Menteri PPPA: Kami Siap Kawal Percepatan Pengesahan RUU TPKS

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menegaskan Kemen PPPA akan melakukan langkah cepat dalam mengawal proses legislasi pasca disahkannya Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai RUU inisiatif DPR pada 18 Januari 2022. Menteri Bintang menyampaikan apresiasi atas komitmen dari DPR RI terkait urgensi RUU TPKS ini sehingga ke depan dapat segera disahkan menjadi Undang-undang, sebagaimana harapan berbagai kalangan selama ini. “Setelah RUU inisiatif DPR ini secara resmi dikirimkan kepada Presiden, kemudian akan ditindaklanjuti sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti: menerbitkan Surat Presiden dan mempersiapkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) bersama Kementerian/Lembaga lainnya. Besar harapan RUU ini dapat mengakomodir aspirasi semua pihak. Pada hakikatnya, tujuan akhir dari RUU ini adalah demi kepentingan seluruh masyarakat Indonesia di dalam memastikan adanya pelindungan dan pemenuhan hak bagi korban kekerasan seksual,” ungkap Menteri Bintang. Berkaitan dengan upaya yang telah dilakukan Kemen PPPA, Menteri Bintang mengungkapkan telah mengerahkan segala daya dan berbagai upaya untuk memastikan tidak hanya agar RUU TPKS dapat segera dibahas dan disahkan, namun sungguh-sungguh menjadi payung hukum komprehensif yang melindungi masyarakat Indonesia khususnya perempuan dan anak dari kekerasan seksual. “Mendesaknya pengesahan RUU TPKS ini diharapkan menjadi upaya pembaruan hukum dan bertujuan untuk; mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi dan memulihkan korban, menindak pelaku, dan mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual. Oleh karena itu, perlu kita kawal baik dalam bentuk penyusunan maupun perumusan substansinya, sehingga cakupan dan tujuan dari Undang-Undang tersebut dapat terumuskan secara menyeluruh,” ujar Menteri Bintang. Menteri Bintang menambahkan sejak 2016, Kemen PPPA telah terlibat dalam diskusi gagasan awal RUU TPKS. Pada 2017, Kemen PPPA menjadi leading sector Pemerintah dalam penyiapan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berlanjut hingga tahun 2019. “Berbagai upaya koordinasi dan konsultasi juga terus kami lakukan dalam kerangka besar melaksanakan salah satu prioritas dari 5 arahan Bapak Presiden kepada Kemen PPPA, yakni penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, mengingat perempuan dan anak rentan dari kekerasan, termasuk kekerasan seksual,” tambah Menteri Bintang. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Bintang juga mengajak seluruh pihak mulai dari Pemerintah, akademisi, para pakar, partai politik, Non-Governmental Organization (NGO), organisasi perempuan dan anak serta organisasi keagamaan dan juga media untuk bersama-sama mengawal perjalanan legislasi pengesahan RUU TPKS yang kita harapkan bisa segera disahkan oleh DPR RI. “Kami membuka pintu yang selebar-lebarnya untuk bersama-sama berdiskusi dan menerima masukan dari berbagai pihak terkait RUU TPKS ini. Besar harapan kami dengan melibatkan organisasi perempuan dan masyarakat dapat memberikan masukan untuk bagaimana RUU TPKS ini menjadi payung hukum yang komprehensif dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban,” tutup Menteri Bintang.

Penulis	: Tim
Editor	: Harris
Sumber	:

Menteri PPPA: Kami Siap Kawal Percepatan Pengesahan RUU TPKS

Tetap terhubung dengan kami:

Komentar:

Supanji Tawary

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

PLN Peduli Bantu Perbaikan Infrastruktur Sekolah yang Rusak Akibat Gempa

Nathalie Holscher Tiba di Rumah Sakit, Jalani Bedah Cesar Minggu 12 Desember 2021

Duta Wisata Shafa Azahra, Dari Program Mengajar Desa Untuk Indonesia

Tetap terhubung dengan kami:

Komentar:

Supanji Tawary

With Product You Purchase

Subscribe to our mailing list to get the new updates!

Diduga Arus Pendek Listrik, Si Jago Merah Melahap Rumah Makan di Surabaya

Demi Keamanan Laut Bursel, Bupati Safitri Melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama BAKAMLA RI

Related Articles

Melalui Sidang Isbat, Pemerintah Putuskan Awal Ramadhan Jatuh pada 23 Maret 2023

Sekda Pultab Buka STQ Ke – V Tingkat Kabupaten

Konsep Smart City akan Diterapkan di Kota Bobong

Tingkatkan Literasi Sejak Dini, DPK Kepsul Gelar Lomba Bertutur

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

PLN Peduli Bantu Perbaikan Infrastruktur Sekolah yang Rusak Akibat Gempa

Nathalie Holscher Tiba di Rumah Sakit, Jalani Bedah Cesar Minggu 12 Desember 2021

Duta Wisata Shafa Azahra, Dari Program Mengajar Desa Untuk Indonesia