Sementara itu, Halmahera Barat menerima pencairan DBH sebesar Rp10 miliar. Meskipun layanan BPJS di Halbar masih berjalan, statusnya belum prioritas karena terdapat tunggakan sebesar Rp7 miliar.
“Di Halbar, BPJS tetap aktif, tetapi warga yang baru mendaftar harus menunggu satu bulan sebelum dapat menggunakannya. Dengan pencairan DBH ini, kami berharap mulai bulan depan BPJS di Halbar bisa kembali menjadi prioritas,” jelas Sherly.
Selain itu, Sherly mengungkapkan bahwa Pemkab Halbar saat ini mengalami defisit anggaran, termasuk dalam memenuhi pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pencairan DBH ini juga memungkinkan sebagian dana dialokasikan untuk melunasi tunggakan BPJS, sehingga layanan kesehatan bagi masyarakat bisa segera ditingkatkan,” tutupnya.
Penulis | : TIM |
Editor | : BIM |
Sumber | : HALMAHERAPOST |
Halaman : 1 2