Kantor Gubernur Papua Barat Daya di Geruduk Suku Maya, Suku Asli Sorong

Kamis, 8 Juni 2023 - 11:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Masyarakat Adat Suku Maya Kabupaten Raja Ampat, Menggelar Aksi Unjuk Rasa di Kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya (PBD). Detiksulsel- (detikindonesia.co.id)

Masyarakat Adat Suku Maya Kabupaten Raja Ampat, Menggelar Aksi Unjuk Rasa di Kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya (PBD). Detiksulsel- (detikindonesia.co.id)

DETIKINDONESIA.CO.ID, PAPUA BARAT DAYA  –  Masyarakat adat Suku Maya menolak hasil penetapan Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Daya asal Kabupaten Raja Ampat. Massa aksi bahkan sempat melakukan aksi bakar ban di depan kantor Gubernur Papua Barat Daya usai gagal bertemu dengan Pj Gubernur Muhammad Musa’ad.

Masyarakat adat Suku Maya melakukan aksi bakar ban di depan kantor Gubernur Papua Barat Daya, Jalan Kurana, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong, Kota Sorong pada sekitar pukul 14.30 WIT siang tadi. Warga merasa dilecehkan secara adat karena tidak diakomodir dalam penetapan MRP di wilayah mereka.

Tampak di lokasi aksi, polisi melakukan penjagaan di depan kantor pemerintah PBD. Sejumlah personel diturunkan demi mengantisipasi aksi anarkis massa, Koordinator aksi bernama Fatra Soltif mengatakan masyarakat Suku Maya mengatakan pihaknya sebenarnya hendak menemui Pj Gubernur Musa’ad. Namun pihaknya tak ditemui.

“Kami sejak pagi sampai sore ini tapi tidak ditemui,” ujar Fatra kepada wartawan, Rabu (7/6/2023), Fatra menyampaikan masyarakat hanya ingin meminta penetapan anggota MRP Papua Barat Daya oleh panitia dibatalkan. Pasalnya penetapan nama-nama anggota MRP Papua Barat Daya oleh tim panitia pemilihan (Panli) tingkat Kabupaten Raja Ampat tidak melibatkan masyarakat Suku Maya.

“Dalam pernyataan kami minta supaya penetapan anggota MPR yang ditetapkan oleh panli kemarin dibatalkan dan dikembalikan,” tegasnya, Fatra mengutarakan adanya pelanggaran konstitusi dan pelecehan terhadap lembaga adat di atas tanah Papua. Massa pun meminta agar pemerintah provinsi bisa terbuka dan membubarkan Panli diganti dengan Pansus.

Baca Juga :  Inpeksi Mendadak di OPD, Inilah Yang Dilakukan Sekda Kota Tidore Kepulauan

“Kami minta pondasi provinsi ini dibuat dengan kejujuran dan transparansi. Kami juga meminta untuk bubarkan panli dan membuat pansus,” terangnya, Fatra menegaskan massa akan tetap menduduki kantor Gubernur PBD jika Pj Gubernur PBD tidak menemui masyarakat adat, “Kami akan duduki kantor ini (Kantor Gubernur PBD),” pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : TIM
Editor : YULI A.H
Sumber : DETIKSULSEL

Berita Terkait

Kelangkaan BBM Subsidi jenis Minyak Tana di Ternate, Polres dalami jejak Penyalahgunaan 
Dari “Mey Berlawanan”, BEM Unkhair dan Aliansi Mei Gelar Aksi Memperingati Hari Buruh
Hasil Terbaru Mata Air Desa Kawasi Masi Terjaga Dengan Baik
Kementerian ESDM Kembali Terbitkan IUP Perusahaan Tambang Milik Gubernur Malut Sherly Tjoanda
Mediasi Masyarakat Haltim dan PT STS, Capai Kesepakatan
Tarik Tambang Sambut May Day di PT Wanatiara Persada Berlangsung Meriah
Tingkatkan SDM, Idam: IKMTC Berikan Pelatihan Gratis pada Masyarakat Papua
Wagub Malut Pastikan Tak Ada Nepotisme Dalam Pelantikan 3 Kepala OPD

Berita Terkait

Jumat, 2 Mei 2025 - 07:54 WIB

Dari Rumah, Perempuan Menenun Ekonomi Bangsa

Kamis, 1 Mei 2025 - 11:26 WIB

Perjuangan Menjadi Pahlawan Nasional 4 Mahasiswa Trisakti dalam Tragedi 12 Mei 1998

Jumat, 25 April 2025 - 14:45 WIB

Saatnya Bersatu Mengawal Kepemimpinan Baru Demi Kemajuan Indonesia.

Rabu, 23 April 2025 - 22:56 WIB

Mengenal Budaya dan Perkembangan Tiongkok dari Dekat Bersama chinainmyeyes.com

Selasa, 22 April 2025 - 11:54 WIB

Peran “Invisible Hand” dalam Ekonomi Politik Indonesia di Tengah Proteksionisme Global

Senin, 21 April 2025 - 14:18 WIB

Hilirisasi Sumber Daya Alam: Pilar Kedaulatan Energi

Jumat, 18 April 2025 - 14:00 WIB

Menghidupkan Kembali Ideologi: Menjadikan Pancasila sebagai Pedoman, Bukan Sekadar Hafalan

Rabu, 16 April 2025 - 19:09 WIB

Hantu Di Pabrik dan Hantu Keserakahan: Membaca “Pabrik Gula” dan “Qodrat 2” dari Perspektif Hubungan Industrial

Berita Terbaru

Ketua KADIN Anindya Bakrie (Detik Indonesia/ANTARA)

Ekonomi & Bisnis

Kadin Yakin Indonesia dan AS Segera Jalin Kesepakatan Dagang Baru

Jumat, 2 Mei 2025 - 16:08 WIB