Memalukan Jika Ketua Baru KONI Bali Ada di Pusaran Dugaan Korupsi

DETIKINDONESIA.CO.ID, DENPASAR – Nampaknya lembaga Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bali ke depan mengalami meriang panas dingin. Pasalnya dibalik terpilihnya kepengurusan baru secara aklamasi terdapat pengaduan masyarakat kepada aparat penegak hukum (APH) akan adanya dugaan penyimpangan uang negara di tubuh KONI Bali.

Tak plak keadaan ini membuat ngeri-ngeri sedap dan tidak main-main lantaran di mata hukum setiap orang adalah sama. Apalagi sebelumnya disebut-sebut terbentuknya kepengurusan baru disinyalir sarat dengan nepotisme.

“Ya sayang dan memalukan jika kepengurusan atau ketua sekarang sampai ikut terseret nanti dalam dugaan ranah korupsi yang diadukan masyarakat. Semoga saja tidak seperti itu. Tentunya sebelumnya kan dilakukan audit dan dibuktikan. Ini kan baru sebatas pelaporan atau aduan dan masih perlu proses penyelidikan lebih lanjut ,” terang Ketua DPD KAI Bali, Anak Agung Kompiang Gede, SH, MH, CIL yang akrab disapa Gung Kompiang kepada wartawan, Minggu (20/03/2022)

Baca Juga :  Terkait Utang Proyek Masjid Raya Sofifi, DPW Barikade 98 Minta Pemprov Malut Segera Selesaikan

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Gung Kompiang yang juga mantan Wasit Nasional FORKI menjelaskan, mestinya kalau tidak ada masalah seharusnya memaparkan secara terbuka pelaporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran. Kalau memang tidak jelas pasti ada keraguan, kekhawatiran dan ketakutan.

“Dalam suatu pengelolan dana manajemen olah raga tetap harus mengedepankan transparansi. Menghindari polemik atau tudingan miring. Kita akan terus dorong mengawal pihak terkait seperti kejaksaan untuk dilakukan audit anggaran uang negara di tubuh KONI,” jelas Gung kompiang.

Untuk diketahui sebelumnya, Drs. I Wayan Sueta sebagai pencinta olah raga dan sering menyelenggarakan kegiatan olah raga baik bersifat daerah maupun nasional mendatangi Kejati Bali.

Pihaknya melaporkan, adanya dugaan penyimpangan anggaran negara di tubuh KONI Bali. Meminta kepada kejaksaan untuk mengusut dan melakukan audit penggunaan anggaran keuangan secara mendalam.

Halaman : 1 2 Selanjutnya