Edy Langkara: Maluku Utara Terjadi Kemiskinan Absolut di Tengah Melimpahnya SDA

DETIKINDONESIA.CO.ID, MALUKU UTARA - Keberadaan tambang nikel di Maluku Utara yang belum juga memberikan manfaat pada masyarakat lokal kembali mencuat ke publik beberapa hari ini. Bagaimana tidak, pasalnya lahan masyarakat yang merupakan hak rakyat, sejak dieksploitasi secara sepihak oleh perusahaan tambang hingga kini belum memberikan manfaat perbaikan kesejahteraan sosial, khususnya pada wilayah-wilayah tempat perusahaan tambang tersebut beroperasi. Hal ini diungkapkan oleh Bupati Halmahera Tengah, Edy Langkara di hadapan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) saat menghadiri acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XIV Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Bogor pada Sabtu (18/06/2022). “Memang banyak orang bicara tentang disparitas wilayah dari berbagai sektor. Sektor ekonomi juga menjadi realitas, sumber daya mineralnya itu berada pada lingkungan-lingkungan orang miskin,” kata Edy. Bupati yang memiliki julukan Elang Halmahera ini mengharapkan pada pimpinan pemerintahan terutama yang menghadiri acara tersebut agar merumuskan regulasi yang dapat menyejahterakan kehidupan masyarakat di daerah operasi tambang. “Saya berharap ada pemikiran-pemikiran verbal membuat regulasi yang bisa mengangkat orang miskin yang di tengah-tengah sumber daya alamnya yang kaya raya di Indonesia ini,” ujarnya. Edy mengatakan hal tersebut perlu dikaji dan dimatangkan agar tidak terjadi kemiskinan absolut pada daerah yang kaya sumber daya mineral, namun di saat yang sama masyarakat di dalamnya justru tidak berdaya akibat adanya kesenjangan dalam pemberdayaan sumber daya manusia. Menanggapi hal itu, Ketua Solidaritas Pemuda Maluku Utara (SPMU), Bahardi Ngongira mengatakan bahwa kesenjangan sosial yang berdampak pada kemiskinan absolut di masyarakat yang berada di sekitar daerah tambang sebenarnya memiliki hubungan dengan perusahaan yang tidak bertanggung jawab dalam operasinya. “Pasalnya, fakta di lapangan bahwa perusahan-perusahan tambang mineral yang beroperasi di beberapa titik di Maluku Utara khususnya di daerah Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, sampai saat ini masih belum memenuhi kewajibannya atas tanah yang merupakan milik masyarakat,” kata Bahardi saat dihubungi media ini pada Kamis (23/06/2022). Tanah adat yang merupakan hak ulayat masyarakat setempat justeru dieksploitasi oleh Perusahaan pertambangan, secara sepihak dan tidak bertanggung jawab setelah sebelumnya di awal, pihak perusahaan maupun kelompok masyarakat adat setempat membuat kesepakatan atas pengelolaan lahan tersebut. Sayangnya hingga kini, perjanjian tersebut selalu diabaikan oleh pihak perusahaan meski masyarakat sudah berulang kali menyampaikan aspirasi. “Tidak ada manfaat yang diperoleh masyarakat di Halmahera Tengah maupun Halmahera Timur selain janji- janji perusahaan yang kini mulai menjadi kenangan dan kemiskinan masyarakat yang generatif,” lanjut Bahardi. Bukan tanpa alasan, kenyataan perjuangan masyarakat Halmahera Tengah dan Halmahera Timur untuk memperoleh hak-haknya di atas tanah miliknya sendiri sudah sejak lama disuarakan, baik dengan menghubungi pihak perusahaan terkait maupun lewat pemerintah daerah setempat. Namun setiap usaha tersebut tidak lain selalu berujung tanpa hasil apapun. “Di satu sisi masyarakat juga dilema, apakah mereka yang terlalu lemah atau pemerintah daerah yang tidak mampu menyelesaikan persoalan ini,” kata Bahardi Alasan Bahardi menyebut pemerintah daerah, karena pada prinsipnya yang memiliki tanggung jawab lebih dulu atas penanganan kemiskinan di Halmahera Tengah maupun di Halmahera Timur adalah kepala daerahnya. “Wajar jika kepala daerah memperjuangkan aspirasi masyarakatnya hingga ke pusat, tapi harus mawas diri juga. Kira-kira apa yang kepala daerah ini sudah usahakan untuk menyelesaikan masalah pertentangan perusahan dengan masyarakat dalam pengelolaan lahan tambang ini? Saya rasa itu perlu menjadi starting point-nya,” katanya. Kendati demikian, tampilnya Bupati Halmahera Tengah, Edy Langkara yang menyampaikan masalah kemiskinan masyarakatnya di forum acara Rakernas XIV Apkasi beberapa waktu lalu justeru dianggap sebagian masyarakat sebagai bentuk pencitraan di akhir masa jabatannya yang akan segera berakhir pada bulan Desember 2022. “Selama ini biking apa saja? Jabatan su mo abis baru mau bicara masyarakat pung susah. Ada mau kase sanang masyarakat pe talinga kapa ee (selama ini apa saja yang dibuat? Masa jabatan sudah mau habis baru mau bicara tentang kesulitan masyarakat. Jangan-jangan itu disengaja untuk menyenangkan telinga masyarakat,” sindir salah seorang masyarakat Halmahera Tengah yang tidak ingin disebutkan identitasnya. Lebih lanjut, Bahardi menambahkan bahwa masalah kemiskinan sosial absolut di tengah melimpahnya sumber daya alam penting untuk menjadi perhatian bersama dari setiap pihak yang terlibat. “Bagaimana pun ini penting menjadi tanggung jawab bersama untuk diselesaikan, baik oleh perusahaan yang sudah membangung kesepakatan dengan masyarakat adat, maupun oleh pemerintah secara struktural dari daerah hingga ke pusat,” ujarnya. “Saya rasa kita sama-sama tidak menginginkan masalah kemisikinan ini menjadi sorotan utama di daerah yang kaya akan sumber daya alam. Tidak equal jika profit perusahaan semakin bertambah dan membengkak, sementara di satu sisi leher rakyat justeru tercekik dengan kemiskinan,” tutup Bahardi.

