FUMI Tolak Vaksin Haram untuk Ummat Muslim, MUI Diminta Unjuk “Cakar dan Taring”

DETIKINDONESIA.ID, JAKARTA - Forum Umat Muslim Indonesia (FUMI) menggelar Doa dan Aksi Damai untuk peduli pada Vaksin halal di depan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (29/12/2021) pagi. Aksi tersebut bertujuan untuk memberikan dukungan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam rangka menolak Vaksin haram dan mendukung Vaksin halal bagi anak-anak Indonesia. Dalam mengawal aksi tersebut, hadir pula beberapa Ulama, seperti Ustadz Dr. Guntur Bumi, Habib Novel Bamukmin, Presidium FUMI Ustadz Eki Pitung, Aktivis Islam, serta para Jawara dan Pimpinan perguruan, diantaranya Ikatan Silat Betawi Indonesia (ISBI) serta peserta aksi damai yang berjumlah sekitar 500 orang. Usai melakukan aksi di Kemenkes, FUMI bersama sejumlah anggotanya mengawal dan menjaga keamanan para Kyai, Ulama, dan Aktivis yang bertolak ke Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) di jalan Proklamasi No.51, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, (29/12/2021) pukul 13.00 WIB, guna memberikan dukungan dan mengawal MUI dalam menolak Vaksin haram bagi Umat Muslim. Kedatangan FUMI ke Kantor MUI disambut baik oleh Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) MUI Bidang Pengembangan Ekonomi Umat, Azrul Tanjung. FUMI meminta MUI untuk segera menetapkan dan mengumumkan vaksin halal dan haram yang ada saat ini di Indonesia dan mencabut persetujuan penggunaan vaksin haram di Indonesia, serta menggunakan Vaksin buatan anak bangsa, karena Indonesia dianggap tidak lagi dalam kondisi darurat Covid-19. Dr. KRA. H. Muhammad Susilo Wibowo yang dikenal sebagai Ustadz Guntur Bumi (UGB) ikut serta dalam rombongan tersebut mengatakan, bahwa vaksin haram silahkan digunakan untuk warga non muslim, seperti di Provinsi Papua, sebagian masyarakat Manado atau di daerah yang penduduknya mayoritas beragama non muslim. “Kami meminta MUI untuk mengeluarkan "cakar dan taringnya", berani mengatakan kepada pemerintah jangan menggunakan vaksin haram untuk Umat Muslim, karena Indonesia tidak lagi dalam kondisi darurat. Kami tidak melarang Vaksin tersebut, karena sudah dibeli dan biar tidak mubajir, silahkan saja gunakan vaksin haram tersebut untuk masyarakat non muslim di daerah-daerah yang mayoritas non muslim,” ucap UGB yang baru saja meraih gelar Doktor (S3) dalam bidang ilmu Al-Quran dan Hadits di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta. Sementara itu, Ketua Presidium FUMI, M. Rifky yang akrab di sapa Eki Pitung mengatakan selain tidak lagi dalam kondisi darurat, pemberian suntikan vaksin Covid-19 yang tidak halal tidak sesuai kaidah-kaidah ajaran Islam. Tak hanya itu, Eki juga mengingatkan penyetopan pemakaian vaksin haram tersebut terhitung mulai 31 Desember 2021. Menurut Eki, aksi yang dilakukan FUMI sesuai dengan pernyataan sikap Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo perihal penggunaan vaksin berlabel halal dan mengunakan vaksin nasional segaligus untuk berdayakan kemampuan industri dalam negeri untuk membangun kemandirian industri farmasi dan alat kesehatan Indonesia, serta meningkatkan perekonomian Bangsa dengan menggunakan dan membantu produk buatan sendiri. “Sejak awal muslim diberikan suntikan vaksin Covid-19 yang tidak halal dan bersih. MUI bahkan menyetujui penggunaan vaksin haram tersebut, karena kondisi pada saat itu dalam keadaan darurat covid-19, sehingga tidak ada pilihan lain selain menerima vaksin haram untuk dipergunakan oleh kaum muslim. Oleh karenanya, kami minta MUI bersuara agar memberikan masukan kepada pemerintah untuk tidak menggunakan vaksin haram kepada umat Islam, karena Indonesia tidak lagi dalam kondisi darurat,” kata Ketua Presidium FUMI, Eki Pitung yang juga merupakan Ketua Umum Ikatan Silat Betawi Indonesia, di Lantai 2, Kantor MUI. https://youtu.be/Sc59uAdLH8w Ditempat yang sama Wakil Ketua 3 Ikatan Silat Betawi Indonesia (ISBI), Babeh Agus mengatakan, pihaknya akan mengawal MUI untuk bergerak. Ia beserta anggotanya akan mendukung langkah dan gerakan MUI untuk menghentikan penggunaan vaksin halal. Tak hanya itu, ‘Jawara’ dari Tangerang Selatan ini juga meminta MUI untuk mengatakan kepada pemerintah agar jangan memaksakan penyuntikan vaksin pada anak usia 6-11 tahun. “Pokoknya kami akan mengawal langkah dan gerakan MUI untuk aksi ini. MUI tak perlu takut dan harus berani dan segera bertindak demi kemaslahatan Umat Islam. Kami juga tak ingin adanya unsur pemaksaan terhadap anak usia 6-11 tahun, bilamana ternyata dalam prosesnya mendapatkan kendala secara di interfensi, maka nyawa saya siap menjadi garda terdepan,” ujar Babeh Agus. Dalam penerimaan audiensi tersebut, Azrul Tanjung mengatakan terima kasih atas kedatangan FUMI yang ikut memperjuangkan penggunaan vaksin halal untuk Umat Islam. Sebab hal tersebut sejalan dengan keinginan MUI. Oleh karenanya pernyataan sikap dari FUMI akan sisampaikan pada forum MUI yang lebih tinggi lagi. “Tentu kita mempunyai keinginan yang sejalan. MUI sudah berkomitmen tidak akan menghalalkan yang haram dan tidak akan mengharamkan yang halal. MUI berkomitmen sebagai penjaga halal, akan mengirimkan tim untuk membantu pemerintah ke semua negara bagi vaksin untuk masuk dalam proses halal. Yang halal sudah kita berikan sertifikasi halal, selanjutnya akan kita uji di laboraturium,” jelas Azrul. Lebih lanjut Azrul mengucapkan, dulu (awal darurat vaksin) vaksin halal yang masuk sedikit sehingga boleh digunakan, karena Indonesia dalam kondisi darurat. “Tapi sepertinya sudah banyak vaksin yang sudah kita halalkan yang masuk ke Indonesia. Tentu kita akan minta kepada pemerintah supaya vaksin yang halal itu yang harus dikeluaran untuk Umat Islam. Silahan vaksin yang tidak halal digunakan, tapi di wilayah yang bukan muslim,” tegas Azrul. Sebelum mengakhiri audience tersebut, Eki Pitung menutup pertemuan tersebut dengan lantang membacakan beberapa poin yang menjadi tuntutan FUMI, baik untuk Kemenkes, MUI, dan DPR Komisi IX, diantaranya: 1. Perintah melalui Menkes RI untuk menghentikan dan melarang pemberian vaksin haram kepada Umat Muslim, terhitung mulai 31 Desember 2021. 2. Hentikan pembelian Vaksin impor, berdayakan kemampuan industri dalam negeri, untuk membangun kemandirian Industri Farmasi dan alat-alat kesehatan Indonesia. 3. Membuat larangan bagi pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melarang pemaksaan Umat Muslim menggunakan Vaksin haram. 4. Menuntut pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota menyediakan Vaksin halal bagi Umat Muslim. 5. MUI segera tetapkan dan umumkan Vaksin halal serta Vaksin haram yang ada saat ini di Indonesia. 6. MUI segera mencabut persetujuan penggunaan Vaksin haram saat ini, karena Indonesia sedang tidak dalam keadaan darurat. 7. DPR harus melarang Pemerintah (Menkes) menggunakan APBN untuk membeli Vaksin haram dan diberikan kepada Umat Muslim Indonesia. Diketahui bahwa FUMI melalui Ketua Presidium, Eki Pitung mejelaskan bahwa tuntutan tersebut di peruntukan untuk Presiden RI Joko Widodo, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, KH. Miftachul Akhyar (Ketua MUI), dan Ketua DPR RI Puan Maharani.

