Isi Kuliah Umum di UNP Kediri, LaNyalla Paparkan Penyebab APBN Selalu Minus

Minggu, 23 Oktober 2022 - 17:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DETIKINDONESIA.CO.ID, KEDIRI – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan ada beberapa hal yang menyebabkan APBN Indonesia selalu minus.

Pertama, Indonesia harus menutup defisit APBN dengan utang luar negeri yang berbunga sangat tinggi.

“Tahun ini bunga utang saja mencapai Rp400 triliun,” ujar LaNyalla, saat mengisi Kuliah umum Wawasan Kebangsaan dan Kewirausahaan di Universitas Nusantara PGRI (UNP) Kediri, Jawa Timur, Minggu (23/10/2022).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sementara di tahun 2023 nanti, dalam nota Rancangan APBN, pemerintah akan menambah utang lagi sekitar Rp700 triliun.

“Penyebab utamanya karena perubahan Pasal 33 UUD 1945 akibat Amandemen Konstitusi pada 1999 hingga 2002. Pasal 33 yang terdiri dari 3 ayat berikut penjelasan, diubah menjadi 5 ayat dengan menghapus naskah penjelasannya. Perubahan itu telah mengubah sistem ekonomi Indonesia menjadi sistem ekonomi liberal kapitalistik,” ujarnya.

Baca Juga :  Bicara UMKM, LaNyalla Soroti Lemahnya Pemerintah Pastikan Market 

LaNyalla menjelaskan, dari situlah lahir puluhan undang-undang privatisasi dan swastanisasi cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak. Perekonomian bangsa kemudian dibiarkan tersusun oleh mekanisme pasar bukan atas usaha bersama antara rakyat, perusahaan negara dan swasta.

“Negara akhirnya sudah tidak lagi menguasai secara mutlak bumi air dan kekayaan alam. Negara hanya berfungsi sebagai pemberi ijin atas konsesi-konsesi yang diberikan kepada swasta nasional yang sudah berbagi saham dengan swasta asing,” ujarnya.

Mazhab perekonomian Indonesia pun berubah, dari mazhab pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat menjadi mazhab pertumbuhan ekonomi yang ekuivalen dengan pendapatan pajak dari rakyat.

“Neraca APBN Indonesia menjadikan Pendapatan Negara dari Pajak sebagai sumber pendapatan utama negara. Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang berasal dari pengelolaan atau penguasaan negara atas Sumber Daya Alam, justru menjadi sumber pendapatan sampingan,” katanya.

Baca Juga :  Kalah di Leg I Final Piala AFF, LaNyalla Minta Timnas Tetap Semangat dan Main Lepas di Leg II

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Tim
Editor : Admin
Sumber :

Berita Terkait

Menteri PU Ungkap Anggaran Pembangunan IKN 2025 Di Blokir Sri Mulyani
Komisi I DPR Usulkan Pembentukan Kodam di NTT
DPR: Pemerintah Akan Tindak Tegas Bila Ada Teror OPM Terhadap MBG di Papua
Kejagung Tetapkan Isa Rachmatarwata Sebagai Tersangka Kasus Jiwasraya
Profil dan Perjalanan Karir Sherly Tjoanda Gubernur Terpilih Maluku Utara
Polri Proses Kabar Kombes Pol. Hendy Kurniawan yang Gagalkan OTT Hasto
Ramai LPG 3 Kg hingga Mencuat Isu Reshuffle, AMPG Duga Ada Pihak Tak Suka Bahlil
Ali Ibrahim Ingin Berkebun Durian Usai Tak Lagi Jabat Walikota Tidore

Berita Terkait

Sabtu, 8 Februari 2025 - 00:06 WIB

Menteri PU Ungkap Anggaran Pembangunan IKN 2025 Di Blokir Sri Mulyani

Jumat, 7 Februari 2025 - 21:47 WIB

Kejagung Tetapkan Isa Rachmatarwata Sebagai Tersangka Kasus Jiwasraya

Jumat, 7 Februari 2025 - 20:22 WIB

Polri Proses Kabar Kombes Pol. Hendy Kurniawan yang Gagalkan OTT Hasto

Jumat, 7 Februari 2025 - 19:57 WIB

Senator PFM: Jumlah Anak Tidak Bersekolah Di Tanah Papua Menuju 1 Juta Orang, Solusinya Pendidikan Gratis

Kamis, 6 Februari 2025 - 15:06 WIB

Bareskrim Polri Tingkatkan Status Kasus Pagar Laut ke Penyidikan

Kamis, 6 Februari 2025 - 15:03 WIB

Dasco: Masih Ada Menteri Prabowo yang Kurang Seirama

Rabu, 5 Februari 2025 - 16:28 WIB

DPP GAN Dukung Kebijakan Presiden Prabowo yang Mengaktifkan Kembali Pengecer LPG 3kg dan Jadi Agen Subpangkalan

Rabu, 5 Februari 2025 - 15:51 WIB

Paus Minta Megawati jadi Dewan Penasihat Scholas Occurentes

Berita Terbaru

Teraju

Menteri Bahlil Cermat

Sabtu, 8 Feb 2025 - 14:12 WIB

Teraju

Pemerintah dan DPR Guyup Wujudkan Swasembada Energi

Sabtu, 8 Feb 2025 - 14:07 WIB

Daerah

Komisi I DPR Usulkan Pembentukan Kodam di NTT

Sabtu, 8 Feb 2025 - 00:00 WIB