Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tanggung Biaya Persalinan Rp 25 Juta, Syaratkan Suami Ikut KB

Rabu, 9 April 2025 - 07:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DETIKINDONESIA.CO.ID, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan bantuan pembiayaan persalinan senilai Rp 25 juta kepada seorang warga Ciparay, Kabupaten Bandung. Namun, bantuan tersebut disertai syarat: sang suami harus mengikuti program Keluarga Berencana (KB).

Keputusan ini diambil Dedi usai mendengar langsung cerita dari pasangan suami istri, Icap dan istrinya, yang kesulitan membayar tagihan rumah sakit setelah menjalani operasi caesar di RS Universitas Padjadjaran (RS Unpad).

“Saya siap bayarkan Rp 25 juta, tapi syaratnya suaminya ikut KB,” ujar Dedi dalam video di kanal YouTube resminya, Selasa (8/4).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menjelaskan bahwa pembebasan biaya rumah sakit dilakukan melalui koordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat.

Baca Juga :  Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Bentuk Tim Ahli untuk Batu Tulis: Warisan Leluhur yang Harus Kita Lestarikan

Kisah bermula dari Icap, seorang buruh angkut dengan penghasilan harian Rp 30–40 ribu. Karena keterbatasan ekonomi, ia tidak mampu melunasi biaya persalinan istrinya, sehingga ibu dan bayi tidak diizinkan pulang dari rumah sakit.

Setelah bantuan keluarga dan campur tangan dari birokrasi, kasus ini sampai kepada Sekda yang kemudian mengarahkan rumah sakit untuk mengizinkan kepulangan keluarga tersebut.

“Istrinya melahirkan secara caesar di kelas 3, dan dikenai biaya Rp 25 juta. Saya yang tanggung biayanya. Tapi harus ada tanggung jawab juga, jadi suaminya ikut KB,” ungkap Dedi.

Icap menjelaskan, awalnya sang istri dibawa ke bidan setelah air ketuban pecah. Namun setelah prosedur induksi gagal dan bayi tidak menunjukkan pergerakan, ia dirujuk ke RS Unpad untuk menjalani operasi.

Baca Juga :  DPRD Jabar Dukung Langkah Gubernur Dedi Mulyadi Pecat Kepsek SMAN 6 Depok

Dedi menegaskan bahwa pemberian bantuan ini tidak hanya bentuk kepedulian, tetapi juga dorongan untuk bertanggung jawab sebagai keluarga. Ia menekankan pentingnya solusi jangka panjang seperti program KB, terutama bagi keluarga dengan penghasilan terbatas dan pengeluaran tetap seperti biaya kontrakan bulanan sebesar Rp 500 ribu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : TIM
Editor : BIM
Sumber : JAWAPOS

Berita Terkait

Peringati HUT ke-26 Depok, Ini Pesan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi
Dedi Mulyadi Instruksikan Seluruh Jajaran Pemerintah Cegah Konflik Sosial
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, Dorong Pelestarian Budaya Lewat Daun Jati untuk Kuliner Khas Cirebon
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Bentuk Tim Ahli untuk Batu Tulis: Warisan Leluhur yang Harus Kita Lestarikan
Gubernur Jawa Barat Dorong Panen Jagung Garut Jadi Penggerak Ekonomi Desa
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tinjau Langsung Sengketa Lahan di Sukahaji, Siap Jadi Penengah
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tanami Kawasan Longsor Bogor dengan Pohon Endemik
Walikota Depok Siap Bentuk KPAD untuk Perkuat Perlindungan Anak

Berita Terkait

Kamis, 1 Mei 2025 - 13:49 WIB

Jelang May Day 2025, Aliansi Serikat Pekerja BUMD Jakarta Raya Lakukan Soft Launching dan Penandatangan Pakta Integritas

Kamis, 1 Mei 2025 - 10:57 WIB

Justin DPRD DKI: Mutu Pendidikan Saat Ini Belum Mendukung Jakarta Menjadi Kota Global

Kamis, 1 Mei 2025 - 10:52 WIB

Legislator PSI Ikut Naik Transportasi Umum, Soroti Beberapa Masalah

Selasa, 29 April 2025 - 10:34 WIB

Pramono Wacanakan KJMU hingga S3, PSI Jakarta Sarankan Fokus Perluas Beasiswa S1 Strategis

Selasa, 29 April 2025 - 10:31 WIB

Legislator PSI Desak Pemprov DKI Tindak Tegas Pencurian Pelat Besi di JPO dan Kolong Tol

Jumat, 25 April 2025 - 16:52 WIB

PSI Jakarta Serukan Formula E Tak Pakai APBD dan Harus Beri Manfaat bagi Masyarakat Ibu Kota

Kamis, 24 April 2025 - 11:08 WIB

Kisruh Parkir Elektronik DKI, Francine PSI Soroti Kerusakan Mesin dan Praktik Pungli di Jalan Sabang

Rabu, 23 April 2025 - 19:43 WIB

August Hamonangan Menolak Kebijakan Parkir di Kantor Kecamatan, Wali Kota Juga Kena Tarif

Berita Terbaru

Irma Mayang Sari(Pengurus BSNPG & PP KPPG)

Teraju

Dari Rumah, Perempuan Menenun Ekonomi Bangsa

Jumat, 2 Mei 2025 - 07:54 WIB