Penulis	: Michael
Editor	: Michael
Sumber	: Special Report

FUMI Tolak Vaksin Haram untuk Ummat Muslim, MUI Diminta Unjuk “Cakar dan Taring”

Tetap terhubung dengan kami:

Komentar:

Michael Yusuf

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Selamat Jalan Anies Baswedan, Partai Ummat Siap Berlabu di Prabowo

Walikota Tidore Kepulauan Resmi Lepas 54 Peserta RAINAS Ke XII Tahun 2023

Dalam Rangka Menghadirkan Kampus di Kaimana, Bupati Freddy Thie Minta Petunjuk dan Kordinasi Ke Menteri Kordinator Muhadjir Effendy

Tetap terhubung dengan kami:

Komentar:

Michael Yusuf

With Product You Purchase

Subscribe to our mailing list to get the new updates!

Mahfud MD Di Semprot Politisi PDIP Soal Rakyat Senang

Niat Kirim Bantuan Semeru, Mobil Relawan Terguling Mengakibatkan 1 Nyawa Melayang

Related Articles

Suami Dianiaya Sampai Terkapar, Silviany Minta Polsek Medan Timur Segera Tangkap Pelaku

Pelantikan Pengurus HEBITREN di Papua Barat Daya

Alumni Unkhair di Kota Tikep Kumpul Donasi Untuk Mahasiswa Asal Tidore Yang Kurang Mampu

Taher Husain Diangkat Sebagai Dewan Pengawas Perusda Air Minum Ake Mayora

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Selamat Jalan Anies Baswedan, Partai Ummat Siap Berlabu di Prabowo

Walikota Tidore Kepulauan Resmi Lepas 54 Peserta RAINAS Ke XII Tahun 2023

Dalam Rangka Menghadirkan Kampus di Kaimana, Bupati Freddy Thie Minta Petunjuk dan Kordinasi Ke Menteri Kordinator Muhadjir Effendy