MRP Papua Pegunungan dan Tantangan Modernisasi bagi OAP

Rabu, 26 Februari 2025 - 23:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh: Sonni Lokobal_

APS Papua Pegunungan

Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Pegunungan memiliki peran krusial dalam menjaga, mengontrol, dan mengawasi hak-hak masyarakat adat, khususnya Orang Asli Papua (OAP). Seiring dengan perkembangan sosial dan ekonomi yang semakin pesat, MRP harus melakukan kajian mendalam mengenai dampak sosial budaya serta pertumbuhan ekonomi terhadap masyarakat adat. Hasil dari kajian ini akan menjadi dasar rekomendasi kepada pemerintah daerah guna memperkuat perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam berbagai aspek kehidupan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

*Pentingnya Kajian Sosial Budaya*
Masyarakat Papua Pegunungan memiliki budaya dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, modernisasi dan pembangunan sering kali membawa tantangan bagi keberlanjutan adat dan budaya tersebut. Oleh karena itu, MRP Papua Pegunungan perlu melakukan kajian sosial budaya untuk memahami bagaimana perubahan zaman memengaruhi sistem nilai, norma sosial, dan kehidupan masyarakat adat.

Baca Juga :  Peringati HSP, Satgas Yonif 725/Woroagi Tanamkan Cinta Tanah Air Sejak Dini Kepada Pelajar Boven Digoel

*Beberapa poin penting yang harus diperhatikan dalam kajian ini:*
1.Identifikasi Perubahan Sosial Menganalisis bagaimana pembangunan dan modernisasi mengubah pola kehidupan masyarakat adat, baik dalam kepemimpinan adat maupun interaksi sosial.

2.Perlindungan Identitas Budaya Memastikan bahwa adat dan budaya tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat tanpa tergerus oleh perkembangan zaman.

3.Peran Masyarakat Adat dalam Pembangunan
Mengkaji bagaimana masyarakat adat bisa berpartisipasi dalam pembangunan tanpa kehilangan identitas budaya mereka.

*Kajian Dampak Ekonomi terhadap Masyarakat Adat*
Pembangunan ekonomi, baik melalui sektor infrastruktur, pertanian, perdagangan, maupun investasi, memiliki dampak langsung terhadap masyarakat Papua Pegunungan. Namun, tanpa regulasi dan pengawasan yang tepat, pembangunan ekonomi dapat memperlemah posisi masyarakat adat secara ekonomi.

Baca Juga :  Kasdam XVII/Cenderawasih Hadiri Orasi Ilmiah Menteri Investasi Di STIE Port Numbay Jayapura

*Rekomendasi Kajian Ekonomi yang Dilakukan MRP Papua Pegunungan:*

1.Distribusi Sumber Daya Ekonomi Memastikan bahwa masyarakat adat mendapatkan manfaat dari pembangunan ekonomi dan tidak menjadi pihak yang terpinggirkan.

2.Hak atas Tanah dan Sumber Daya Alam Mengawasi eksploitasi sumber daya alam agar tidak merugikan masyarakat adat serta memastikan hak-hak mereka terlindungi.

3.Dampak terhadap Mata Pencaharian Tradisional
Mengkaji apakah kebijakan ekonomi mendukung atau justru menghambat keberlanjutan sistem ekonomi tradisional, seperti pertanian dan peternakan.

4.Pemberdayaan Ekonomi OAP Mendorong strategi yang memungkinkan masyarakat adat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang aktif berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pembangunan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : TIM
Editor : BIM
Sumber :

Berita Terkait

Gubernur Papua Pegunungan Tinjau Dampak Banjir Lewat Udara, Waspadai Krisis Pangan
Gubernur Papua Pegunungan Ajak Semua Pihak Bangun Daerah Baru dengan Tiga Pilar
Ribuan Warga Sambut Kedatangan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan
Gubernur Papua Pegunungan Tegaskan Pentingnya Persatuan dalam Pesta Rakyat di Sentani
Elisa Kambu Harap BPK Lakukan Audit LKPJ dengan Objektivitas Tinggi
Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Sampaikan Terima Kasih dan Salam Perpisahan ke Provinsi Induk
Prabowo Resmikan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Papua Pegunungan serta Bangka Belitung
Gubernur Elisa Kambu Lantik Sekda Baru Kabupaten Maybrat di Awal Masa Jabatannya
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 30 April 2025 - 23:45 WIB

Tingkatkan SDM, Idam: IKMTC Berikan Pelatihan Gratis pada Masyarakat Papua

Rabu, 30 April 2025 - 15:31 WIB

Sejumlah Mahasiswa Gelar Aksi Desak Kejati Malut, Usut Tuntas Dugaan Korupsi Proyek di Taliabu

Rabu, 30 April 2025 - 15:22 WIB

Bupati Halsel Imbau Camat dan Kades Proaktif Dorong Warga Miliki KTP

Rabu, 30 April 2025 - 15:18 WIB

Komite Perjuangan DOB Kota Bacan Diskusikan Pemekaran dengan Wakil Bupati Halmahera Selatan

Rabu, 30 April 2025 - 14:06 WIB

Wabup Halut Kunker ke Bappenas RI untuk Prioritaskan Pembangunan Daerah

Rabu, 30 April 2025 - 08:54 WIB

PT STS, Dan Aparat Simbiosis Kepentingan yang Mengorbankan Rakyat.

Rabu, 30 April 2025 - 08:51 WIB

Perpendek Waktu Pendaftaran, Panitia Musorkab KONI Halmahera Selatan Disoal

Selasa, 29 April 2025 - 15:45 WIB

Bupati Halut Teken Nota Kesepakatan dengan BPJS Kesehatan, 25 Ribu Peserta Aktif per 1 Mei 2025

Berita Terbaru