Menurut AMKB, keberadaan driver online saat ini telah menjadi tulang punggung ekonomi digital nasional. Karena itu, mereka merasa perlu ada perlindungan hukum serta kebijakan tarif yang adil dan transparan.
“Kami bukan sekadar pengemudi. Kami adalah bagian dari ekosistem digital Indonesia yang menopang pergerakan logistik dan mobilitas masyarakat,” ujar salah satu perwakilan driver online dari Samarinda.
Ia menambahkan bahwa tuntutan mereka bukan hanya soal tarif, tetapi juga soal keadilan sosial yang telah diamanatkan oleh sila kelima Pancasila.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami ingin hak kami sebagai pekerja digital diakui. Ada banyak hal yang selama ini tidak berpihak pada kami, mulai dari potongan yang besar hingga tidak adanya kepastian hukum. Sudah saatnya suara kami didengar,” tegasnya.
Aksi ini diharapkan mampu membuka mata para pemangku kebijakan untuk segera merumuskan regulasi yang berpihak pada driver online. Para peserta aksi menyerukan kebangkitan transportasi online yang lebih adil, sejahtera, dan diakui secara hukum.
| Penulis | : TIM |
| Editor | : BIM |
| Sumber | : |
Halaman : 1 2
