Ketua DPD RI: Rakyat Tak Sejahtera Karena Salah Kelola Kekayaan Alam

DETIKINDONESIA | SYDNEY – Melimpahnya kekayaan alam di Tanah Air Indonesia seharusnya dapat mengangkat taraf hidup rakyat, sejajar dengan negara-negara maju. Tapi hal itu tidak terjadi karena adanya ‘mismanagement’ atau salah kelola yang telah berlangsung puluhan tahun.

Akibatnya, jutaan warga Indonesia terpaksa mencari sumber penghidupan yang layak di banyak negara. Sedangkan kekayaan alam negeri kita dikangkangi segelintir manusia yang berada di lingkar oligarki politik dan oligarki ekonomi yang terus menumpuk kekayaan.

Penegasan itu disampaikan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti ketika menyampaikan pesan-pesannya kepada warga Indonesia yang berdiaspora di Sydney, Australia, Jumat (28/4/2023) waktu setempat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kenapa Indonesia menjadi incaran bangsa-bangsa lain sejak zaman kolonial? Karena melimpahnya sumber daya alam. Itu kalau kita melihat ke luar,” ujar LaNyalla.

“Tapi kalau kita melihat ke dalam, kenapa negara kita begitu kaya akan sumber daya alam, tetapi banyak rakyat masih miskin? Jurang kesenjangan semakin lebar, sementara ketidakadilan terus terjadi di bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial. Jawabnya adalah karena ‘mismanagement’ atau salah kelola,” tegas Ketua DPD RI.

Akibat salah kelola, kata LaNyalla, maka sistem dan tata cara penyelenggaraan negara kita sudah menyimpang jauh dari amanah Pancasila dan UUD 1945.

“Negara kita saat ini berada dalam kendali partai-partai politik yang membentuk oligarki politik. Kemudian mereka memanjakan dan dimanjakan oligarki ekonomi, sehingga segelintir manusia menguasai sebagian besar kekayaan alam di negeri kita. Ini bom waktu yang harus diatasi,” paparnya.

LaNyalla menjelaskan bahwa Pasal 33 UUD 1945 naskah asli sudah diubah, dan penjelasannya sudah dihapus total. Sehingga rakyat kebanyakan terhalang untuk meningkatkan kesejahteraan. Dan kondisi ini semakin akut, tanpa ada kesadaran untuk memperbaiki, meski sudah berulang kali terjadi pergantian kepemimpinan nasional.

“Karena tanpa koreksi sistem bernegara secara fundamental, maka siapapun presiden yang terpilih, negara kita akan terus tersandera oleh ‘mismanagement’ dan keserakahan oligarki yang memang diberi ruang oleh konstitusi dan undang-undang turunannya,” ujar Senator Jawa Timur ini.

Menurut LaNyalla, salah kelola itu juga yang menyebabkan terjadinya begitu banyak masalah di negeri kita. “Seperti proyek kereta api cepat yang tidak cepat lagi, bahkan mogok; juga skandal Rp349 triliun di lingkungan Kemenkeu, dan berbagai skandal keuangan lainnya yang terkesan dibenamkan atau direkayasa agar tampak legal,” ucapnya.

Ia menambahkan, salah kelola terjadi ketika fungsi kontrol terhadap eksekutif menjadi tumpul. Bisa jadi karena yang mengontrol dan yang dikontrol saling mendukung.

Itulah sebabnya dalam berbagai kesempatan ia sengaja menyerukan untuk perbaikan total sistem bernegara.

“Karena itu, saya ingatkan kondisi negara kita yang sedang tidak baik-baik saja. Kita sebagai anak bangsa yang cinta Tanah Air, mari kita bersama-sama memikirkan agar Indonesia lebih baik, lebih sejahtera berkeadilan di masa depan dengan sistem bernegara yang telah dirumuskan para pendiri bangsa,” tugas dia.

Dalam kunjungan kerjanya ke Australia, Ketua DPD RI didampingi oleh Senator Bustami Zainudin (Lampung), Ria Mayangsari dan M. Syukur (Jambi), Amaliah dan Jialyka Maharani (Sumatera Selatan), Bambang Sutrisno (Jawa Tengah), Hilmy Muhammad (Yogyakarta), Ahmad Nawardi dan Adilla Azis (Jawa Timur), serta Andi Muhammad Ihsan (Sulawesi Selatan).