DPD RI Semakin Jauh Dari Respek Publik, Ini Kata Perludem

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA  –  Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengkritik pernyataan dari Ketua DPD Lanyalla Mahmud Mattalitti yang ingin agar MPR memilih dan melantik Presiden. Menurutnya, pernyataan itu bisa menjauhkan DPD dari rakyat.

“Bicara pilpres tidak langsung hanya akan makin menjauhkan DPD dari respek publik. Alih-alih mendapatkan dukungan, jangan-jangan malah masyarakat bisa makin antipati pada DPD sehingga bisa pula berdampak pada atensi publik terhadap pemilu DPD pada 2024 mendatang,” kata Titi saat dihubungi, Rabu (16/8/2023).

Menurut Titi, jika alasan penghapusan pilpres langsung adalah karena lahirkan politik kosmetik mahal, maka alasan itu pun berlaku untuk pileg DPR dan DPD.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Hal yang sama juga bisa terjadi untuk pemilu legislatif. Konklusi akhirnya bisa fatal, penghapusan hak rakyat untuk memilih langsung para wakilnya secara menyeluruh,” katanya.

Titi tak menutup mata masih ada masalah dalam Pilpres seperti polarisasi atau fragmentasi. Masalah itu dianggap bersumer dari partai politik.

“Memang ada sejumlah masalah dalam pilpres misalnya polarisasi atau fragmentasi di tengah pemilih. Tapi hal itu muaranya juga bersumber dari partai politik dan akses pada pencapresan yang dipersempit oleh adanya persyaratan ambang batas pencalonan presiden,” ucapya.

Dia pun meminta DPD lebih baik fokus bekerja dibandingmengeluarkan wacana MPR memilih presiden. Sehingga, warga banyak yang peduli dan memilih calon DPD.

“Apalagi menjelang pemilu 2024 banyak tantangan yang dihadapi DPD. Misalnya saja, pada Pemilu 2019 lalu, surat suara DPD adalah yang mencatat surat suara tidak sah (invalid votes) tertinggi, yaitu mencapai 29 juta suara tidak sah yang setara dengan 19% lebih pengguna hak pilih pemilu,” katanya.

“Kebanyakan suara tidak sah disebabkan pemilih membiarkan surat suara tidak tercoblos. Hal itu karena pemilih tidak kenal dan tidak merasa ada urgensi memilih calon anggota DPD,” ucapnya.

Ketua DPD Usul MPR Pilih Presiden Ketua DPD RI Lanyalla Mahmud Mattalitti bicara soal proposal kenegaraan, yakni menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara lagi dan berhak memilih serta melantik presiden. Lanyalla mengatakan pemilu justru melahirkan politik kosmetik yang mahal.

Hal ini disampaikan Lanyalla dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR/DPD RI tahun 2023 di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8). Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut hadir dalam acara sidang tahunan.

Lanyalla mulanya menyinggung keputusan Sidang Paripurna DPD RI tanggal 14 Juli 2023, yang salah satunya mengusulkan mengembalikan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara. Dia mengajak berbagai pihak menghentikan kontestasi politik yang menurutnya diraih dengan cara liberal.

“Mari kita hentikan kontestasi politik yang semata-mata ingin sukses meraih kekuasaan dengan cara liberal. Karena telah menjadikan kehidupan bangsa kita kehilangan kehormatan, etika, rasa dan jiwa nasionalisme serta patriotisme,” kata Lanyalla.

Menurut Lanyalla, pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat malah melahirkan politik kosmetik yang mahal. Dia menilai proses pemilihan pemimpin sekadar bermodalkan popularitas.

“Pemilihan Presiden secara langsung yang kita adopsi begitu saja, telah terbukti melahirkan politik kosmetik yang mahal dan merusak kohesi bangsa. Karena batu uji yang kita jalankan dalam mencari pemimpin nasional adalah popularitas yang bisa difabrikasi,” ujarnya.

Lanyalla lalu menyinggung elektabilitas bakal calon presiden (bacapres) potensial yang menurutnya menggiring publik melalui angka-angka. Dia mengkritik proses pilpres karena rakyat disodorkan realitas politik yang telah didesain.

“Begitu pula dengan elektabilitas yang bisa digiring melalui angka-angka. Lalu disebarluaskan oleh para buzzer di media sosial dengan narasi-narasi saling hujat atau puja-puji buta. Dan pada akhirnya, rakyat pemilih disodori oleh realita yang dibentuk sedemikian rupa,” katanya.