Lebih parahnya lagi masyarakat digiring masuk dalam ruang lingkup Bantuan Langsung Tunai (BLT), terutama BLT BBM yang mana ini merupakan salah satu program Pempus, yang dinilai kurang tepat dikarenakan BLT ini bukanlah sebuah solusi dalam menekan angka kemiskinan, melainkan menambah kemiskinan sebab BLT sekali diterima, namun harga bahan pokok terus naik setiap saat akibat pengaruh dari naiknya harga BBM.
Selain itu, para Kepala Daerah juga hanya sibuk mengejar citra dan nama baik hingga melupakan hal-hal substansial, yang menjadi problem di daerah terutama Daerah Otonomi Baru (DOB) Ibu Kota Provinsi Maluku Utara yang hingga saat ini belum terselesaikan.
Hal ini tidak menjadi konsen untuk di pressure oleh pemerintah daerah. Padahal Sofifi merupakan aikon utama untuk mendorong pembangunan berkelanjutan, demi kesejahteraan masyarakat Maluku Utara, yang masih hidup di bawah Ibu Kota yang statusnya masih kelurahan.
Olehnya itu kesadaran Pemerintah Daerah dalam hal ini Kepala Daerah dan serta masyarakat dalam mengawal kebijakan Pempus, untuk kesejahteraan rakyat sebagaimana yang telah termaktub dalam konstitusi bangsa ini, harus benar-benar terpatri dalam jiwa serta raga masyarakat itu sendiri,” tutup Gufran.
| Penulis | : ST |
| Editor | : Harris |
| Sumber | : |
Halaman : 1 2
