHERA 2.2 raus Weda - Sagea - Patani, dan Pulau Gebe, karena sejumlah proyek yang di tangani mengalami keterlambatan dan di duga pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknik. 2. Wahyadi, ST, jabatan PPK HALMAHERA 2.1 ruas Sp. Dodinga, Sofifi - Akelamo dan Payahe - Weda, karena sejumlah proyek yang di tangani mengalami keterlambatan 3. Ali Afandy, jabatan PPK HALMAHERA 2.3 ruas Weda - Mafa, Matutin - Saketa, karena sejumlah pekerjaan proyek di ruas tersebut mengalami keterlambatan serta terindikasi tidak sesuai spesifikasi. 4. Ema Amelia, ST, jabatan PPK Pada ruas Halmahera Utara, diduga tidak mampu dan gagal mengendalikan sejumlah proyek, termasuk jembatan ake tiabo yang berujung pemutusan kontrak. Sartono juga meminta kepada DPR RI Komisi V, agar melakukan monitoring disejumlah pekerjaan ruas jalan nasional, yang saat ini ditangani pihak Bali Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Malut, yang di duga bermasalah tersebut dan melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Menteri PUPR RI.

Penulis	: ST
Editor	: Harris
Sumber	:

DPD GPM Malut, Soroti Sejumlah Permasalahan Proyek Ruas Jalan Nasional

Tetap terhubung dengan kami:

Komentar:

Supanji Tawary

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

PLN Peduli Bantu Perbaikan Infrastruktur Sekolah yang Rusak Akibat Gempa

Nathalie Holscher Tiba di Rumah Sakit, Jalani Bedah Cesar Minggu 12 Desember 2021

Duta Wisata Shafa Azahra, Dari Program Mengajar Desa Untuk Indonesia

Tetap terhubung dengan kami:

Komentar:

Supanji Tawary

With Product You Purchase

Subscribe to our mailing list to get the new updates!

Simpan Sabu-sabu dalam Kantong Celana, Sayuti di Tangkap Polisi

Heboh! Mantan Anggota Dewan di Langkat Diduga Ditembak Saat Naik Motor

Related Articles

Tebar Kebaikan Untuk Sesama, GTK Kepsul Salurkan Bantuan Pada Warga Lansia

Sekda Pultab Buka STQ Ke – V Tingkat Kabupaten

Konsep Smart City akan Diterapkan di Kota Bobong

Kapolres Tikep Ancam Anggotanya, Tidak Ada Toleransi Jika Terlibat Narkoba

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

PLN Peduli Bantu Perbaikan Infrastruktur Sekolah yang Rusak Akibat Gempa

Nathalie Holscher Tiba di Rumah Sakit, Jalani Bedah Cesar Minggu 12 Desember 2021

Duta Wisata Shafa Azahra, Dari Program Mengajar Desa Untuk Indonesia