Kepala Daerah Terpilih Bukan Milik Partai, Dian Assafri Ingatkan Netralitas

Sabtu, 22 Februari 2025 - 10:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mantan Ketua Umum DPP KNPI, Dr. Dian Assafri Nasa’i (Detik Indonesia/Liputan08)

Mantan Ketua Umum DPP KNPI, Dr. Dian Assafri Nasa’i (Detik Indonesia/Liputan08)

DETIKINDONESIA.CO.ID, Jakarta – Mantan Ketua Umum DPP KNPI, Dr. Dian Assafri Nasa’i, menegaskan bahwa kepala daerah yang terpilih melalui proses demokrasi bukan lagi milik partai politik pengusung, melainkan pemimpin bagi seluruh masyarakat di wilayahnya. Dalam diskusi politik di Jakarta, Rabu (21/2/2024), Dian menyerukan agar kepala daerah menjunjung tinggi konstitusi dan mengedepankan kepentingan rakyat, bukan elite partai atau kepentingan kelompok tertentu.

 

“Kepala daerah harus sadar, begitu dilantik, mereka bukan lagi milik partai pengusung. Mereka adalah pemimpin bagi seluruh masyarakat di wilayahnya. Jangan ada kebijakan yang lahir dari pesanan partai atau kelompok tertentu yang justru merugikan rakyat,” tegas Dian Assafri Nasa’i.

 

Namun, Dian tidak berhenti di situ. Ia menyoroti dugaan adanya intervensi politik dalam pengambilan kebijakan di beberapa daerah yang merugikan masyarakat dan menodai prinsip demokrasi. Ia secara tegas meminta aparat penegak hukum mengusut siapa saja yang terlibat dalam praktik tersebut, bahkan jika itu melibatkan elite partai besar.

 

Jika ada indikasi penyalahgunaan kekuasaan atau intervensi politik yang merugikan masyarakat, aparat hukum harus bergerak cepat. Jangan tebang pilih! Jika perlu, geledah kantor DPP PDIP atau partai lain yang diduga terlibat. Tidak ada yang kebal hukum di negara ini,” tegasnya.

 

Dian menegaskan bahwa kepala daerah memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga stabilitas, keadilan, dan transparansi dalam pemerintahan. Ia memperingatkan bahwa loyalitas kepala daerah harus kepada konstitusi dan negara, bukan pada elite partai yang berpotensi mengintervensi kebijakan daerah.

Baca Juga :  Ombudsman RI Dorong Revisi UU No. 37 Tahun 2008 untuk Adaptasi dengan Perkembangan Zaman

 

Pemimpin daerah harus setia pada konstitusi. Jangan ada kepala daerah yang tunduk pada instruksi partai yang bertentangan dengan kepentingan rakyat. Jika ada yang melanggar, aparat hukum harus bertindak tegas,” ujarnya.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : TIM
Editor : BIM
Sumber : LIPUTAN08

Berita Terkait

Sekjen Demokrat Kunjungi Daerah, Ajak Kader Aktifkan Mesin Partai Sejak Dini
Ketum DPP GAN: Hardiknas Jadi Momen Strategis Tanamkan Semangat Nasionalisme dan Cinta Tanah Air
Suyatin Akhirnya Bergelar Doktor Ilmu Hukum di Universitas Borobudur Jakarta
Pro-Kontra Usulan Penggantian Wapres, Dr. Dian Assafri Tegaskan Pentingnya Patuh pada UUD 1945
Melalui Fraksi PAN di DPR, INKOPTAN Dorong Terbitnya Inpres Konsolidasi Tanah Pertanian
Sekjen Herman Khaeron Tegaskan Kader Demokrat Wajib Hadir Membawa Solusi bagi Rakyat
Perisai Syarikat Islam Dukung AM Sangaji sebagai Pahlawan Nasional
KiniBisa.com Hadir Sebagai Solusi Praktis untuk Pelatihan dan Pengembangan Karier di Era Digital

Berita Terkait

Jumat, 2 Mei 2025 - 07:54 WIB

Dari Rumah, Perempuan Menenun Ekonomi Bangsa

Kamis, 1 Mei 2025 - 11:26 WIB

Perjuangan Menjadi Pahlawan Nasional 4 Mahasiswa Trisakti dalam Tragedi 12 Mei 1998

Jumat, 25 April 2025 - 14:45 WIB

Saatnya Bersatu Mengawal Kepemimpinan Baru Demi Kemajuan Indonesia.

Rabu, 23 April 2025 - 22:56 WIB

Mengenal Budaya dan Perkembangan Tiongkok dari Dekat Bersama chinainmyeyes.com

Selasa, 22 April 2025 - 11:54 WIB

Peran “Invisible Hand” dalam Ekonomi Politik Indonesia di Tengah Proteksionisme Global

Senin, 21 April 2025 - 14:18 WIB

Hilirisasi Sumber Daya Alam: Pilar Kedaulatan Energi

Jumat, 18 April 2025 - 14:00 WIB

Menghidupkan Kembali Ideologi: Menjadikan Pancasila sebagai Pedoman, Bukan Sekadar Hafalan

Rabu, 16 April 2025 - 19:09 WIB

Hantu Di Pabrik dan Hantu Keserakahan: Membaca “Pabrik Gula” dan “Qodrat 2” dari Perspektif Hubungan Industrial

Berita Terbaru

Ketua KADIN Anindya Bakrie (Detik Indonesia/ANTARA)

Ekonomi & Bisnis

Kadin Yakin Indonesia dan AS Segera Jalin Kesepakatan Dagang Baru

Jumat, 2 Mei 2025 - 16:08 WIB