Kelompok LGBT Mau Kumpul di Indonesia, Senator Indonesia: Tutup Semua Akses dan Perizinan

Selasa, 11 Juli 2023 - 09:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPD RI Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. (detikindonesia.co.id)

Anggota DPD RI Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. (detikindonesia.co.id)

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA  –  Anggota Dewa Perwakilan Daerah (DPD) RI Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. angkat bicara terkait acara Asean Queer Advocacy Week (AAW) pada 17-21 Juli 2023 mendatang di Jakarta. Menurutnya, AAW menyimpang dari nilai-nilai ketimuran yang selama ini menjadi prinsip hidup masyarakat di Indonesia.

“Negara kita masih kuat memegang adat ketimuran, sementara LGBT jelas bertentangan dengan adat kita. Oleh sebab itu, pihaknya meminta pihak-pihak terkait, dalam hal ini kementerian dan kepolisian, tidak memberikan izin maupun akses atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Ini untuk menghindari kerusuhan sekaligus untuk menjaga moralitas bangsa dari hal-hal yang dapat merusaknya,” ujar pria yang akrab disapa Gus Hilmy tersebut pada Senin (10/07) melalui keterangan yang diberikan kepada media.

Baca Juga :  Bamsoet Dorong Pemerintah Pusat Tingkatkan Anggaran dan Bangun Destinasi Pariwisata Baru Provinsi Maluku

AAW sendiri merupakan tempat berkumpulnya para aktivis LGBTQ Asia Tenggara untuk saling terhubung serta memperkuat advokasi satu sama lain. Sementara sponsor utamanya adalah ASEAN SOGIE Caucus, organisasi di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak 2021, bersama Arus Pelangi dan Forum Asia.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Organisasi-organisasi di bawah PBB tentu telah memahami bagaimana prinsip-prinsip demokrasi, yakni di antaranya tidak memaksakan diri jika terjadi penolakan. Menghargai penolakan atas perbedaan prinsip ini menjadi bagian dari kehidupan demokrasi. Jadi kalau masyarakat Indonesia menolak, kami harap ASEAN SOGIE Caucus di bawah PBB bisa menghargai prinsip ini karena berhubungan dengan kedaulatan bangsa dan bisa melukai hati masyarakat,” jelas Senator Indonesia asal D.I. Yogyakarta tersebut.

Baca Juga :  Perkuat Ekonomi, Pj. Gubernur Heru Serahkan Bantuan Fasilitas Ke UMKM Muara Angke

Lebih lanjut, menurut Gus Hilmy, penolakan ini tidak bersifat diskriminatif. Pasalnya, sejauh ini, negara memberikan kebebasan kepada setiap penduduknya untuk mengekspresikan diri.

“Tidak ada diskrimasi sama sekali. Jangan hanya karena ditolak kemudian mengatakan yang bertentangan dengan kita itu antidemokrasi. Itu tidak benar. Prinsipnya, kita berhak membatasi apa saja dan siapa saja yang masuk ke dalam rumah kita. Juga selama ini, negara tidak membatasi setiap warga negaranya untuk berekspresi. Anda boleh menyampaikan aspirasi, boleh bekerja di mana saja di bidang apa saja, boleh berorganisasi, dan lain sebagainya,” pungkas Gus Hilmy.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : TIM
Editor : YULI A.H
Sumber :

Berita Terkait

Menteri PU Ungkap Anggaran Pembangunan IKN 2025 Di Blokir Sri Mulyani
DPR: Pemerintah Akan Tindak Tegas Bila Ada Teror OPM Terhadap MBG di Papua
Kejagung Tetapkan Isa Rachmatarwata Sebagai Tersangka Kasus Jiwasraya
Polri Proses Kabar Kombes Pol. Hendy Kurniawan yang Gagalkan OTT Hasto
Senator PFM: Jumlah Anak Tidak Bersekolah Di Tanah Papua Menuju 1 Juta Orang, Solusinya Pendidikan Gratis
Bareskrim Polri Tingkatkan Status Kasus Pagar Laut ke Penyidikan
Dasco: Masih Ada Menteri Prabowo yang Kurang Seirama
DPP GAN Dukung Kebijakan Presiden Prabowo yang Mengaktifkan Kembali Pengecer LPG 3kg dan Jadi Agen Subpangkalan

Berita Terkait

Sabtu, 8 Februari 2025 - 00:06 WIB

Menteri PU Ungkap Anggaran Pembangunan IKN 2025 Di Blokir Sri Mulyani

Jumat, 7 Februari 2025 - 21:47 WIB

Kejagung Tetapkan Isa Rachmatarwata Sebagai Tersangka Kasus Jiwasraya

Jumat, 7 Februari 2025 - 20:22 WIB

Polri Proses Kabar Kombes Pol. Hendy Kurniawan yang Gagalkan OTT Hasto

Jumat, 7 Februari 2025 - 19:57 WIB

Senator PFM: Jumlah Anak Tidak Bersekolah Di Tanah Papua Menuju 1 Juta Orang, Solusinya Pendidikan Gratis

Kamis, 6 Februari 2025 - 15:06 WIB

Bareskrim Polri Tingkatkan Status Kasus Pagar Laut ke Penyidikan

Kamis, 6 Februari 2025 - 15:03 WIB

Dasco: Masih Ada Menteri Prabowo yang Kurang Seirama

Rabu, 5 Februari 2025 - 16:28 WIB

DPP GAN Dukung Kebijakan Presiden Prabowo yang Mengaktifkan Kembali Pengecer LPG 3kg dan Jadi Agen Subpangkalan

Rabu, 5 Februari 2025 - 15:51 WIB

Paus Minta Megawati jadi Dewan Penasihat Scholas Occurentes

Berita Terbaru

Teraju

Menteri Bahlil Cermat

Sabtu, 8 Feb 2025 - 14:12 WIB

Teraju

Pemerintah dan DPR Guyup Wujudkan Swasembada Energi

Sabtu, 8 Feb 2025 - 14:07 WIB

Daerah

Komisi I DPR Usulkan Pembentukan Kodam di NTT

Sabtu, 8 Feb 2025 - 00:00 WIB