Ide Penundaan Pemilu 2024 dan Prospek Konsolidasi Demokrasi di Indonesia

Statment yang ditunggu-tunggu oleh publik dari presiden tak kunjung disampaikan. Presiden justru memberikan pernyataan akan taat terhadap konstitusi. Sebuah sikap yang ambigu, karena upaya menunda pemilu kalau dilakukan lewat mekanisme amandemen di MPR dan disepakati secara politik oleh partai-partai di parlemen akan dianggap konstitusional.

Disaat yang bersamaan, upaya konsolidasi partai pendukung ide penundaan pemilu terus bergerilya menggalang dukungan politik dari partai maupun masyarakat. Baliho presiden Jokowi tiga periode juga sudah terpasang di berbagai daerah lewat relawan Jokowi yang mendukung ide tiga periode.

Bahkan, Selasa (29/3/2022) kemarin, para kepala desa dan perangkat desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) melakukan silaturahmi nasional di Istora Senayan dibaca sebagai konsolidasi pemerintah dalam menggalang dukungan politik lebih luas lagi untuk melanggengkan kekuasaan Jokowi.

Baca Juga :  PKB Ajak PSI dan Golkar Untuk Koalisi Usung Hj Eka Dahliani Maju Pilkada Halsel

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Rencananya, para kepala desa se-Indonesia yang tergabung dalam Apdesi ini akan melakukan deklarasi dukungan Jokowi tiga periode seusai lebaran Idul Fitri nanti. Ini sebuah upaya yang terkonsolidasi secara rapi dan masif dari kekuatan besar dilingkaran Istana.

*Ancaman Bagi Demokrasi*

Sikap orang-orang di circle kekuasaan Jokowi ini dianggap dapat mengancam kelangsungan demokrasi di Indonesia yang sudah berjalan baik selama dua dekade. Padahal, konsolidasi demokrasi kita sedang on the track paska orde baru berhasil ditumbangkan lewat sebuah gerakan demonstrasi yang cukup panjang dan berdarah-darah.

Pembatasan kekuasaan atau masa jabatan presiden ini penting dilakukan agar tidak terjadi abuse of power. Ketika seseorang itu merasa terlalu powerfull maka potensi akan menjadi otoriter sangat mungkin terjadi. Kita punya sejarah masa lampau yang mestinya menjadi pelajaran berharga bagi kita semua bahwa demokrasi itu hanya akan bisa tumbuh kalau konsolidasi demokrasi terus berjalan sesuai road mappnya.

Dalam konteks ini barangkali, petuah Lord Acton, sejarawan sekaligus politisi ulung penting untuk kita cermati. Ia mengatakan bahwa “Power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely” (“Kekuasaan itu cenderung korup. Kekuasaan absolut korup seratus persen.”).

Presiden Jokowi harus soft landing dengan baik tanpa harus ada turbulensi. Proses konsolidasi demokrasi ini perlu dijaga dan diwariskan dengan baik kepada presiden selanjutnya sebagai legacy penting bagi bangsa ini.

Jangan merusaki sejarah baik ini dengan ambisi politik yang membabi buta. Presiden Jokowi harus berani melawan arus besar ini demi kepentingan nama besarnya kedepan.

Halaman : 1 2