FKPM: Polri Di bawah Langsung Presiden Amanah UU

Selasa, 4 Januari 2022 - 20:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DETIKINDONESIA.ID, JAKARTA- Ketua Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) Polda Metro DKI, Tjandra Setiadji menegaskan tentang posisi Polisi Republik Indonesia sudah tepat dan benar berada di bawah naungan Presiden. Posisi tersebut sesuai dengan amanah Undang-undang.

Maka dari itu, tambah Andy sapaan akrabnya itu, usulan untuk mereposisi Polri di bawah naungan lembaga lain selevel Kementerian adalah usulan yang bisa melanggar Undang-undang.

“Polri berada di bawah UU no. 22 tahun 2002 di pasal 8 berkedudukan langsung di bawah Presiden RI,” tegas Andy dalam keterangan tertulisnya kepada awak media di Jakarta, 04/01/2022.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Usulan tersebut, Andy menyebut wacana itu akan sulit terealisasi, karena langkah yang harus diambil adalah merubah undang-undang.

Baca Juga :  DPP Eksponen Alumni HMI Pro Jokowi Amin Mendukung Jenderal TNI Andika Perkasa Sebagai Panglima TNI

“Itu usulan sesuatu yang tidak mungkin, karena tugas utama Polri adalah menjaga keamanan nasional, menegakkan hukum dan melakukan pelayanan publik,” terang Andy.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Tim
Editor : Harris
Sumber :

Berita Terkait

RDP di DPRD Langkat Soal Ratusan PPPK Guru yang Gagal Seleksi Diwarnai Aksi Saling Pukul Meja
Terkesan Carut Marut Seleksi PPPK di Langkat, Wakil Ketua LPK Minta Kapolres dan Kajari Periksa BKD Langkat dan Dinas Terkait
Pada Refleksi Akhir Tahun, Mahkamah Agung Paparkan Capaian Selama 2023
Ratusan Guru Honorer di Langkat Lulus Passing Grade PPPK Unjuk Rasa di Kantor Bupati
Pengukuhan 138 Pejabat di Pemkab Langkat Menuai Kritikan dan Munculkan “Bau Tak Sedap”
Jelang Akhir Tahun 2023 dan di Akhir Masa Jabatan Plt Bupati, Pemkab Langkat “Bongkar Pasang” 138 Pejabat
Dinas PUPR Langkat Akan Terbitkan SKK dan Dilimpahkan ke Kejaksaaan
Pagar Kantor DPRD Langkat Roboh, Massa Mahasiswa Tuntut Bukti Fisik Perjalanan Dinas dan Temuan BPK di Dinas PUPR

Berita Terkait

Selasa, 5 Maret 2024 - 12:46 WIB

Untuk Pertama Kalinya, Freddy Thie Bawa Kaimana Raih Adipura

Selasa, 5 Maret 2024 - 12:06 WIB

Ketua Umum Komunitas Jabar & Indonesia Unggul Tody Ardiansyah Prabu, S.H Mengucapkan Dukacita Yang Mendalam atas Wafatnya Bpk. Solihin GP Figur Teladan Tokoh Jabar & Tokoh Nasional

Selasa, 5 Maret 2024 - 10:18 WIB

Bahlil Respon Tudingan Tarik Fee Miliaran Untuk Pemulihan Izin Tambang

Selasa, 5 Maret 2024 - 09:53 WIB

Diduga Kepala Desa Gane Dalam Korupsi Dana Desa Tahun Angaran 2023

Selasa, 5 Maret 2024 - 08:21 WIB

Berkat Desakan DPR, KPK Akhirnya Serius Akan Periksa Bahlil Terkait Dugaan Izin Tambang

Selasa, 5 Maret 2024 - 07:50 WIB

Di Masa Agresi ke Palestina, Menteri Israel Sebut Bulan Ramadan Harus ‘Dihapus’

Selasa, 5 Maret 2024 - 07:12 WIB

Bupati Halsel Resmikan Masjid dan Jembatan Bantuan Dari Harita Nickel di Desa Soligi

Selasa, 5 Maret 2024 - 07:11 WIB

Pemkot Tidore Kepulauan Gelar Rapat Persiapan Pekan Ramadhan

Berita Terbaru