DPR dan Kewenangan Evaluasi Pejabat Negara

Selasa, 25 Februari 2025 - 14:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dr. Saiful Anam, SH., MH.Pakar Hukum Tata NegaraKetua Pusat Riset Politik Hukum Kebijakan Indonesia (PRPHKI) (Istimewa)

Dr. Saiful Anam, SH., MH.Pakar Hukum Tata NegaraKetua Pusat Riset Politik Hukum Kebijakan Indonesia (PRPHKI) (Istimewa)

DETIKINDONESIA.CO.ID

DPR DAN KEWENANGAN EVALUASI PEJABAT NEGARA

Hingar bingar tentang penambahan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan memperluas kewenangannya melalui perubahan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib), yakni dengan dapat mengevaluasi pejabat yang mereka pilih atau ajukan, melalui peraturan tata tertib menuai kritik dari berbagai kalangan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Perubahan tersebut sangat mengejutkan publik, hal itu dikarenakan pengawasan DPR diperluas dengan tidak sebagaimana mestinya yaitu sampai dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon pejabat negara yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.

Bahkan tidak hanya itu, sifat evaluasi DPR tersebut bersifat mengikat dan disampaikan oleh Komisi yang melakukan evaluasi kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti. Artinya DPR sangat serius untuk melakukan evaluasi bahkan mengarah kepada recall kepada Pejabat Negara yang telah dipilihnya.

Baca Juga :  Puasa dan Kepemimpinan: Amanah yang Harus Dijalankan dengan Adil

Kewenangan DPR dalam pengevaluasian Pejabat Negara dilatarbelakangi oleh adanya besarnya kewenangan DPR dalam pengisian Pejabat Negara yang pada akhirnya berimbas kepada meluasnya kewenangan hingga dapat melakukan recall terhadap pejabat negara.

Secara kewenangan pelibatan DPR dalam pengisian Pejabat Negara cenderung banyak bermasalah dalam pelaksanaannya, selain fungsi utama DPR terganggu, DPR habis waktu melakukan fungsi pengisian pejabat negara, juga terlampau dominannya kepentingan politik DPR dalam pengisian pejabat negara, selain itu dapat dinilai objektivitas dan profesionalisme calon terpilih diragukan, sampai kepada penafsiran kewenangan pengisian yang berbeda-beda oleh anggota DPR hingga maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaannya.

Terlebih kemudian apabila DPR diberikan kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap pejabat negara yang telah dipilihnya, maka akan sangat dikhawatirkan kewenangan tersebut cenderung disalahgunakan untuk memenuhi hasrat politiknya apabila tidak berkesesuaian dengan harapan dan keinginannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pejabat negara.

Baca Juga :  HABLUM MINNAS OM BOER, PERJALANAN HINGGA KINI

Ancaman tergerusnya independensi pejabat negara yang telah dipilih tidak hanya terdegradasi diawal pada saat pemilihan, namun pada saat setelah pejabat negara tersebut terpilih. Right to confirm parlemen dalam pengisian pejabat negara yang selama ini disalah artikan oleh DPR dengan hal-hal teknis administratif yakni dapat dilakukan dengan sangat beragam yakni dapat berupa pemilihan, pertimbangan, rekomendasi dan pengajuan, bahkan DPR dapat dijadikan tempat konsultasi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : TIM
Editor : BIM
Sumber :

Berita Terkait

Antara DPD RI dan Mosi Integral Natsir 
10 Orang Terkaya di Dunia Tahun 2025
Bergabung dengan AMPI: Menguatkan Semangat Karya untuk Masa Depan Indonesia
Indonesia Dominasi Pasar Tambang Nikel Terbesar Di Dunia
HABLUM MINNAS OM BOER, PERJALANAN HINGGA KINI
JURUS DEWA MABUK EKONOMI INDONESIA
Saatnya MA menjadi Sang Adil (Dharmayukti), Meluruskan Kasus Timah Rp 300 Triliun: Antara Framing dan Keadilan?
Tetep Autentik di Tiap Langkah

Berita Terkait

Jumat, 25 April 2025 - 14:45 WIB

Saatnya Bersatu Mengawal Kepemimpinan Baru Demi Kemajuan Indonesia.

Rabu, 23 April 2025 - 22:56 WIB

Mengenal Budaya dan Perkembangan Tiongkok dari Dekat Bersama chinainmyeyes.com

Selasa, 22 April 2025 - 11:54 WIB

Peran “Invisible Hand” dalam Ekonomi Politik Indonesia di Tengah Proteksionisme Global

Senin, 21 April 2025 - 14:18 WIB

Hilirisasi Sumber Daya Alam: Pilar Kedaulatan Energi

Jumat, 18 April 2025 - 14:00 WIB

Menghidupkan Kembali Ideologi: Menjadikan Pancasila sebagai Pedoman, Bukan Sekadar Hafalan

Rabu, 16 April 2025 - 19:09 WIB

Hantu Di Pabrik dan Hantu Keserakahan: Membaca “Pabrik Gula” dan “Qodrat 2” dari Perspektif Hubungan Industrial

Minggu, 13 April 2025 - 11:04 WIB

M.ISRA RAMLI: Prinsip Dasar Kepemimpinan Nasional Keberpihakan Pada Nilai – Nilai Kerakyatan

Jumat, 11 April 2025 - 09:54 WIB

Budaya Membaca Membawa Perubahan Dalam Hidup Manusia

Berita Terbaru