Kok Senayan Pada Diam?

Sabtu, 6 November 2021 - 03:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh: Fahri Hamzah

Penulis Adalah: Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelora

Sekali lagi tentang oposisi memble, banyak yg gak paham. Bacalah sistem kita. Di manakah oposisi diletakkan dalam organisasi negara? Pada partai politik kah atau pada cabang kekuasaan? Jangan salah baca di sini karena ini awal kesalahan selanjutnya kalau salah memahami.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam sistem kita bernegara di Indonesia, atau sistem presidensial isme secara umum. Oposisi tidak diletakkan pada koalisi partai politik tetapi sesuai nama lainnya yaitu kongresionalisme maka oposisi diletakkan sepenuhnya pada cabang kekuasaan legislatif, DPR RI dan DPDRI

Oleh karena itu dalam sistem kita, sekali lagi tugas anggota legislatif secara keseluruhan adalah melakukan oposisi terhadap eksekutif. Coba baca seluruh dokumen undang undang yang menyusun kelembagaan negara, semua anggota legislatif memiliki tugas yang sama: pengawasan!

Baca Juga :  Mendesain Ulang Pengawas Pemilu AdHoc

BACA JUGA:

Memang setiap sistem itu ada nilai lebih dan nilai kurangnya. Kita pernah memilih sistem Parlementer di awal kemerdekaan tapi dianggap ciptakan instabilitas negara. Maka, karena kita sudah memilih sistem presidensial maka harus ditekuni secara utuh. Kita harus tau cara kerjanya!

Dari yang saya lihat sekarang para politisi di legislatif kurang memahami cara kerja sistem ini. Itulah yang menyebabkan mereka terjebak pada perasaan eksekutif terlalu dominan. Eksekutif dianggap terlalu sering menang. Eksekutif punya akses kepada seluruh cabang kekuasaan.

Memang itu salah satu kelemahan sistem ini, tetapi karena pada dasarnya seluruh legislatif punya hak pengawasan dan bertanya bahkan investigasi terhadap eksekutif, dengan fasilitas dan Imunitas yang kuat, maka pada dasarnya mereka tetap bisa efektif menjalankan pengawasan!

Baca Juga :  Aliansi Masyarakat Pacitan Untuk Pencerahan (AMPuH), Meminta Menteri PUPR Copot Dirjen Bina Marga

Memang itu salah satu kelemahan sistem ini, tetapi karena pada dasarnya seluruh legislatif punya hak pengawasan dan bertanya bahkan investigasi terhadap eksekutif, dengan fasilitas dan Imunitas yang kuat, maka pada dasarnya mereka tetap bisa efektif menjalankan pengawasan!

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis :
Editor :
Sumber :

Berita Terkait

Bahasa Ibu Sebagai Identitas Orang Asli Papua
OAP Wajib Selamatkan Bahasa Ibu Sebagai Identitas Warisan Budaya
Wujudkan Budaya Politik Bersih dan Beretika dalam Pesta Demokrasi
Selamatkan Generasi Muda Papua Dari Ancaman Bahaya Alkohol Dan Narkoba
Apa Sandiaga Uno Ingin Menciptakan Mafia Sambil Menghancurkan Industri Pariwisata?
Pemimpin Rohani Harus Memiliki Hati Seorang Bapa
Capres dan Gagasan Masa depan Indonesia
Kaum Muda dan Gimik Politik 2024

Berita Terkait

Sabtu, 2 Maret 2024 - 12:32 WIB

Miris! Alih Fungsi Hutan Mangrove di Langkat Analisis 60%, Walhi Sumut: Lemahnya Penegakan Hukum

Sabtu, 2 Maret 2024 - 07:51 WIB

PT. GMM Di Halsel Akui Belum Penuhi Hak Masyarakat Di Lingkar Tambang

Sabtu, 2 Maret 2024 - 07:42 WIB

SBGN Pulau Morotai Gugat PT Halmahera Explores Di Nakertrans dan Pengadilan

Sabtu, 2 Maret 2024 - 07:03 WIB

Caleg PKB Temukan Dugaan Salah Hitung di Kecamatan Botang Lomang

Jumat, 1 Maret 2024 - 15:55 WIB

Anies Baswedan Akhirnya Buka Suara Terkait Peluang Maju Pilgub DKI Jakarta

Jumat, 1 Maret 2024 - 14:03 WIB

Prabowo Ingin Sulap Tebu Hingga Singkong Jadi Bensin Demi Setop Impor BBM

Jumat, 1 Maret 2024 - 11:14 WIB

Sah! MK Hapus Ambang Batas Parlemen 4% Berlaku di 2029

Jumat, 1 Maret 2024 - 11:01 WIB

Praktisi Hukum Soroti Kinerja Polsek Kayoa

Berita Terbaru