LaNyalla Sebut Sistem Tata Negara Indonesia Tak Sesuai DNA Bangsa

DETIKINDONESIA.ID, MEMPAWAH - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menilai sistem tata negara di Indonesia, sudah tidak sesuai dengan DNA sejarah lahirnya bangsa. Karena, partai politik yang datang belakangan dalam proses lahirnya negara, justru berperan penuh dalam menentukan wajah dan arah bangsa. BACA JUGA: Presiden Jokowi Apresiasi Kerja Sama Pertahanan Indonesia-Prancis "Sementara Kerajaan dan Kesultanan Nusantara yang sumbangsihnya besar bagi negeri ini, malah tidak mempunyai peran sama sekali. Bahkan seperti terpinggirkan dan tidak dihargai," kata LaNyalla saat berkunjung ke Kerajaan Panembahan Mempawah, Kalimantan Barat, Sabtu (30/10/2021). Pada kesempatan itu Ketua DPD RI didampingi Senator Erlinawati dan Sukiryanto (Kalbar), Andi Muhammad Ihsan (Sulsel) dan Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifuddin. Turut hadir Ketua Tim Pokja Kerajaan Nusantara Yurisman Star dan Sekjen MAKN, Raden Ayu Yani Wage Sulistyowati Keoswodidjoyo. Sementara dari Kerajaan Panembahan Mempawah dihadiri langsung oleh YAM Raja Mempawah XIII Pangeran Ratu Mulawangsa Mardan Adijaya Kesuma Ibrahim, Karaeng To Manuru Patileka Patikenag I Lagaligo beserta pangeran dan staf Kerajaan. LaNyalla melanjutkan, DPD RI akan terus menyuarakan posisi Kerajaan dan Kesultanan Nusantara dalam lahirnya negara ini, agar ada perhatian dari publik, juga pemerintah. Menurut LaNyalla, hanya bangsa yang besar yang mampu menghargai sejarah kelahirannya. "Saya sengaja terus keliling dan menyampaikan tentang hal ini kepada semua elemen bangsa. Karena fakta yang terjadi, entitas civil society yang berjasa besar dalam proses lahirnya bangsa, ternyata tidak bisa terlibat dalam menentukan wajah dan arah perjalanan bangsa ini," jelasnya. Senator asal Jawa Timur itu menilai, kondisi ini terjadi sejak Amandemen Konstitusi 4 tahap di tahun 1999 hingga 2002. Amandemen itu membuat partai politik menjadi satu-satunya instrumen untuk mengusulkan calon pemimpin bangsa. Lebih spesifik lagi, hanya partai politik melalui fraksi di DPR RI bersama Pemerintah yang memutuskan Undang-Undang yang mengikat seluruh warga bangsa. "Inilah situasi paradoksal yang terjadi setelah Amandemen saat itu. Padahal sebelum dilakukan Amandemen, UUD 1945 naskah asli memberi ruang kepada Utusan Daerah dan Utusan Golongan dengan porsi yang sama dengan anggota DPR RI yang merupakan representasi Partai Politik," paparnya. Dalam kesempatan itu LaNyalla juga menyampaikan tonggak-tonggak sejarah kelahiran bangsa ini. Dari era perlawanan Cut Nyak Dien terhadap Belanda, hingga perang Diponegoro. Kemudian era Kerajaan dan Kesultanan Nusantara dimana tercatat juga sejumlah perlawanan kepada V.O.C di masa itu. LaNyalla mencontohkan pertempuran melawan Belanda di Bali yang melibatkan kerajaan Buleleng, Karang Asem dan Klungkung. Kerajaan Mataram di Era Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi. Begitu juga perlawanan Kerajaan Gowa-Tallo di Makassar, Banten, Riau, Maluku, Aceh, dan banyak lagi. "Meski tidak semua mencatat kemenangan, tetapi secara hakekat, perlawanan-perlawanan itu menjadi spirit dalam melahirkan pejuang-pejuang kemerdekaan di Nusantara ini," jelasnya. Dilanjutkan LaNyalla, selain perlawanan kepada VOC, Kerajaan dan Kesultanan Nusantara juga memberi sumbangsih terhadap penyebaran Islam di Nusantara. Salah satunya adalah sumbangsih Kerajaan Mempawah, yang memiliki kaitan dengan Kerajaan Luwu, kerajaan tertua di Sulawesi. Kerajaan Luwu merupakan kerajaan pertama yang menerima agama Islam yang disyiarkan ulama masyhur asal Pulau Sumatera. Yang kemudian mempengaruhi sistem pemerintahan Kesultanan Mempawah yang memadukan hukum adat dan hukum Islam. "Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara besar lahir dari sebuah peradaban yang besar dan unggul yaitu peradaban Kerajaan dan Kesultanan Nusantara. Dari merekalah kita mewarisi banyak tradisi dan nilai-nilai luhur," papar mantan Ketua Umum PSSI itu. Dengan alasan itu, sudah seharusnya Kerajaan dan Kesultanan Nusantara diajak dan diberi peran dalam pembangunan bangsa. Untuk itu, DPD RI terus menggelorakan rencana Amandemen perubahan ke-5 untuk mengembalikan hak kalangan non parpol sehingga bisa ikut menentukan wajah dan arah perjalanan Indonesia ke depan.

Penulis	: Tim
Editor	: Harris
Sumber	:

LaNyalla Sebut Sistem Tata Negara Indonesia Tak Sesuai DNA Bangsa

Tetap terhubung dengan kami:

Komentar:

Supanji Tawary

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

PLN Peduli Bantu Perbaikan Infrastruktur Sekolah yang Rusak Akibat Gempa

Nathalie Holscher Tiba di Rumah Sakit, Jalani Bedah Cesar Minggu 12 Desember 2021

Duta Wisata Shafa Azahra, Dari Program Mengajar Desa Untuk Indonesia

Tetap terhubung dengan kami:

Komentar:

Supanji Tawary

With Product You Purchase

Subscribe to our mailing list to get the new updates!

Presiden Jokowi Apresiasi Kerja Sama Pertahanan Indonesia-Prancis

Kesultanan Kadriyah Pontianak Resmikan Gelar Datuk I Puatta Untuk LaNyalla

Related Articles

Bentuk Diskriminasi, Senator Asal Papua Barat M.Sanusi Rahaningmas Minta Edaran Buka Bersama Ditidakan Segera Dibatalkan

M. Naipon Dipuji Warga Saat Kunjungan Anggota DPR RI di Kabau

Dihadapan Wabup Sula, Anggota DPR RI Sindir Jembatan Putus Menuju Tanjung Waka

Silaturahmi Bersama Karang Taruna Kota Bekasi, Wenny Haryanto Sosialisasikan Program Kemitraan Komisi IX DPR RI

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

PLN Peduli Bantu Perbaikan Infrastruktur Sekolah yang Rusak Akibat Gempa

Nathalie Holscher Tiba di Rumah Sakit, Jalani Bedah Cesar Minggu 12 Desember 2021

Duta Wisata Shafa Azahra, Dari Program Mengajar Desa Untuk Indonesia