Ketum Bamus Betawi 1982: Isi Pidato Heru Tak Sudutkan IKN, Jangan Digoreng-Goreng

Sabtu, 2 Desember 2023 - 12:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DETIKINDONESIA.CO.ID Jakarta – Ketua Badan Musyawarah Suku Betawi (Bamus Betawi) 1982, Zainuddin atau biasa disapa Haji Oding menganggap pidato dari Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono soal IKN didepan para Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI Jakarta beberapa waktu lalu menyiratkan motivasi dan tidak ada tendensi apapun.

Menurut Oding, kehidupan sehari-hari orang Jakarta, khususnya Betawi terbiasa diwarnai guyon atau canda. Oding yakin, ASN DKI yang sudah sangat memahami kehidupan warga Jakarta mampu menangkap nilai-nilai positif yang disampaikan Heru.

“Kultur masyarakat Jakarta, khususnya Betawi itu egaliter dan bercanda, humor atau guyon merupakan keseharian orang Betawi jadi gak perlu baper di goreng-goreng dan dipolitisir,” ujar Oding di Jakarta, Sabtu (2/12/2023).

Oding menjelaskan, pernyataan orang nomor satu di Jakarta itu tidak terlihat sedang menyudutkan IKN. Bahkan, kata Oding, ia yakin masyarakat Betawi sangat sejalan dengan Heru dalam rangka mendukung kesuksesan IKN.

“Orang Betawi sejalan dengan Pak Heru dan setuju dengan perpindahan Ibukota, bahkan Bamus Suku Betawi 1982 telah memberikan masukan dan usulan RUU Daerah Khusus Jakarta ke Baleg RI,” ungkapnya.

Oding juga menilai bahwa ASN DKI dengan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) atau tambahan penghasilan pegawai (TPP) paling besar diantara daerah lain, harus bisa bekerja lebih baik lagi sehingga bisa mendapatkan reward dari pemerintah.

“Ya contohlah misalnya, eh kamu ASN kerja ngga bener saya pindah ke luar daerah ya, sebut contohnya ke daerah A. Apakah pernyataan itu bisa diartikan bahwa daerah itu buruk? kan engga, tapi pesan yang harusnya ditangkap itu kalau pindah ke daerah lain berarti penghasilan kamu enggak lagi sebesar di DKI, kan begitu tuh,” tegasnya.

Baca Juga :  Sultan Sambut Baik Uji Coba Sistem Credit Scoring UMKM Oleh Pemerintah

“Misal nih berangkat dari DKI pindah kerja ke IKN masih golongan rendah, di IKN ada percepatan karir, terus pulang lagi ke DKI, maka ada penyesuaian pendapatan di DKI. Dimana coba negatifnya? Itulah saya bilang sebaiknya seksama dulu menyimak apa yang disampaikan itu,” sambungnya.

Namun demikian, Oding mengungkapkan bahwa beragam komentar miring dari sejumlah pihak yang kini beredar di publik sudah diluar substansi dan cenderung politis serta terkesan mencari-cari kesalahan dari Kepala Sekretariat Presiden (Kasatpres) RI tersebut.

Oding meminta semua masyarakat Jakarta mendukung agenda Pemprov DKI dalam rangka menghadirkan suasana pemilu yang aman dan damai. Ia pun berpesan kepada Heru agar tetap fokus pada penyelesaian pekerjaan prioritas sebagaimana ditugaskan Jokowi.

Baca Juga :  Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi : Penunjukan Calon Tunggal Panglima TNI Andika Perkasa Sudah Tepat

“Saya harap cukup lah masalah ASN-IKN ini tidak perlu ditanggapi berlebih. Sekarang yang sama-sama kita kawal itu ya program penanganan banjir, macet dan sebagainya. Pak Heru sudah betul, fokus ke pekerjaan prioritas,” pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Tim
Editor : Yuli
Sumber :

Berita Terkait

Bahlil Respon Tudingan Tarik Fee Miliaran Untuk Pemulihan Izin Tambang
Berkat Desakan DPR, KPK Akhirnya Serius Akan Periksa Bahlil Terkait Dugaan Izin Tambang
Erick Thohir Pastikan BBM Tidak Naik untuk Jaga Perekonomian Masyarakat
Bertolak ke Melbourne, Presiden Jokowi Hadiri KTT Khusus ASEAN-Australia
Dokter Vivi The First Ladies Presidential PT. Tren Global Teknologi
Jusuf Kalla Kembali Pimpin DMI 2024-2029 Secara Aklamasi
Dokter Beng The First Presidential PT. Tren Global Teknologi
MK Hapus Parliamentary Threshold, Sultan: Sistem Pilpres Secara Langsung Perlu Ditinjau Kembali

Berita Terkait

Selasa, 5 Maret 2024 - 10:18 WIB

Bahlil Respon Tudingan Tarik Fee Miliaran Untuk Pemulihan Izin Tambang

Senin, 4 Maret 2024 - 14:05 WIB

Erick Thohir Pastikan BBM Tidak Naik untuk Jaga Perekonomian Masyarakat

Senin, 4 Maret 2024 - 12:35 WIB

Bertolak ke Melbourne, Presiden Jokowi Hadiri KTT Khusus ASEAN-Australia

Senin, 4 Maret 2024 - 11:47 WIB

Dokter Vivi The First Ladies Presidential PT. Tren Global Teknologi

Senin, 4 Maret 2024 - 11:04 WIB

Jusuf Kalla Kembali Pimpin DMI 2024-2029 Secara Aklamasi

Senin, 4 Maret 2024 - 10:37 WIB

Dokter Beng The First Presidential PT. Tren Global Teknologi

Senin, 4 Maret 2024 - 07:21 WIB

MK Hapus Parliamentary Threshold, Sultan: Sistem Pilpres Secara Langsung Perlu Ditinjau Kembali

Jumat, 1 Maret 2024 - 15:55 WIB

Anies Baswedan Akhirnya Buka Suara Terkait Peluang Maju Pilgub DKI Jakarta

Berita Terbaru