Kunjungi Addatuang Sidenreng, LaNyalla Bahas Kekuatan Bangsa Selain Parpol

Rabu, 17 November 2021 - 17:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DETIKINDONESIA.ID, MAKASSAR – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memaparkan jika Indonesia memiliki kekuatan lain selain partai politik (parpol). Kekuatan yang menurutnya bisa dimaksimalkan untuk kemajuan bangsa ini. Sayangnya, kekuatan tersebut telah dikebiri melalui empat kali amandemen konstitusi.

LaNyalla menyampaikan hal itu saat mendapatkan gelar adat dari Addatuang Sidenreng di Saoraja Wanio Addatuang Sidenreng, Sulsel, Rabu (17/11/2021).

Karena amandemen itu, tutur LaNyalla, para pemegang saham Republik ini tak lagi memiliki akses untuk menentukan wajah bangsa ini ke depan. Sedangkan partai politik seolah bertindak sebagai pemegang absolut penentu wajah dan arah perjalanan bangsa.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Itu terjadi karena konstitusi kita saat ini, yang merupakan konstitusi hasil amandemen di tahun 1999 hingga 2002 silam itu, memang hanya memberikan ruang kepada partai politik sebagai penentu utama,” katanya.

Baca Juga :  LaNyalla Soal Polemik di KPK: Jangan Lagi Digoreng Jadi Cicak vs Buaya

Senator asal Jawa Timur itu melanjutkan, bahkan, saat ini partai politik menjadi satu-satunya instrumen untuk mengusung calon pemimpin bangsa ini. Dan, hanya partai politik melalui fraksi di DPR RI bersama pemerintah yang memutuskan Undang-Undang yang mengikat seluruh warga bangsa.

“Padahal, sebelum dilakukan amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli memberikan ruang kepada Utusan Daerah dan Utusan Golongan dengan porsi yang sama dengan anggota DPR RI yang merupakan representasi partai politik,” tutur dia.

Namun, setelah amandemen, Utusan Golongan dihapus dan Utusan Daerah diubah menjadi DPD RI. Tetapi dengan kewenangan yang berbeda dengan Utusan Daerah.

DPD RI sebagai wakil daerah, yang juga dipilih melalui Pemilu seperti partai politik, hanya mendapat porsi mengusulkan Rancangan Undang-Undang dan membahas di fase pertama di Badan Legislasi.

Baca Juga :  Ketua DPD RI Dorong Indonesia Jadi Kiblat Busana Muslim Dunia

“Sedangkan pemutus untuk mengesahkan menjadi Undang-Undang adalah DPR bersama pemerintah. DPD RI juga tidak bisa mengusulkan pasangan Capres dan Cawapres dari jalur non-partai politik. Padahal, masyarakat melalui sejumlah survei menghendaki ada calon pemimpin nasional dari unsur non-partai politik,” tutur dia.

Oleh karena itu, DPD RI terus menggugah kesadaran publik, bahwa sistem tata negara yang ada di Indonesia saat ini, sudah jauh meninggalkan DNA sejarah lahirnya bangsa ini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Tim
Editor : Harris
Sumber :

Berita Terkait

Temui Ketua Komisi II DPR RI, Eki Pitung beri Rekomendasi Perubahan UU 29 Tahun 2007
Dukung UUD 45 Naskah Asli, Eki Pitung Berikan Peci Merah pada LaNyalla
Fachrul Razi Kembali Terpilih Sebagai Ketua Komite I DPD RI Tahun 2023-2024
Silaturahmi Raja dan Sultan, Tuntut MPR Kembali Sebagai Lembaga Tertinggi Negara
Tingkatkan Semangat Petani Sula, Alien Mus: Saya Sudah Berjumpa Dengan Investor
Resmi Mendaftar di KPU Kepsul, Gerindra Target Panen Kursi Pemilu 2024
Bantu Kesulitan Warga, Safrin Gailea Bagikan Beras di Bulan Ramadan
Bentuk Diskriminasi, Senator Asal Papua Barat M.Sanusi Rahaningmas Minta Edaran Buka Bersama Ditidakan Segera Dibatalkan

Berita Terkait

Selasa, 27 Februari 2024 - 16:37 WIB

Update Real Count KPU 16.00: Prabowo 58,84%, Anies 24,46%, Ganjar 16,70%

Selasa, 27 Februari 2024 - 15:30 WIB

Sandiaga Uno Beri Sinyal Merapat Ke Koalisi Prabowo-Gibran

Selasa, 27 Februari 2024 - 12:30 WIB

Soal Hak Angket, Jimly Asshiddiqie: Jokowi Tak Perlu Khawatir

Senin, 26 Februari 2024 - 18:22 WIB

Beras Premium Mahal dan Langka, Zulhas: Beli Punya Bulog

Senin, 26 Februari 2024 - 15:12 WIB

Update Real Count KPU 15.00 WIB: Prabowo 58,84%, Anies 24,44%, Ganjar 16,72%

Senin, 26 Februari 2024 - 13:14 WIB

Program Makan Gratis Resmi Dieksekusi 2025, Utang RI Dipastikan Membengkak

Senin, 26 Februari 2024 - 13:00 WIB

Usai Sidang Kabinet, Bahlil Tegaskan Makan Gratis Masuk APBN 2025

Senin, 26 Februari 2024 - 12:49 WIB

Tolak Pengajuan Hak Angket, AHY: Lebih Baik Mulai Rekonsiliasi Bangsa

Berita Terbaru

Foto: Sepi Wanimbo/istimewa (detikindonesia)

Teraju

Bahasa Ibu Sebagai Identitas Orang Asli Papua

Selasa, 27 Feb 2024 - 18:18 WIB

Nasional

Sandiaga Uno Beri Sinyal Merapat Ke Koalisi Prabowo-Gibran

Selasa, 27 Feb 2024 - 15:30 WIB