Penulis	: Tim
Editor	: Michael
Sumber	:

Edy Langkara: Maluku Utara Terjadi Kemiskinan Absolut di Tengah Melimpahnya SDA

Tetap terhubung dengan kami:

Komentar:

Michael Yusuf

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Selamat Jalan Anies Baswedan, Partai Ummat Siap Berlabu di Prabowo

Walikota Tidore Kepulauan Resmi Lepas 54 Peserta RAINAS Ke XII Tahun 2023

Dalam Rangka Menghadirkan Kampus di Kaimana, Bupati Freddy Thie Minta Petunjuk dan Kordinasi Ke Menteri Kordinator Muhadjir Effendy

Tetap terhubung dengan kami:

Komentar:

Michael Yusuf

With Product You Purchase

Subscribe to our mailing list to get the new updates!

Praktisi Hukum Nurul Mulyani Soroti Pungli di Dunia Pendidikan

7 Provinsi Boneka Indonesia di Tanah Papua Bukan Jalan Penyelesaian Akar Persoalan Konflik

Related Articles

Siti Rahila Menepis Adanya Hubungan Asmara Antara Korban dan Terduga Pelaku Pembunuhan

Waspada! Kabel Listrik Jatuh di Desa Awanggoa, Warga Jadi Resah

Bupati Buru Selatan Safitri Berharap OPD Bekerja Sesuai Target

Asisten Setda Taher Husain Mengikuti Rakor Bersama Kemendagri

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Selamat Jalan Anies Baswedan, Partai Ummat Siap Berlabu di Prabowo

Walikota Tidore Kepulauan Resmi Lepas 54 Peserta RAINAS Ke XII Tahun 2023

Dalam Rangka Menghadirkan Kampus di Kaimana, Bupati Freddy Thie Minta Petunjuk dan Kordinasi Ke Menteri Kordinator Muhadjir Effendy